DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 2

(I] Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada

a.APBD, meliputi: I uang representasi,
1. 2.tunjangan keluarga,
2. 3.tunjangan beras,
3. 4.uang paket;
4. 5.tunjangan jabatan;
5. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan 7.tunjangan alat kelenglapan lain.
b.Pimpinan dan Ang@ota DP'RD yang bersangkutan, meliputi I tunjangan komunikasi intensif; dan
1. 2.tunjangan reses (24 Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Ang&ota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (I] Lang representasi se bagairman.a dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) hurufa angka 1 diberikan setiap bulan kepada irpinan dan Ang#ota DPRD.

(2)Uang representasi ketua DPRD stara dengan gaj pokok Bupati. (] Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi etua DPRD kabupaten.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD eabu paten. (l) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras se bagaimana diraksud dalam Pasal 2 ayat (I] huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pirpinan dan Ang#ota DP'RD
(2)Tunjangan keluanga dan tunjagan beras beg Piro pinan darn Ang8oa 3 .· DPRD besamnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawadi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang palet sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (l] huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pipinan dan Anggota p9RD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan Tunjangan jabatan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lira persen] dari uang representasi yang bersangkutan (1 Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana diraksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan angkaran, badan pembentuka Perda, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain. (2 'Tnjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tuajuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebear 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); den
4. d.apg@ota, sebesar 3% (tiga persen); dani tunjangan jabatan ketua DP'RD (3] Tnjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (ldan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentu.k dan melaksanakan tugas. (l) unjangan komurikasi intensif se bagairmana dimaksud dalam Pas.al 2ayat (l) huruf bangka I diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pirpinan dan Anggota DPRD
(2)Tunjangan reses se bag#imana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pinpinan dan Anggota DPRD
(3)Tujangan korurikasi intensif dan tunjangan reses diberikean sesua dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3] ditentukan berdasarkaen hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawad aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah (5] Ketentuan lebih lajut mengenai pengelompolan kerarpuan • .· keuargan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri
(6)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2] dilakukan dengan ketentuan, untuk kelom po.k kernampuan keuagan daerah
1. a.tinggi, paling banyake 7 (tuajuh) kali,
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali, dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD (7]Besaran Tunjangan Korunikasi Intensif dan Tunjangan Ress bagi Pimpina DP'RD dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bu pati.
4. a.jaminan kese ha tan;
5. b.jarinan kecelakaan kerja;
6. c.jaminan kematian; dan
7. d.pakaian dinas dan atribut
(2)Selain tunjangan keseja.hteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa
1. a.rumah negara dan perlengkapannya
2. b.kendarsan dinas jabatan; dan
3. c.belarja rumah tangga
(3)Selin tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Anggot DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa
1. a.rumah negaura damn perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi (I] Jaminan kesehatan sebagairana dimaksud dalam Pasal 9 ayat () huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [2) Jarminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) juga termasuk istri dan ana.k sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimata dimaksud pada ayat (I), Pie pinan dan Anggota p9RD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mergetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanaon kesehat.an yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan I (satu) kahi dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istni dan anak 5 Jamin.an kecelaka.an kerja dan jaminan keratian sebaga mane dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf b dan huruf e diberikan sesuai dengan jaminaon ecela.kaan erja dan jaminan keratian sesua dengan etentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

(I) Palaian dinas dan atribut Pim pinan dan Ang&ota DPRD se bagamana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf d terdiri atas • pakaian sipil harian disediakan 2 (dual pasang dalam l (satu) tahunt '

b.pakaian sipil resmi disediakanl (satu] pasang dalam 1 (satu) tahun;
c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahunt '
d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan l (satu] pasang dalam1 (satu) tahun; dan
e.pakaian yang bereirikan khas daerah disediakan 1(satu) pa.sang dalam (satu) tahun. (2 Pacaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (l disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan

(3)Ketentuan mengenai standar sat an hanga peak.aisn dinas dan atribut sec bagairman.a dim.aksud pada ayat (l] diatur dalam Peraturan Bu pati

