DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup; Klasifikasi Perusahaan Program TSP; Penganggaran dan Pembiayaan TSP; Pelaksanaan TSP; Program TSP; Kelembagaan; Pelaporan dan Pengawasan Program TSP; Penghargaan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerahtentang TanggungJawabSosialPerusahaan; l.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarRepublik IndonesiaTahun1945;• 2.Undang-Undang RepublikIndonesiaNomor19 Tahun2003tentangBadanUsahaMilikNegara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Nomor70, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4297); 3.Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor34 Tahun2003tentang PembentukanKabupaten MelawidanKabupatenSekadau diProvinsi KalimantanBarat(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2003Nomor149, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4344); 4.Undang-Undang Republik IndonesiaNomor11 Tahun2009tentangKesejahteraanSosial (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009 Nomor12, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4967); ' Menetapkan 5.Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor32 Tahun2009 tentangPerlindungandanPengelolaan LingkunganHidup(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor140, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5059); 6.Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor12 Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor82,Tambahan LerhbaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234); 7.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapakali, dan terakhirdenganUndang-UndangNomor9Tahun 2015tentangPerubahanKeduaAtasUndang- UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATISEKADAU MEMUTUSKAN: .. PERATURANDAERAH TENTANGTANGGUNGJAWAB SOSIALPERUSAHAAN DIKABUPATENSEKADAU BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan iniyang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenSekadau.

2.PemerintahDaerah adalah kepaladaerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahandaerahyang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.
3.Bupati adalah Bupati Sekadau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan , mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6.Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi yang berbadan hukum maupun yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undnagan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat 'TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap mencipta.ka.n hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
8.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9.Wilayah sasaran adalah kawasan industri kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/ daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10.Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Sekadau;
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sekadau dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional dalam membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan berdaya guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sebuah sistem yang terkoordinir;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usahadalampelaksanaantanggungjawabsosialperusahaanbagi seluruhpemangkukepentingan; d.melindungi perusahaanagar terhindardariberbagai bentukpungutan liaryang dilakukanpihak-pihakyangtidakberwenang danbertanggung jawab; e.meminirnalisir timbulnyadampaknegatifkeberadaanperusahaanbagi , masyarakatdansebaliknyamengoptimalkanpotensidansinergikegiatan yangberdampakpositifterhadapkeberadaanperusahaan; f.terprogramnyarencanapemerintahdaerahuntukmelakukan apresiasikepadaduniausahayangtelahmelakukanTSP denganmemberipenghargaandankemudahanfasilitasdalam pelayananadministrasi. BABIll ASAS,PRINSIPDANRUANOLINGKUP Pasal 4 PenyelenggaraanTSPberdasarkanasas; a.kepastian hukum; b.kepentingan umum; c.kebersamaan; d.partisipatifdanaspiratif; e.keterbukaan; r.berkelanjutan; g.berwawasanlingkungan; h.kemandirian;dan •i.keseimbangan kemajuandan kesatuanekonominasional. PasalS (!)AsaspenyelenggaraanTSP sebagaimanadimaksuddalamPasal4 denganmenggunakanprinsip-prinsip: a.kesadaran umum; b.kepedulian; c.keterpaduan; d.kepatuhan hukum danetikabisnis; e.kemandirian; f.sensitivitas; g.keberpihakan; h.kemitraan; i.inisiasi; j.matualistis, clannondiskriminasi;dan k.koordinatif.

(2)Prinsip-prinsip sebagaimanadimaksud padaayat(1)dilaksanakan, dengan berpedoman pada: a.manajemen yang sehat; b.profesional; c.transparan; d.akuntabilitas; e.kreatif dan inovatif; f.terukur; g.program perbaikan berkelanjutan;
1. h.keadilanyang bijak;dan i.kebijakan yang adil. • Pasal 6
(1)RuanglingkupTSPmeliputibantuanpembiayaanpenyelenggaraan programdankegiatankesejahteraansosial,kompensasipemulihan dan/ataupeningkatanfungsi lingkunganhidupdaninsentifpemacu pertumbuhanekonomiberkualitasberbasiskerakyatanyangselaras denganprogram-programpemerintahdaerah;
(2)Ruanglingkupsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diprioritaskan berlakupadakawasanyangsecaralangsung menerimadampak negatif ataskegiatanoperasionalperusahaan;
(3)Ruanglingkupsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diprioritaskan berlakupadakawasanyangmenerimadampaksecaratidaklangsung ataskegiatanoperasionalperusahaan tetapikawasantersebut sebagai penopangberlangsungnyakegiatanproduksiperusahaan;
(4)Ruanglingkupsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diprioritaskan berlakupadakawasanyang menerimadampaksecaratidaklangsung ataskegiatanoperasionalperusahaan tetapikawasan tersebut merupakanwilayahrencanaprogramperluasanoperasiatauproduksi perusahaan;
(5)Indikatordanruanglingkupdampaknegatif kegiatan operasionalperusahaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)sebagai prioritas sasarankawasandalampelaksanaanprogramTSPdiaturlebih lanjutdenganPeraturanBupati; BABIV KLASIFIKASIPERUSAHAANPROGRAMTSP Pasal 7
(1)Setiap perusahaanyang memilikiukuran usaha,skaladampak Iingkungan,cakupanpemangkukepentingandankinerjakeuangan tertentuwajibmelakukanpenganggarandanauntukprogramTSP bagimasyarakatdiKabupatenSekadau.
(2)Klasifikasi danindikatordampak ataskegiatanoperasi perusahaan sebagaimanadimaksudayat(1)menjadi dasardalam menetapkankategoriperusahaandalam kaitannyadenganbesaran alokasianggarandanayangharusdilakukanolehperusahaan untuk programTSP.
(3)Penetapan kategori perusahaanberdasarkanklasifikasi dan indikatordampakkegiatanoperasi perusahaansebagaimanadimaksud padaayat(1)diaturlebihlanjutdenganPeraturanBupati. BABV PENGANGGARAN DANPEMBIAYAANTSP

