DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Perhitungan dan Tarif Retribusi; Masa retribusi; Wilayah dan Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran dan Penagihan retribusi; Pemanfaatan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

(1)Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- undangan di bidang retribusi daerah.
(2)Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban:
1. a.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

SANKS! ADMINISTRASI Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 33

(1)Bupati berwenang mengenakan sanksiadministrasi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang.

Pasal 34

(1)Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
(2)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengena1 orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi; ( 1)ayatpadadimaksud
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  1. 1.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan; dan/atau
9. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebgaiamana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling larnbat 6 (enarn) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau. Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 2 Januari 2019 BUPATI SEKADAU, TTD RUPINUS Diundangkan di Sekadau pada tanggal 2 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, TTD ZAKARIA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINS! KALIMANTAN BARAT NOMOR: ( 1 ) / (2019); Salinan Sesual dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RADIUS NIP] 9810910 2@~@@ Toi PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG I. UMUM Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang di wilayah Kabupaten Pasuruan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Ayat (9) Pengertian-pengertian dan istilah yang dipakai dalam peraturan daerah ini ialah untuk menghindari kemungkinan dari salah tafsir. Pasal 2 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Persyatatan teknis untuk masing-masing UTTP diatur dalam Keputusan Dirjen tentang Syarat Teknik untuk masing-masing UITP. Ayat (3) Cukupjelas Pasal 3 Ayat(l)

a.Dilaboratorium yaitu pelayanan yang dilakukan di laboratorium metrologi.
b.Diluar laboratorium yaitu pelayanan di luar laboratorium metrologi, bisa dilakukan pada saat sidang tera/tera ulang dipasar atau dilakukan dimana tempat UTTP tersebut dipasang. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas Pasal 6 Ayat(l) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Ayat{l) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…