DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Pejabat, Badan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Tanda Setoran, Tanda Bukti Pembayaran, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Pembukuan, Laporan Pemeriksaan, dan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah; Nama, Objek dan Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Pemungutan Pajak dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup; Ketentuan Peralihan dalam Perda ini menyatakan bahwa pada saat Perda ini mulai berlaku maka Perda Kabupaten Melawi No. 5 Tahun 2005 tentang Pajak Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat ( I ) huruf b, ayat (3) huruf b, Pasal 15 ayat (2) dan

Mengingat

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2 0 1 2 tentang Retribusi Pengenclalian Lalu Lmtas dar. Reoibusi Perpanjangan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan jenis Retribusi Daerah Perizinan Tcrtentu;

b.bahwa Peraturan Daerah Kabuputen Sekadau Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum cukup mengatur tentang Retribusi Perpanjangan IMTA yang Iokasi kerjanya dalam Wilayah Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebe.gaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Retribusi Perpanjangan lzin Mernperkerjakan Tenaga Kerja Aaing ; Undang·Undang Nomor 1 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Namur 39, Tambahan Lembnran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
1. 2.Undang-Undang Nomor 34 Tahu n 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mc lawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan 13arat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 ) ; ----------
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PernerinLahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Le mbaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2U08 tentang Perubuhan atas Undang-undang Nomor 3�! Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuh u n 2008 Nomor '.i)9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. 4.Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 5049);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peru tu ran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. 6.Peraturan Pemerintah Repu\Jlik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan daerah Propinsi, dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kot.a(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nom01· 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementenan Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambaha.n L<:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor f>33:�J ; 9 Peraturan Pemerintah Nornor 9'i rahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian LaJu l.intas dan Retribusi Perpanjangan lain Memperke rjakan Tenaga Kerja Asing {Lembaran Negara Rcpuhlik Indonesia Tahun 2 0 1 2 NomOr 154, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333) ; J 0. Feraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/lll/200!! tentang Tatacara Penggu naan Tenaga Kerja A sing; 1 l . Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 07); 1 2 . Peraturan Daerah Kabu paten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Pe-rat uran Daerah Kabupaten Sckadau Nomor 4 Tahun 2 0 1 0 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 u-ruang Susunan Organisasi Perangkat Daerah I I I I I I I I I _ _J Kabupaten Sekaclau (Lcmbaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 20 IO Nomor 4) ; 1 3 . Peraturan Daerah Kubu paten Sekadau Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 tentang Perizirian Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 7, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor I) Dengan Persetuj uan Bersama DE\\ N l'ERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUl'ATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PEl-!ATURAN DAERAH TENTANG RETRJBUSJ PERPANJANGAN !ZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perat.urat r Daerah im, yang chmaksud dengan . I . Dae-rah ad.rlah Kn bu pat ett Sckadau

2.Pemeriutah adalah Pemerir.tah Daerah Kabu paten Sel:adau
3.Bupati .rdalah Bupau Kabupaten Sekadau
4.Kas Dai-rah adalah Kas Daerah Kabupaten Sekadau
5.Pcjabat ad alah peguwai yang diberi tu gas tertentu di bidang retribu si daerah sesuai dengan peraturan per undang-undangan,
6.Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Dae-rah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/arn.u diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan alas kcgiatan, pemanfnatan tuang, serta penggunaan sumber daya alarn, barang, 11rrtsarana, sarana atau Iasilnas tertentu guna melindungi kepen ttngan u rnurr. dau mcujuga kelestarian lingkungan.
8.Retribusi Perpanjar..gan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pernbayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
9.lzin adalah dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah berdasarkan peraun an perundang-undangan dan merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hakum rnelakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10.Perpanjangan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing adalah iztn yang drberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga l.erja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perunrlang-undangan. I I . Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksucl be kcrja di wrlayah Indonesia. 1 2 . Pemben Kcrja Tenaga Kerja Asing adaJah hadan huh.urn atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja aaing deugan membayar upah atau irnoalan dalam bentuk lain.
13.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 1·a11g merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatk s..n jasr. dan perijinan tertentu dar i Pemerin tah Dae rah.
14.Sadan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliput.i pereseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. badan usaha rnilik negara {BUMN), atau badan usaha rnilik daerah {BUMDJ dr-ngan nama dan clalam hentuk apapun, firma, kongsi, koperaai, dana pe nuiu n , persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi rnassa, orgamsasi sosial poliuk, atau organisasi lainnya, lernbaga dan berituk badan lamny a termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap. J 5. Surat Setcran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pcmbayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan ruenggu n akan fonnulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah rnelalur ternpat pernbayaran yang ditunjuk oleh Gubemur atau Bu pat i/Walikota.
16.Surat Ketetapan Reu-ibus! Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keieiapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 1 7 . Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribuei yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jurnlah kredit retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya Lidak terutang. 1 8 . Surat 7agihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retr-ibusr dan/atau sanksi administratif beru pa bunga dan Zatau denda. t 9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghimpun dan mcngolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatunan pemenuhan Kewajiban perpajakan daerah dnn rctribuni dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundung-undangan retribusi daerah;
20.Penyidikan t.indak pidana di bidang retribusi daerah adala.h serangkaian rinclakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti l ang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi. daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya, I _ _J •

BAB II

NAM1I, OB,JEK DAN SUE.JEK RETRJBUSI

Pasal 2

Dengan nuruu Retricusi Perpanjangan IMTA dipurigut retribusi sebagai pembayaran ata» pernberian pcrpanjangan IMTA oleh Pemerintah.

Pasal 3

( I } Objck r�euibusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian perpanjangan IMTA oleh Pemerintah kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA da.ri Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan e tau Pcjabat yang ditunjuk.

(2)Tidal< termasuk obk-k rcu-ibuai perpanjangan IMTA sebagairnana dimaksud pa<la uyat 1 1 ) adalah perpanjarigan IMTA bagi insta.nsi pemerintah, perwakilan negara axing, badan -badan intcrnasioual, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatau-jabatan tertentu dt lembaga pendidikan.

Pasal 4

( I ) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.

(2)Subjek Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) merupakan Wajib Retribusi

BAB ILL

GOLONGAN RETRIBLISI

Pasal 5

Retril>usi perj anjangan IMTA digolo rgkan sebagai retribusi perizinan Lcrtentu. BABIV CARA MlcNGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingl.-at peuggu naan jaaa diukur berda sarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanja ngan I MTA. BAB\' PRINSIP DAN s.�SARAN DALAM PENETAPAN TARJI' RlcTRIBUSI

Pasal 7

{ l ) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA didasarkan pada t.ujuan u nt uk menut.up sebagian atau seluruh biaya penyeleuggaraan perpanjangan IMTA. I _J

(2)Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat {l) rneliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hulrum, penatausahaan dan biaya darnpak negatif dari perpanjangan IMTA.

BAB VI

STRUKTlJR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

( 1 ) Struktur tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingknt penggunaan jasa sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 6.

(2)Besarny a tarif ret.ribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ditetapkan sebesar US$ 100/orang/bulan. {3) Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan rlengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Relribusi perpanjangan IMTA yang ierutang dipungut di wiJayah Kabupaten Sekadau.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabu paten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabu paten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008