DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum: Bab ini memuat definisi dan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini. BAB II Pembentukan Desa: Bab ini secara resmi membentuk Desa Sempulau Indah sebagai desa definitif di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir yang merupakan pemekaran dari Desa Landau Kodah. BAB III Batas Wilayah Desa: Bab ini mengatur tentang batas-batas wilayah Desa Sempulau Indah, dengan penetapan batas definitif akan dilakukan oleh Bupati. BAB IV Hak, Kewajiban, dan Kewenangan Desa: Bab ini menetapkan bahwa Desa Sempulau Indah berhak dan berkewajiban melaksanakan hak, kewajiban, dan kewenangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V Keuangan Desa: Bab ini mengatur bahwa sumber dana Desa Sempulau Indah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah. BAB VI Pemerintahan Desa: Bab ini mengatur tentang tugas Kepala Desa Sempulau Indah dan Desa Induk, tata cara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemilihan Kepala Desa, hak desa pemekaran atas alokasi dana, serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa pemekaran. BAB VII Ketentuan Penutup: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningka1an kualitas pclayanan publik, mcningkatkan kualitas tata kclola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa telah dibentuk Desa Persiapan Sempulau Indah Kecamatan Sekadau Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sempulau lndah di Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
b.bahwa Desa Pcrsiapan Scmpulau Indah di Kecamatan Sekadau Hilir telah mernenuhi tahapan dan ketentuan untuk diusulkan menjadi Desa definitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa;
c.bahwa bcrdasarkan kctcntuan Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan dcsa definitif ditetapkan dcngan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Desa Sempulau Indah di Kecamatan Sekadau Hilir; Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Norn or 1 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3); 1 1 . Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sempulau Indah di Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 7);
12.Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34);
13.Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Sempulau Indah Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Norn or 27). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATISEKADAU Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEMPULAU INDAH DI KECAMATAN SEKADAU HILIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Sekadau.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3.Bupati adalah Bupati Sekadau.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sekadau.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu! dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
7.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun. 1 1 . Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mernpunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Badan Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
13.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
14.Desa Induk adalah desa asal yang dimekarkan sebingga terbentuknya 1 (satu) dan/atau lebih desa baru sebagai basil pemekaran.
15.Desa Definitif adalah desa basil pemekaran yang telah melewati tahapan Desa Persiapan dan melaksanakan pemerintahan desa secara mandiri.
16.Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran desa selama 1 (satu) tahun yang bersumber dari keuangan Pemerintah Daerah.
18.Asel Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sempulau Indah di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan kode desa 6 1 . 0 9 . 0 1 . 2 0 1 8 .
(2)Desa Sempulau Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa pemekaran dari Desa Landau Kodah di Kecamatan Sekadau Hilir dengan kode desa induk nomor 61.09.01.2008 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk Desa Sempulau Indah sebanyak 1.441 jiwa;
2. b.jumlah kepala keluarga Desa Sempulau Indah sebanyak 439 kepala keluarga;
3. c.luas wilayah Desa Sempulau Indah ± 18,89877996 km2;
4. d.wilayah kerja Desa Sempulau Indah mencakup Dusun Sopan Pelangkan, Dusun Seberangok dan Dusun Sebakong; dan
5. e.pusat pemerintahan Desa Sempulau Indah terletak di Dusun Sopan Pelangkan.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Sempulau lndah di Kecamatan Sekadau Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka wilayah Desa Landau Kodah dikurangi wilayah Desa Sempulau lndah.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Batas wilayah Desa Sempulau Indah Kecamatan Sekadau Hilir adalah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Timpuk dan Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung dan Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir;
3. c.sebelah barat berbatasan dengan Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir; dan
4. d.sebelah timur berbatasan dengan Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta Desa Sempulau Indah yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB TV ASETDESA

Pasal 5

(1)Aset desa induk yang berada pada wilayah Desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi aset desa pemekaran.
(2)Kepala Desa induk melakukan pengelolaan terhadap aset Desa induk yang akan diserahkan kepada Desa pemekaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa Pemekaran.
(3)Penyerahan aset Desa induk sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Induk atas Persetujuan BPD Induk. BABV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEDUDUKAN KEUANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1)Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Pemerintahan Desa pada Desa hasil pemekaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan perundang-undangan.
(2)Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Sadan Permusyawaratan Desa pada Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2017 ten tang Sadan Permusyawaratan Desa dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

( 1 ) Pemerintah Daerah membina dan rnengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2)Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
(3)Pembinaan dan pengawasan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Pemerintahan Desa antara lain dengan:
1. a.memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
2. b.memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; perencanaanpenyusunanc. memberikan pedoman pembangunan partisipatif;
3. d.melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa; bagipelatihandan
4. e.melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
5. f.menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
6. g.mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan AsetDesa;
7. h.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  1. 1.menyelenggarakan pendidikan Pemerintah Desa, BPD, dan Jembaga kemasyarakatan Desa; J. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
8. k.melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; !. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
9. m.melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama antar-Desa; dan
10. n.memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat antara lain dengan:
1. a.fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. b.fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
3. c.fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
4. d.fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
5. e.fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. f.fasilitasi pelaksanaan Pemilihan kepala Desa;
7. g.fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD ;
8. h.rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  1. 1.fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa; J. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
9. k.fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban urn um; !. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; pembangunanperencanaanpenyusunanm. fasilitasi partisipatif;
10. n.fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
11. o.fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
12. p.fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
13. q.koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
14. r.koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 8

(1)Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Desa pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana sesuar ketentuan peraturan perundang-undangan. desa sesuai pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa sesuai peraturan perundang-undangan. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatcn Sekadau. Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 18 Agustus 2022 BUPATI SEKADAU, TTD ARON Diundangkan di Sekadau pada tanggal 18 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, TTD MOHAMMAD ISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya (IV /b) ��10 200803 1 001 NOREG. PERATVRAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ( 2/2021) - I 0- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEMPULAU INDAH DI KECAMATAN SEKA.DAU HILIR I. UMUM Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat, maka dipandang perlu adanya pemekaran Desa disuatu wilayah. Memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, kemampuan dan potensi, serta rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Landau Kodah di Kecarnatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu membentuk desa baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Desa harus memenuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Penataan Desa. Mekanisme pembentukan Desa Sempulau Indah telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, mulai dari Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 138.2/0684/Pem-B tanggal 28 pebruari 2018 perihal Kode Register Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sempulau Indah di Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Sempulau Indah Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. - I I - II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Pasal 3

BATAS WILAYAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Pasal 3

BATAS WILAYAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2018