Pasal 13

(I] Rumah negara dan periengkapannya serta kendaraan din.as ja batan sebagaimana dimaksud dalam asal 9 ayat [2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pie pinan DPRD gesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana diraksud dalam Pasal 9 ayat (34 huruf a dapat disediakan bag Angiota DPRD esua standar berdasark.an ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendarasun dinas jabatan sebagaiman dimaksud pada ayat (l) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4] Pereliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagairmana dimaksud pada ayat(l) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dim.aksud pad.a ayat (2) dibebankan pada APBD (5] Dalam hal Pipinan DP'RD berhenti atau berakhir masa bakti, rurah negara dan perlengkapannya serta kendara.an dinas jabatan wajib dikembaikan dalam keadaan baik kepada Pererintah Daerah paling lambat I (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya ma.sa bakti •
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikerbalikan dalam keadaan bake kepad Pererintah Daerah paling lambat I (atu) bulan seja.k tanggal berhenti atau berakhirnya masa baeti
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri asal 14 (I) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan se bagaimana dirak.sud dalam Pasal 13 tidak dapat disewa belikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya (2] Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak dapat diubah (I) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bag Pim pinan D9RD se bagairmana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjargan perumaha.n dan tunjangan transportasi
(2)Dalam ha Pernerintah Daerah belumn dapat menyediakan rumah negara bagi Angota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan da pat dibenikan tunjangan perumahan
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pim pinan DPRD ebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4] Tunjangan perumahan sebagairmana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bag Anggota DPRD sebagairana dimak.sud dalam asal 9 ayat (3 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tang&al pengucapan sumpah/janji (5] Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pim pinan dan/atau Anggota DP'RD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan (6] Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang uami atau istrinya menja bat sebagai kepala daerah /wakil kepala daerah pada daera.h yang same tidak diberikan tunjangan perumahan
(7)Bagi Pimpinan dan/atau Ang8ota DP'RD yang diberhentikan sementara tidake diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasd Ruma.h negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan se bagaimana dimaksud dalam Pesa 13 serta tunjangan perurahan dan 7 tunangan transportasi se bagairaca dimaksud dalam Pa.sad 15 tidae dapat diberikan kepada Pim pinan dan Anggot4 DPRD secara bersaura.an (l] Besaran tunjangan perurnahan sebagaimana dimasud dalam asal 15 harus mnemperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalites, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Besaran tunjangan transportasi se bagaimana dimaksud dalarm Pas.al I5 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlakeu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3] Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuad dengan standacr satuan haurga sewa rumah yang berlaku untuk stand.ar rurah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termauk me bel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (4] Besaran tunjangan transportasi yang dibayark.an harus sesuad dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan din.as jabatan bagi Pim pinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dines jabatan (5] Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transported Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjan@an perumahan dan tunjangan transportasi impinan dan Arggot DpRD provinsi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perurahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bu pati (I] Belanja rumah tang&a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2 huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, gas, dan wewenang Pimpinan DPRD
(2)Belanja rumah tang.ga se bagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mememuhi kebutuhan minima rumah tangga dergan mempertimbangkan kerampuan keuangan daerah
(3)Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dinaksad pada ayat [2) dianggarkan dadam program dan kegiatan sekretariat DPRD
(4)Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana diraksud pada ayat (3] diatur dalam Peraturan Bu pati.
(5)Dalam ha Pimpinan DPRD idak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagairmana diraksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e •
(2)Besaran uang jasa pengabdian se bagaimana dimaksud pada ayat (I) disesuaikan dengan masa bakti impinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan
1. a.mas.a bakti kurang dari atau sampai dengan I (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar l (satu) bulan uang representasi;
2. b.mass bakti sampai dengan 2 {dua) tahun, diberikan uang jase pengabdia sebesar 2 (dua] bulan uang representasi;
3. c.masa bakti sampeai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jaa pengabdian sebesar 3 (tiga] bulan uang representasi;
4. d.rmasa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdiant sebesear 4 (empat) bulan uang representasi; dan
5. e.mass bakti sampai dengan S (lira)tahun, diberikan uang jas pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meningeal dunia, tang jasa penga bdian se bagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5 Dalam hal impinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian

BAB LIL

BELANJA PENUNJANG KEOIATAN DPRD

Pasal 20

l) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendulung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa

a.program, yang terdiri atas penyelenggaraan rapat; 2 kunjngan kerja,
1. 3.pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
2. 4.peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber day manusia di Lingkungan DPRD;
3. 5.koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
4. 6.program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
b.dana operasional Pirpinan DP'RD;
c.pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
d.penyediaan tenaga Ahli fraksi; dan '
e.belanja sekretariat fraksi