Pasal 8

(1)Besarnya kewajibanpenganggaranyangharusdisisihkanoleh perusahaan untuk programTSP berdasarkan kategori perusahaan diaturdalam peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 7ayat
(3). 4
(2)Penganggaranbiayapenyelenggaraankesejahteraansosial, pemulihandan/ataupeningkatanfungsi lingkungan hidupdanmemacu pertumbuhanekonomiberkualitasberbasiskerakyatandalamprogram TSPdialokasikandari sebagiankeuntunganbersihsetelahpajak atau dialokasikandariposbiayalainyangditentukanperusahaan.

Pasal 9

( 1)Kecamatandandesa/kelurahanyang diwilayahnyatidak terdapatperusahaanyangwajibmenjalankanprogramTSPatau memiliki programTSPyangsangatkecildapatmengajukan usulanprogramTSP kepadaperusahaandiluarwilayahnyaatauforumpelaksana'TSPdengan tembusankepadaBupatiSekadau.

(2)Bupatidapatmenindaklanjuti sebagaimanadimaksudpadaayat perusahaan atauforumpelaksanaTSP. usulancamatdan
(1)melaluikoordinasi lurah dengan BABVI PELAKSANAANTSP Pasal 10
(1)PelaksanaTSPadalahperusahaanyangberstatusbadan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimanadimnaksudpadaayat(1)berstatuspusat, cabangatau unitpelaksanayang berkedudukandalamdaerah KabupatenSekadau.
(3)PerusahaanpelaksanaTSPtidakdibedakan antaraperusahaan milikswastamaupunmilikNegaradan/ataumilik pemerintahdaerah, baikyangmenghasilkan barang maupunjasa.
(4)PelaksanaanTSP dapatdilaksanakanmelaluiforumpelaksana programTSP.
(5)Perusahaandapatmelaksanakan yang selanjutnyadapatmelaporkan forum pelaksanaTSP. programTSPsecaramandiri program pelaksanaanTSP kepada •
(6)Perusahaandapatmelibatkanpihak ketigasebagai bentukkemitraan TSP untukPelaksanaanprogramTSPyang selanjutnyadapatmelaporkan program pelaksanaanTSP kepadaforum pelaksanaTSP.

Pasal 11

Dalam melaksanakanTSP,perusahaanwajib: a.menyusun, menata,merancang danmelaksanakan kegiatanTSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawabsosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintahdaerah danperaturan perundanganyang berlaku;

b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasamadan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanTSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintahdaerah,masyarakatdankelestarianlingkungan;dan c.menetapkanbahwaTSPadalahbagianyangtidakterpisahkan dalamkebijakanrnanajernenrnaupunprogrampengernbangan perusahaan. BABVII PROGRAM TSP Pasal 12

(1)ProgramTSPrneliputi: a.binalingkungandansosial; b.kemitraanusahamikro,kecil, dankoperasi; c.programJangsung padarnasyarakat.
(2)Program sebagaimanadimaksudpadaayat(1)direncanakandan ditumbuhkembangkan untukrneningkatkan kesejahteraansosial, meningkatkankekuatanekonomimasyarakat,memperkokoh keberlangsunganberusahaparapelakuduniausahadanmemelihara fungsi-fungsilingkunganhidupsecaraberkelanjutan.

