DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Sistematika RPJMD; Pelaksanaan RPJMD; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2021; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
1. 2.Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. 4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 6.Undang-Undang Nomor I 5 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 9.Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. 10.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725; 1 I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
11. 13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. 14.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ,.
13. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Norn or 4578);
14. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
16. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Belita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 I 0 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. 27.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -- 2019;
26. 28.Peraturan Daerah Provinsi Kalmantan Baral Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencane Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
27. 29.Peraturan Daerah Provinsi Kali.mantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
28. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau;
29. 31.Peraturan Daerah Provinsi Kali man tan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Baral Tahun 2014 - 2034;
30. 32.Peraturan Daerah Provinsi Ka1imantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimanran Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimanran Barat Nomor 3);
31. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025;
32. 34.Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2015 Ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sekadau Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN JANGKA TAHUN 2016 - 2021. TENTANG MENENGAH RENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lnstansi/Badan/Dinas/Unit Kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau;
6.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sekadau yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sekadau yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan mempedomani pada RPJPD dan RTRW Kabupaten, RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada RPJMD;
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode l (satu) tahun; I 2. Program adalah lnstrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Sekadau;
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
1. a.SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD;
2. b.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD ;

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(!) Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Pembangunan; Analisis Isu-Isu Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas dan Rencana Pendanaan;

(2)Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

(1)Bupati berkewajiban mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan menggerakkan semua potensi secara optimal;
(2)Sekretaris Daerah wajib mengkoordinasikan pelaksanaan program-program didalam RPJMD;
(3)SKPD wajib menyusun Renstra-SKPD sesuai dengan ugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD;
(4)BAPPEDA wajib melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam proses penjabaran RPJMD ke dalam RENSTRA SKPD;
(5)BAPPEDA wajib melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam RPJMD setiap tahun.

Pasal 5

Penyusunan RKPD Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dilakukan dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021.

Pasal 6

RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan pedomanpenyusunan Anggaran Pendapata.n dan Belanja DaerahTahun 2017 sampai dengan 2021.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV KETENTUAN PENUTUP PasalB Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 21 Agustus 2016 BUPATI SEKADAU, TTD RUPINUS Dindangkan di Sekadau pada tanggal 21 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU TTD YOHANES JHON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya : Kabag. Hukum dan HAM Setda. Kab. Sekadau SU HAN S. Sos M. Si. Pembina NIP. NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ( 2) / (2016).

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 2 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014