(2)Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 disusun berdasaran rencana kerja yang ditetapk.an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasel 2l Program sebagaimana dimaksud dalam asal 20 ayat (I} huruf a diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (l) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dal Pasal 20 ayat (l) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketu DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua Dpp dan wakil ketu DPRD 8e hari-hari
(2)Dana operasional sebagaimaha pala ayat (I] diberikan sesuad dengan kerampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pase 8 ayat (5
(3)Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (I dan ayat (2] disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut
1. a.ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah
2. l.tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
  1. 2.sedang paling banyak 4 (empat) kali;
  2. 3.rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dai uang representasi Ketua DPRD;
3. b.wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah • ting8i, paling banyak 4 (empat) kali;
  1. 2.sedang, paling banyak 2,5 (duakomalima) kali,
  2. 3.rendah, paling banyak 1,S (satu koma lima) kali, dari uang representasi wakil ketua D9RD
(4)Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud peda ayat (3 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan a.80% (dela pan puluh persen) diberikau secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lmpsum dan b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukurgan dana operasional lainnya
(5)Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian se bagaiman.a dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun arggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekerning kas urum daerah paling lam bat tanggad 31 Desmber tahun anggaran berkenaan (6] Dana operasional Pimpinan DP'RD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelom poke, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas
(7)Besaran Tunjangan Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bu pati 10

Pasal 23

(I] Kelompok pakar atau tim a.hli alat kelengkapan DPRD se bagaiman.a dimaksud dalam Pasta 20 ayat (l) huaruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai emarpuan dadamn disipHin ilmu yang sesuai dengan ke butu han pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang teroermin dalam alat kelengkapan DP'RD sesuai dengan kebutuha DPRD etas usul anggota, pimpinan frakesi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD

(2)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebag#imana dimaksud pada ayat (l) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD
(3)Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diagkat dan diberhentikan dengan keputusan Selgretaris DPRD esuad dengan kebutuhan se bagaimana dinaksud pada ayat (l) dan sesuai dengan ketentuan sebagairmana dimaksud pad.a ayat (2)
(4)Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat elengkapan D9RD didasarkan pada kehadiran sesuad dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan () kKetentuan mengenai besaran kompensasi kelorpok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keah lian sesui dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

(I] Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (I huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakanl (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin lmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

(2)Tenaga ahi fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD
(3)Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dergan memperhatikan standar eah hian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (4] Pengadaan tenaga ahli frakcsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (I) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 20 ayat (I] huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuargan daerah u (2 Belanja sekretariat frakesi terdiri atas penyediaan sarana dan a.nggacraon (3 Penediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dean kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas
(4)Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat ppRD dengan memperhatikan prinsip eflsiensi, efektifitas, dan kepattan
(2)Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l dilaksanakan sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang- undangan () Anggaran belanja DPRD ebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD,
(2)Dalam hal Pirpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tigapuluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pmpinan DRD terse but diberikan hake keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pirpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggad I (satu) bulan berikutnya 1 KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Daerah ini rulad berlaku, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahu 2007 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor tahun 2005 Tentang edudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, sepanjang mengatur mengenai hak keuan@an dan administratif Pirnpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlakeu Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari peraturan ini ditetapkan paling lambat tanggal 1 September 2017 Bejak peraturan daerah ini diundangkan Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga.n peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten Sekadau Ditetapkan di Sekad.au pada tanggal 18 Agustu 2017 BUPATT SEKADAU, RUPINUS Diundangkan di Sekada pada ta.rggal 18 Agustus 2017 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, TTD A.ADRIANTO QONDOKUSUMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (2)/ (2017 ttnan Sesuai dengan aslinya KPALA BAGAN HUKUM .· PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANOAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGOOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH L. UMUM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan representasi dari rakyat daerah terse but. Pemerintahan demokratis yaitu dari mrakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. DPRD memihiki fungsi utama yaitu legislasi dan anggaracn serta pengawasan yang mana ketiga fungsi ini dituntut pelaksanaan kerja, kinerja yang optimal dalam suatu penyelenggaraaun pemerintahan yang good governance Tuntutan pubbik, rakyat atas peningkatan kinerja DPRD untuk melaksanaka 3 fungi utama terse but memerlukan penguatan kelerbagaan politik yang aspiratif, kapabel menjalankan fungsi kedewanan, DPRD Aiharapkan mampu melaksanakan fungsinya dan sekaligus memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah melakukan penyesuaian regulasi berkaitan dengan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DP'RD Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tela.h menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan darah dilaksanakan oleh DPRD dan epala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daera.h yang diberi mandat ole.h rakyat untuk melaksanakan urusan pemerinta.han yang diserahkan kepada daerah Keberhasilan pembangunan daerah dalam suatu pengelolaan pemerintahan yang good governance memerlukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendorinasi satu same lain. Peningkatan kerjasa.ma secara kelembagaan dilakcsanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintah daerah di pihake lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberi manfaat secara signifikaan bag peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah Sekadau Pengelolaan pemerintahan daerah yang good governance dalam hubungan DPRD dan emerintah Daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai untuk penyelenggara urusan pemerintah daera.h, yaitu pimpinan dan anggota DPRD. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif pirpinan dan anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tang&ungiawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, juga menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan DPRD dan Pererintah Daerah. Pengaturan hake keuangan dan administratif pimpinan dan angiota DPRD sebagai paya meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, dan untuk mewujudkan keadilan dan esejahtera.an. II PASAL DEMI PASAL Cukup jelas Pasal 2 Ayat (I) Yang dimaksud pajaknya" adalah pajak atas pengbasilar sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesad dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas Pasad 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2 Cukup jelas Ayat (3 Cukup jelas Ayat (4 Cukup jelas Peasel 4 Ayat (I Tunjangan keluanga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepad Pimpinan dan Ang&ota DP'RD yang me miliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ayat (2) Cukaup jelas

