DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 11, PASAL 14, PASAL 16, PASAL 19, PASAL 20, PASAL 25, PASAL 27, PASAL 30, PASAL 41, PASAL 42, PASAL 43, PASAL 44, PASAL 45, PASAL 46 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

1.Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
6.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Periindungan Anak Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Meiawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
10.Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ten tang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten tang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137); 19 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pend.idikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 2 0. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 2 2. Peratu ran Menteri Pendidikan Nasional Repu blik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pend.idikan; 2 3. Peraturan Menteri Pendid.ikan Nasional Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 2 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 2 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 2 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dasar dan Menengah; 2 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 2 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 2 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; 3 0. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. 3 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 12);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan pada BAB I Pasal 1 angka 22 diubah dan angka 27 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dihapus dan angka 29 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
4.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
5.Bupati adalah Bupati Sekadau.
6.Dinas Pendidikan adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendidikan .
7.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Sekadau dan berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi.
8.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
10.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan RAPBS adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh satuan pendidikan
11.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk merniliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, serta ketrampilan kecerdasan, akhlak mulia, yang diperlukan dirinya, anggota diri dan penyelenggaraan mengabdikan menunyang masyarakat yang diangkat untuk masyarakat, bangsa dan negara.
12.Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pedidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
13.Biaya pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik.
14.Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
15.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
16.Tenaga Kependidikan adalah Pendidikan.
17.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri Pendidikan umum (sembilan) tahun,9lamanyayang dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
18.Pendidikan Dasar adalah diselenggarakan selama Sekolah Dasar dan 3 6 (enam) tahun di (tiga) tahun di Sekolah adalah tahapan Pendidikan berdasarkan tingkat Menengah Pertama atau Pendidikan yang sederajat.
19.Jenjang Pendidikan yang ditetapkan perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
20.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
21.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Formal, Non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
22.Pendidikan Formal adalah jalur pend id i k an yang terstruktur dan berjenjang.
23.Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24.Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
25.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
26.PAUD terdiri atas :

a.Taman Penitipan Anak, yang disingkat TPA;
b.Kelompok Bermain, yang disingkat KB;
c.Taman Kanak-Kanak, yang disingkat TK; dan
d.Raudhatul Athfal, yang disingkat RA.
1. 27.Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggrakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang terdiri dari:
a.Sekolah Dasar, yang disingkat SD;
b.Madrasah Ibtidaiyah Pertama, yang disingkat MI;
c.Sekolah Menengan Pertama, yang disingkat SMP;
d.Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs.
e.dihapus;
f.dihapus;
g.dihapus; dan
h.dihapus.
1. 28.Pembelajaran Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.
2. 29.Dihapus.
3. 30.Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan anak yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan.
4. 31.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. 32.Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. 33.Program Wajib Belajar 12 (dua betas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, yang meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun.
7. 34.Bahasa Pengantar adalah bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran dan satuan pendidikan.
8. 35.Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan pendidikan.
9. 36.Standar lsi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. 37.Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
11. 38.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mencapai standar pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan.
12. 39.Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain,tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
13. 40.Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tecapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
14. 41.Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
15. 42.Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
16. 43.Kurikulum adalah seperangkat pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pelajaran serta cara yang digunakan dan bahan sebagai rencana pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
17. 44.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
18. 45.Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
19. 46.Pengelolaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di daerah agar tecapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
20. 47.Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan MBS adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengembalian keputusan partisipatif yang melibatkan unsur- unsur secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
21. 48.Penjamin Mutu Pendidikan adalah upaya/usaha yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dengan target dan kerangka waktu yang jelas untuk memenuhi atau melampaui Standar Naional Pendidikan guna mewujudkan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mendorong keunggulan lokal dan memiliki daya saing global.
22. 49.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
23. 50.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
24. 51.Sertifikasi Peserta Didik adalah penerbitan buku pencapaian kompetensi akhir dan/ atau tanda bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan dalam bentuk dokumen ijasah dan/atau sertifikat kompetensi.
25. 52.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
26. 53.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
27. 54.Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali Peserta Didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
28. 55.Warga masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah dan dibuktikan dengan dokumen kewargamasyarakatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
29. 2.Ketentuan pada BAB IV Bagian Kedua Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
(2)Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
(3)Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut.
(4)Setiap orang tua berkewajiban untuk membiayai pendidikan anaknya, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi dibebaskan kewajiban tersebut sampai anaknya menyelesaikan jenjang pendidikan dasar.

2.Ketentuan pada BAB IV Bagian Kedua Pasal 14 ayat (1) huruf b diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah wajib:
1. a.memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
2. b.menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar bagi setiap warga masyarakat;
3. c.memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
4. d.membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
5. e.membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. f.memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang dibina oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
7. g.dihapus;
8. h.memberikan besasiswa kepada peserta didik yang berprestasi; dan
  1. 1.memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kepedidikan yang berprestasi.
  2. 3.Ketentuan pada BAB IV Bagian Keenam Pasal 16 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
1. a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah menurut agama yang dipeluknya;
2. b.mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampauannya;
3. c.mendapatkan beasiswa, penghargaan, pengakuan dan/atau bentuk lain bagi yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik;
4. d.mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan dasar;
5. e.pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
6. f.menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan
7. g.mendapatkan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman.
  1. 4.Ketentuan pada BAB V Bagian Kesatu Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Jenjang pendidikan formal terdiri dari TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs

5.Ketentuan Pasal 20 Bagian Kesatu diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Jenis

Pasal 20

pendidikan mencakup pendidikan umum dan pendidikan keagamaan terdiri dari TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs.

6.Ketentuan pada Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

7.Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 25 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pendidikan nonformal, meliputi:
1. a.pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri;
2. b.pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. c.pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/ kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan ;
4. d.pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan ;
5. e.pendidikan keaksaraan dalam rangka menunjang pemberantasan buta aksara;
6. f.pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
7. g.pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan pendidikan umum setara SD/MI dan SMP/ MTs yang mencakup program paket A dan paket B; dan
8. h.pendidikan lain yang ditujukan mengembangkan kemampuan peserta didik. untuk
  1. 8.Ketentuan Pada BAB V Bagian kelima Pasal 27 Ayat (5) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
(2)PAUD d.iselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
(3)PAUD d.iselenggarakan bagi anak-anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasarat untuk mengikuti pendidikan dasar.
(4)PAUD dapat diselenggarakan melalui pendid.ikan formal, nonformal, dan/atau informal.
(5)PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal (RA/BA/TA) atau bentuk lain yang sederajat.
(6)PAUD pada jalur pend.idikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), atau bentuk Jain yang sederajat.
(7)PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
(8)Ketentuan mengenai PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan BAB V, Bagian Keenam Pasal 30 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Dihapus.
(2)Pendidik:an pendidikan layanan khusus bagi peserta didik: yang merupakan mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/ atau tidak mampu dari segi ekonomi.
(3)Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

10.Ketentuan pada BAB VIII Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 41 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…