DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 216

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan; Ruang Lingkup, Prinsip dan Tata Nilai; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; Pengelolaan Sistem Keolahragaan; Pelaku Olahraga; Penyelenggaraan Kejuaraan, Pekan Dan Festival Olahraga; Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga; Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahraan; Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga; Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan; Penerapan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan; Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping; Penghargaan; Koordiansi dan Pengawasan Keolahraan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta untuk memajukan penyelenggaraan olahraga perlu ada pedoman mengenar pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Keolahragaan Daerah; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PEMBINAANKEOLAHRAGAANDAERAH PERATURANDAERAHKABUPATENSEKADAU NOMOR 2 TAHUN2020 BUPATISEKADAU PROVINS!KALIMANTANBARAT SALIN AN Mengingat Menimbang

3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 79);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabu paten Sekadau.
3.Bupati adalah Bupati Sekadau.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Unit Kerja yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
5.Instansi terkait adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Sekadau yang terlibat dalam MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KEOLAHRAGAANDAERAH. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSEKADAU dan BUPATISEKADAU Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704); kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
9.Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
10.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
11.Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
12.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
13.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14.Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/ atau pendanaan yang didedikasikan pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan unsur pemerintahan dibidang keolahragaan.
6.Komite olahraga Kabupaten adalah komite olahraga Kabupaten Sekadau. prosesKeolahragaan adalah7. Penyelenggaraan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
15.Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
17.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan se bagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
18.Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
19.Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
20.Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
21.Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
22.Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
23.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
33.Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
34.Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum. yangolahragapertandingan / perlombaan
24.Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/ atau jasa.
25.Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/ atau nonmaterial.
26.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/ a tau penyelenggaraan keolahragaan.
27.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
28.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
29.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Induk organisasi cabang olahraga Kabupaten adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat Kabupaten.
31.Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event).
32.Pekan olahraga adalah suatu kegiatan

BAB I

KETENTUANUMUM PEMBINAANTENTANG

Pasal 2

(1)Pembinaan keolahragaan daerah diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan keolahragaan nasional serta visi dan misi pembangunan olahraga daerah.

35.Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
36.Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
37.Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
38.Alih status olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
39.Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembangan iptek keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
40.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
41.Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengem bangan olahraga.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 3

Tujuan pembinaan keolahragaan daerah meliputi:

a.membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setiakawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
b.meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;
c.memacu pertumbuhan industri olahraga; dan
d.memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga tingkat wilayah, Provinsi dan Nasional Bahkan Intemasional.

(2)Visi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Sekadau yang menggemari olahraga dengan suasana kebatinan berakhlak mulia sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, menuju masyarakat sehat, sejahtera dan kaya prestasi.
(3)Misi pembinaan keolahragaan daerah adalah:
1. a.mewujudkan sistem tata kelola keolahragaan yang terpadu, efisien, dan akuntabel serta berwawasan industri dan/ atau kewirausahaan;
2. b.menjadikan olahraga sebagai gerakan budaya yang berintikan pada kebiasaan hidup aktif dan sehat;
3. c.merealisasikan pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;dan
4. d.menjadikan olahraga sebagai instrumen strategis bagi pembangunan karakter, ekonomi, dan kesejahteraan.

Pasal 5

Ruang lingkup pembinaan keolahragaan daerah meliputi:

a.pembinaan dan pengembangan olahraga;
b.pengelolaan sistem keolahragaan;
c.penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;
d.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
e.peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga;
f.pengembangan Iptek keolahragaan;
g.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
h.pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
1. 1.pendanaan;

BAB III

RUANGLINGKUP, PRINSIPDANTATANILAI

Pasal 4

( 1) Kebijakan pembinaan keolahragaan daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan nasional.

(2)Untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada (1) arah kebijakan pembinaan keolahragaan daerah meliputi:
1. a.penguatan budaya hidup aktif, sehat, bugar, dan produktif dengan pengarus utamaan gender;
2. b.penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga;
3. c.penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan
4. d.penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama; dan
5. e.Renstra RPJMD, arah kebijakan.

Pasal 7

Pembinaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan dan evaluasi.

Pasal 6

Pembinaan keolahragaan daerah dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.keselamatan dan keamanan;
h.kebutuhan jasmani dan rohani;
1. 1.visioner; J. amanah;
k.profesional;
1. 1.kreatif;
m.prod uktif;
n.taat asas;
o.responsif; dan
p.akuntabel. J. pemberian penghargaan; dan
k.koordinasi dan pengawasan keolahragaan.

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah, organisasi olahraga dan masyarakat.
(2)Pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
2. b.penyediaan dana keolahragaan;
3. c.penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
5. e.pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan J angka

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

a.olahraga pendidikan;
b.olahraga prestasi;
c.olahraga rekreasi;
d.olahraga amatir;
e.olahraga profesional; dan
f.olahraga berkebutuhan khusus.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA Pemerintah daerah wajib memberdayakan seluruh potensi keolahragaan serta memadukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan semua pemangku kepentingan.

Pasal 11

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui tahapan tahapan sebagai berikut:
1. a.pengenalan olahraga;
2. b.pemantauan;
3. c.pemanduan;
4. d.pengembangan bakat; dan
5. e.peningkatan prestasi.
(2)Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
(3)Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4)Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
1. a.rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;
2. b.jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
3. c.jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
4. d.rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
5. e.tingkat kebugaran jasmani masyarakat. mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
(4)Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
(5)Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) h uruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
(6)Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Isi peraturan

Teks216PDFHirarki

Memuat teks peraturan…