BAB V

KETENTUAN LAIN LAIN () Pirpinan atau Angota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuad dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberilan hak keuangan dan administratif beru pa uacng representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan keratian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas Pasal 7 Ayat (I) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasad 8 Ayat (I) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasa Ayat (I) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pase! 10 Ayat (1J Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mergetahui status kesehatan" adalah medical check up Ayat (4) Cukup jelas 16 Pasad 1l Cukup jelas Pasa 12 Ayat (I Cukup jelas Ayat (2 Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pase 13 Ayat (lH Yang dimaksud dengan rumah Negara adalab bangunan yang dimiiki Pemerintah Daerah dan berfungsi sbaged tempat tirggal at~cu hunian dan saran.a perbinaan keluarga serta menunjang pelaksan@an tuga jabatan Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukeup jelas Ayat (5) Cukeup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal I4 Ayat (IJ Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) ' Cukup jelas Ayat (4 Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasad 16 Yang dimasud dengan tidak dapat diberikan kepad Pimpinan dan Anggota pPRD secara bersamaan adala.h bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat dibenikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebabiknya Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat () Cukupjelas Ayat (5 Cukup jelas Ayat (6 Cukup jelas Pa.seal 18 Ayat (l Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukupjelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (I) Cukup jelas Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukupjelas Pasal 20 Ayat (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanad pembayaran uang Lelah/insentif/uang kehormatan /uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD, Huruf a Angka l Cukupjelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukupjelas Angka 4 Cukup jelas Angka5 Cukup jelas Angla 6 Yang dimaksud program lain diantaranya seperti kegiatan reses, kegiatan penerimaan tau DPRD dan kegiatan pengad uan masyara.kat Ayat ( Cukup jelas Pasad 21 Cukup jelas Pa.sad 22 Ayat (l Yang dimaksud dengan representasi antara lain menyatopakan berbagai informasi dan permasala han yang ada di masyarakat, melaksanakan dan mens di sikacn le-bijakan ppo lepeda seluru.h 19 anggota DPRD Yang dimaksud pelayanan antara lain untuke pelayanan, keamanan, dan transportasi gun.a mend ukung kelancaran tugas ketua dan wakil ketua DPRD Yang dirmaksud dengan kebutuhan lain antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberiacn bantuan kepad.a masyara.kat/kelompoke masyaura.k.at yang sifatnya insidentil Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4 Cukup jelas Ayat (5j Cukup jelas Ayat (6 Cukup jelas Pa.sad 23 Cukeup jelas asad 24 yat (I) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat (4) Cukup jelas Pase 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas yat (3) Cukup jelas , • Ayat (4) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukupjelas Ayat (I Cukup jelas Ayat (2 Cukupjelas

Pasal 28

Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…