DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum Yaitu Pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, Direksi, Pejabat, Dewan Pengawas, Pelanggan, Air Bersih, Air Bersih, Tarif, Modal Dasar, Kerjasama, Laba bersih, Sumber Air, Pipa Transimisi, Pipa Distribusi, Pipa Dinas, Meter Air, Pipa Persil, Segel Pabrik, Segel Dinas, Perjanjian dengan Pelanggan, Rekening Air, Terminal Air, Hydran Air, Kran Umum; Pembentukan Kedudukan Hukum Dan Lapangan Usaha; Maksud Dan Tujuan; Modal;Organ PDAM; Kepegawaian Organisasi Dan Tata Kerja; Anggaran; Laporan Tahunan Dan Penggunaan Laba Bersih; Kerja Sama Dan Pinjaman; Hak Dan Kewaiban; Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Dan Jasa; Pembinaan Pengawasan Dan Tanggung Jawab; Pembubaran PDAM Sirin Meragun; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pengelolaan air minum agar berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan, perlu mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2387);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sekadau
3.Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sekadau
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah PDAM SIRIN MERAGUN Kabupaten Sekadau
6.Direksi adalah Direksi PDAM
7.Pejabat adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM
9.Pelanggan adalah orang atau Badan Usaha yang menggunakan jasa pelayanan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PDAM
10.Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kwalitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak
11.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan dan memenuhi syarat kesehatan sehingga dapat langsung diminum.
12.Tarif adalah harga air produk PDAM per satuan volume yang harus dibayar oleh pelanggan.
13.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
14.Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara PDAM dengan pihak lain.
15.Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
16.Sumber Air adalah wadah air yang terdapat diatas dan di bawah permukaan tanah termasuk pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara.
17.Pipa Transimisi adalah pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (reservoar). 4
18.Pipa Distribusi adalah pipa saluran air bersih dari pipa transmisi ke pipa dinas.
19.Pipa Dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan.
20.Meter Air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan.
21.Pipa Persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air.
22.Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air.
23.Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh PDAM untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan.
24.Perjanjian dengan Pelanggan adalah kesepakatan tertulis antara PDAM dengan Pelanggan yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.
25.Rekening Air adalah tagihan PDAM kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama 1 (satu) periode tertentu dengan beban biaya tetap.
26.Terminal Air adalah sarana untuk menyediakan air bersih dilokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan.
27.Hydran Air adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimamfaatkan apabila terjadi kebakaran.
28.Kran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN HUKUM DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan nama SIRIN MERAGUN yang disingkat PDAM SIRIN MERAGUN.

Pasal 3

(1)PDAM SIRIN MERAGUN berkedudukan di Sekadau dan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mempunyai cabang dan perwakilan di luar daerah.
(2)PDAM SIRIN MERAGUN adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)PDAM SIRIN MERAGUN dapat menggunakan Logo yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usulan Direksi. 5

Pasal 4

(1)Lapangan Usaha PDAM adalah penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya di bidang perairminuman;
(2)Dalam hal penyediaan air bersih kepada masyarakat dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM harus mencapai cakupan pelayanan 80% dari jumlah penduduk;
(3)Upaya yang dilakukan PDAM untuk mencapai cakupan pelayanan 80% sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan;
(4)Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi dan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM melakukan penyesuaian tarif air bersih secara berkala setiap tahun;
(5)Besaran penyesuaian tarif air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh DPRD dan Dewan Pengawas.

Pasal 5

Selain lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PDAM Sirin Maragun dapat membentuk Badan Usaha sebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis atau yang tidak sejenis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)PDAM Sirin Meragun didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan mengutamakan pemerataan dan kwalitas pelayanan serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
(2)PDAM Sirin Meragun didirikan dengan tujuan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Dasar PDAM Sirin Meragun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan atau disesuaikan dengan neraca daerah;
(2)Modal Dasar PDAM Sirin Meragun terdiri dari:
1. a.Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
2. b.Seluruh aset dan fasilitas yang ada di UPTD SPAM Sekadau.
3. c.Sumber keuangan lainnya yang sah. 6
(3)Pemerintah Daerah dapat menambah modal melalui penyertaan modal daerah dan atau pinjaman daerah sesuai kemampuan keuangan daerah baik berupa penyerahan aset/aktiva tetap maupun bantuan likuiditas, yang ditampung dalam APBD tahun yang berkenaan dan proses pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(4)Pemerintah Daerah berkewajiban membantu biaya untuk pemeliharaan aset- aset yang telah diserahterimakan setiap tahunnya selama PDAM masih belum memperoleh laba.

BAB V

ORGAN PDAM

Pasal 8

Kepengurusan PDAM Sirin Meragun terdiri dari:

a.Kepala Daerah selaku pemilik modal;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah merupakan Pemilik Modal PDAM Sirin Meragun.
(2)Pemilik berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan PDAM.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…