DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum yang meliputi Pengertian, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Kabupaten, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, ketentuan mengenai Hak, Kewajiban dan Larangan, Sistem Informasi Lingkungan Hidup, Perizinan, Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Penyidikan, ketentua Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
b.bahwa dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diatur suatu Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344):
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATISEKADAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEWLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Sekadau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau.
3.Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
6.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. _J j
16.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
17.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18.Perubahan lklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas ik1im alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
19.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
20.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 1 1 . Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
14.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
15.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
21.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
22.Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fisul.
23.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
24.Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
25.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
26.Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
27.Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
28.Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
29.Baku mutu emisi kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
30.Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
31.Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
32.Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
33.kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
34.Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampauai kriteria baku kerusakan tanah.
35.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
36.Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
37.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.
38.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
39.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
40.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
41.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
42.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas:

a.tanggungjawab daerah;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
1. 1.kearifan lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :

a.mewujudkan daerah yang bersih, sehat, indah.serasi dan keseimbangan lingkungan hidup;
b.melindungi daerah dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
c.melestarikan dan mengembangkan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan mahluk hidup lainnya;
d.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global; dan
e.menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. i J

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan;
e.pengawasan; dan
f.penegakan hukum.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
2. b.menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
3. c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
4. d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UK UPL;
5. e.menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten;
6. f.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. g.mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. h.memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. i.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. j.melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. k.melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten;
  1. 1.mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
12. m.mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten;
13. n.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
14. o.menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten; dan
15. p.melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten.
(2)Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(3)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
(4)Penetapan jenis kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

Penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan melalui:

a.inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten; dan
b.penyusunan RPPLH Kabupaten.

Pasal 7

(1)Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan · ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
(3)Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Kabupaten yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
(4)Data dan informasi geospasial untuk penyusunan RPPLH kabupaten disajikan dalam bentuk peta dengan skalal:100.000; 1:50.000; 1:25.000 atau 1:10.000.
(5)Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
2. b.jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan sumber daya alam;
4. d.pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
5. e.bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
6. f.gas rumah kaca; kerentanan terhadap perubahan iklim;
7. g.jasa ekosistem; keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
8. h.aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 8

(1)Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
(2)Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
1. a.tumpang susun informasi geospasial tematik;
2. b.pengolahan data statistik; _J
3. c.pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/ atau
4. d.analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
(3)Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
1. a.sebaran penduduk;
2. b.aspirasi masyarakat;
3. c.kearifan lokal;
4. d.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
5. f.aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
(4)Tata cara inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1)RPPLH Kabupaten disusun oleh Bupati.
(2)Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait.
(3)Materi muatan RPPLH Kabupaten meliputi rencana:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(4)Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan fungsi ekosistem.
(5)Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
(6)Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem dan peruntukan media lingkungan hidup.
(7)Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan ik1im sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap ekosistem dan usaha dan/ atau kegiatan
(8)Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat
(6)yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRW Kabupaten.

Pasal 10

(1)RPPLH Kabupaten menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
(2)Penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah. B AB V PEMANFAATAN Pasal 1 1
(1)Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2)Apabila RPPLH Kabupaten belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
1. a.daya dukung dan daya tampung lingkungan di ekoregion tingkat Kabupaten; dan/atau
2. b.karakteristik dan fungsi ekosistem.
(3)Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
(4)Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten wajib memperhatikan:
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(5)Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…