(I] Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (I huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakanl (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin lmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
(2)Tenaga ahi fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD
(3)Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dergan memperhatikan standar eah hian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4] Pengadaan tenaga ahli frakcsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (I) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 20 ayat (I] huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuargan daerah u (2 Belanja sekretariat frakesi terdiri atas penyediaan sarana dan a.nggacraon (3 Penediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dean kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas
(4)Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat ppRD dengan memperhatikan prinsip eflsiensi, efektifitas, dan kepattan BAB IV PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGOOTA DPRD (I Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DP'RD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daera.h sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuad dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l dilaksanakan sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang- undangan () Anggaran belanja DPRD ebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, BAB V KETENTUAN LAIN LAIN () Pirpinan atau Angota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuad dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberilan hak keuangan dan administratif beru pa uacng representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan keratian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Dalam hal Pirpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tigapuluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pmpinan DRD terse but diberikan hake keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pirpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggad I (satu) bulan berikutnya 1
KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Daerah ini rulad berlaku, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahu 2007 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor tahun 2005 Tentang edudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, sepanjang mengatur mengenai hak keuan@an dan administratif Pirnpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlakeu Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari peraturan ini ditetapkan paling lambat tanggal 1 September 2017 Bejak peraturan daerah ini diundangkan Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga.n peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten Sekadau Ditetapkan di Sekad.au pada tanggal 18 Agustu 2017 BUPATT SEKADAU, RUPINUS Diundangkan di Sekada pada ta.rggal 18 Agustus 2017 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, TTD A.ADRIANTO QONDOKUSUMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (2)/ (2017 ttnan Sesuai dengan aslinya KPALA BAGAN HUKUM .· PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANOAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGOOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH L. UMUM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan representasi dari rakyat daerah terse but. Pemerintahan demokratis yaitu dari mrakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. DPRD memihiki fungsi utama yaitu legislasi dan anggaracn serta pengawasan yang mana ketiga fungsi ini dituntut pelaksanaan kerja, kinerja yang optimal dalam suatu penyelenggaraaun pemerintahan yang good governance Tuntutan pubbik, rakyat atas peningkatan kinerja DPRD untuk melaksanaka 3 fungi utama terse but memerlukan penguatan kelerbagaan politik yang aspiratif, kapabel menjalankan fungsi kedewanan, DPRD Aiharapkan mampu melaksanakan fungsinya dan sekaligus memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah melakukan penyesuaian regulasi berkaitan dengan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DP'RD Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tela.h menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan darah dilaksanakan oleh DPRD dan epala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daera.h yang diberi mandat ole.h rakyat untuk melaksanakan urusan pemerinta.han yang diserahkan kepada daerah Keberhasilan pembangunan daerah dalam suatu pengelolaan pemerintahan yang good governance memerlukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendorinasi satu same lain. Peningkatan kerjasa.ma secara kelembagaan dilakcsanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintah daerah di pihake lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberi manfaat secara signifikaan bag peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah Sekadau Pengelolaan pemerintahan daerah yang good governance dalam hubungan DPRD dan emerintah Daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai untuk penyelenggara urusan pemerintah daera.h, yaitu pimpinan dan anggota DPRD. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif pirpinan dan anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tang&ungiawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, juga menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan DPRD dan Pererintah Daerah. Pengaturan hake keuangan dan administratif pimpinan dan angiota DPRD sebagai paya meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, dan untuk mewujudkan keadilan dan esejahtera.an. II PASAL DEMI PASAL Cukup jelas Pasal 2 Ayat (I) Yang dimaksud pajaknya" adalah pajak atas pengbasilar sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesad dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas Pasad 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2 Cukup jelas Ayat (3 Cukup jelas Ayat (4 Cukup jelas Peasel 4 Ayat (I Tunjangan keluanga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepad Pimpinan dan Ang&ota DP'RD yang me miliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ayat (2) Cukaup jelas