Pasal 13

ProgrambinalingkungandansosialsebagaimanadimaksuddalamPasal12 ayat(1)hurufamerupakanprogramyangbertujuanmempertahankan fungsi-fungsilingkungan hidupdanpengelolaannyasertamemberibantuan Jangsung kepadarnasyarakatyangberadadalamwilayah sasaran,meliputi binalingkungan fisik,binalingkungan sosialdanbinalingkunganusaha mikro,kecildan koperasi.

Pasal 14

(1)Programkemitraanusahamikro, kecildankoperasisebagaimana dimaksuddalamPasalI2 ayat(1)hurufb merupakanprogramuntuk menumbuhkan,meningkatkan danmembinakemandirianberusaha masyarakatdiwilayahsasaran;
(2)Dalamprogram kemitraansebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi aspek-aspekkegiatan: a.penelitiandanpengkajiankebutuhan; b.penguatankelembagaan sosial-ekonomi masyarakat; c.pelatihandanpendampinganberwirausaha;
1. d.pelatihanfungsi-fungsimanajemen dan tata kelola keuangan; e.pelatihanpengembangan usahasepertipeningkatanmutu produk,disain,kemasan, pemasaran,jejaring kerjasamadan peningkatanklasifikasiperusahaan; f.meningkatkan kemampuanmanajemendanproduktifitas;dan g.mendorong tumbuhnyainovasidan kreatifitas.

Pasal 15

Program yang secaralangsung ditujukan kepadamasyarakat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat(1) hurufc dapatberupa: a.hibah,yang dapatdiberikanoleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besamya sesuai dengan kemampuan perusahaan; warga tidak atau namun karyawan akademis f. b.penghargaanberupabeasiswakepada masyarakatyang berkemampuansecara mampumembiayaipendidikan; c.subsidi,berupapenyediaanpembiayaanuntukproyek- proyek pengembanganmasyarakat,penyelenggaraanfasilitasumum ataubantuanmodal usahaskalamikrodankecil; d.bantuansosial,berupabantuandalarn bentukuang,barangmaupun jasakepadapanti-panti sosial/jompo,parakorbanbencana danparapenyandang masalah kesejahteraansosial(PMKS); e.pelayanansosial,berupalayananpendidikan,kesehatan,olahraga dansantunanpekerjasosial;dan perlindungansosial,berupapemberiankesempatankerjabagipara atletnasional/daerahyangsudahpumabaktidanbagipenyandang cacatyangmempunyaikemampuankhusus BABVIII KELEMBAGAAN Pasal 16

(1)Dalam rangkakerjasama,koordinasi,pengendalian,pengawasan dan evaluasi dibentukforumpelaksanaTSP,agarprogram-programTSPterencana secara terpadu,harmonis,efektifdanefisien.
(2)Forum-pelaksanaTSPsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaporkankepada PemerintahDaerah.
(3)PemerintahDaerahmemfasilitasiterbentuknyaSekretariatbersama TSP yang terdiridari unsurperusahaan,forum pelaksanaTSPdan pemangku kepentingandarielemenmasyarakat.
(4)Mekanisme dan tatalaksanapembentukanforumpelaksanadan SekretariatbersamaTSPsebagaimanadimaksudAyat(1)dan(2) diaturlebihlanjutdenganPeraturanBupati.

Pasal 17

(1)PemerintahDaerahmenyampaikan usulan kegiatansebagai bahanpelaksanaanprogramTSP melaluiSekretariatbersamaForum PelaksanaTSP;
(2)Dalammenyampaikankegiatansebagai bahandalamperencanaan programTSPSekretariatbersamaForumPelaksanaTSP,Pemerintah Daerahdapatmemberikan daftaranalisakebutuhan maupunpemetaan masyarakatyang menjadisasaranpelaksanaanTSP;
(3)ForumpelaksanaTSP sebagaimanadimaksud pada ayat(1) wajib menyampaikan rencana,pelaksanaandanevaluasiTSPdari masing-masing perusahaanyang menjadianggotamelaluiSekretariat bersama;

BAB IX

PELAPORAN DAN PENGAWASAN PROGRAM TSP

Pasal 18

(1)Setiap perusahaan pelaksana program TSP wajib menyampaikan laporan rencana dan pelaksanaan TSP Pemerintah Daerah melalui forum pelaksana TSP. - (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana dan realisasi pelaksanaan TSP;
2. b.realisasi penggunaan biaya TSP;
3. c.capaian kinerja pelaksanaan TSP;
4. d.permasalahan yang dihadapi dan upaya mengatasinya;
5. e.rencana tindak lanjut.
(3)Laporan pelaksana program TSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRD.
(4)Tata cara pelaporan pelaksanaan TSP diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

(1)DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TSP dalam bentuk dengar pendapat dengan forum TSP
(2)Pelaksanaan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling kurang 1(satu) tahun sekali BABX PENGHARGAAN

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…