1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
4.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
5.Bupati adalah Bupati Sekadau.
6.Dinas Pendidikan adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendidikan .
7.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Sekadau dan berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi.
8.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
10.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan RAPBS adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh satuan pendidikan
11.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk merniliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, serta ketrampilan kecerdasan, akhlak mulia, yang diperlukan dirinya, anggota diri dan penyelenggaraan mengabdikan menunyang masyarakat yang diangkat untuk masyarakat, bangsa dan negara.
12.Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pedidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
13.Biaya pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik.
14.Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
15.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
16.Tenaga Kependidikan adalah Pendidikan.
17.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri Pendidikan umum (sembilan) tahun,9lamanyayang dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
18.Pendidikan Dasar adalah diselenggarakan selama Sekolah Dasar dan 3 6 (enam) tahun di (tiga) tahun di Sekolah adalah tahapan Pendidikan berdasarkan tingkat Menengah Pertama atau Pendidikan yang sederajat.
19.Jenjang Pendidikan yang ditetapkan perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
20.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
21.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Formal, Non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
22.Pendidikan Formal adalah jalur pend id i k an yang terstruktur dan berjenjang.
23.Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24.Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
25.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
26.PAUD terdiri atas :
28.Pembelajaran Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.
29.Dihapus.
30.Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan anak yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan.
31.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32.Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
33.Program Wajib Belajar 12 (dua betas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, yang meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun.
34.Bahasa Pengantar adalah bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran dan satuan pendidikan.
35.Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan pendidikan.
36.Standar lsi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37.Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
38.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mencapai standar pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan.
39.Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain,tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
40.Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tecapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
41.Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
42.Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
43.Kurikulum adalah seperangkat pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pelajaran serta cara yang digunakan dan bahan sebagai rencana pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
44.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
45.Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
46.Pengelolaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di daerah agar tecapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
47.Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan MBS adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengembalian keputusan partisipatif yang melibatkan unsur- unsur secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
48.Penjamin Mutu Pendidikan adalah upaya/usaha yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dengan target dan kerangka waktu yang jelas untuk memenuhi atau melampaui Standar Naional Pendidikan guna mewujudkan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mendorong keunggulan lokal dan memiliki daya saing global.
49.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
50.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
51.Sertifikasi Peserta Didik adalah penerbitan buku pencapaian kompetensi akhir dan/ atau tanda bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan dalam bentuk dokumen ijasah dan/atau sertifikat kompetensi.
52.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
53.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
54.Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali Peserta Didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
55.Warga masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah dan dibuktikan dengan dokumen kewargamasyarakatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2.Ketentuan pada BAB IV Bagian Kedua Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: