DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat berbagai definisi istilah yang relevan, termasuk penetapan Desa Tigur Jaya sebagai hasil pemekaran dari Desa Timpuk. BAB II: PEMBENTUKAN DESA: Bab ini menetapkan secara resmi pembentukan Desa Tigur Jaya sebagai Desa definitif di Kecamatan Sekadau Hilir. BAB III: BATAS WILAYAH: Bab ini mengatur batas-batas wilayah Desa Tigur Jaya yang dijelaskan secara terperinci. BAB IV: KETENTUAN PERALIHAN: Bab ini mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat transisi, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa pemekaran, pembentukan BPD, pemilihan Kepala Desa, hak alokasi dana, dan urusan pemerintahan desa pemekaran. BAB V: KETENTUAN PENUTUP: Bab ini mengatur bahwa Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Dcsa, mcmpcrccpat pcningkatan kualitas pelayanan publik, meni.ngkatkan kualitas tata kelola pemeri.ntahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa telah dibentuk Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 ten.tang Pembentukan Desa Persiapan Tigur Jaya di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
b.bahwa Desa Persiapan Tigur Jaya di Kecamatan Sekadau Hilir Lelah mernenuhi tahapan dan ketentuan untuk diusulkan menjadi Desa definitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa definitif ditetapkan dcngan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huru[ b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Desa Tigur Jaya di Kecamatan Sekadau Hilir; . . ten tang2003Tahun34

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor Mengingat Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2 0 1 7 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkalan dan Pemberhentian Kepala Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pcnataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3); 1 1 . Peraturan Bupati Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tigur Jaya di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 8);
12.Peraturan Bupali Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tenlang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34);
13.Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 28). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK.ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN DESA TIGUR JAYA DI KECAMATAN SEKADAU HILIR.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tigur Jaya di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan kode desa 6 1 . 0 9 . 0 1 . 2 0 1 9 .
(2)Desa Tigur Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa pemekaran dari Desa Timpuk di Kecamatan Sekadau Hilir dengan kode desa induk nomor 61.09.01.2009 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.jumlah penduduk Desa Tigur Jaya sebanyak 1.700 jiwa;
2. b.jumlah kepala keluarga Desa Tigur Jaya sebanyak 544 kepala keluarga;
3. c.luas wilayah Desa Tigur Jaya ± 20,86448924 km 2;
4. d.wilayah kerja Desa Tigur Jaya mencakup Dusun Tigur dan Dusun Tigur Jaya; dan
5. e.pusat pemerintahan Desa Tigur Jaya terletak di Dusun Tigur Jaya.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Tigur Jaya di Kecamatan Sekadau Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka wilayah Desa Timpuk dikurangi wilayah Desa Tigur Jaya

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Batas wilayah Desa Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir adalah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Merbang Kecamatan Belitang Hilir;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir;
3. c.sebelah barat berbatasan dengan Desa Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir; dan
4. d.sebelah timur berbatasan dengan Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta Desa Tigur Jaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ASET DESA

Pasal 5

(1)Aset desa induk yang berada pada wilayah Desa pemekaran sebagai.rnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi aset desa pemekaran.
(2)Kepala Desa induk melakukan pengelolaan terhadap aset Desa induk yang akan diserahkan kepada Desa pemekaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa Pemekaran.
(3)Penyerahan aset Desa induk sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa lnduk atas Persetujuan BPD Induk. BABV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGST, KEDUDUKAN KEUANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1)Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Pemerintahan Desa pada Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan perundang-undangan.
(2)Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa pada Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 201 7 ten tang Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan perundang-undangan, BAB VT

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. tingkatdilaksanakan(2) Pembinaan dan pengawasan Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
(3)Pembinaan dan pengawasan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Pemerintahan Desa antara lain dengan:
1. a.memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa; perencanaanpenyusunan
2. b.memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. c.memberikan pedoman pembangunan partisipatif;
4. d.melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
5. e.melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
6. f.menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
7. g.mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
8. h.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  1. 1.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa; J· memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
9. k.melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
10. l.melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
11. m.melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama antar-Desa; dan
12. n.memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat antara lain dengan:
1. a.fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. b.fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
3. c.fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
4. d.fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
5. e.fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. f.fasilitasi pelaksanaan Pemilihan kepala Desa; kawasanpembangunan
7. g.fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
8. h.rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  1. 1.fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa; J. fasilitasi penetapan lokasi perdesaan;
9. k.fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umurn; I. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; pembangunanperencanaanpenyusunanm. fasilitasi partisipatif;
10. n.fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
11. o.fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
12. p.fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
13. q.koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
14. r.koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 8

(1)Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pernilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Desa pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintahan Desa pemekaran rnelaksanakan urusan pemerintahan desa sesuai pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai ber!aku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau. Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 18 Agustus 2022 BUPATI SEKADAU, TI'D ARON Diundangkan di Sekadau pada tanggal 18 Agustus 2022 SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, TTD MOHAMMAD ISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAV TAHUN 2022 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINS! KALTMANTAN BARAT: ( 3 / 2 0 2 1 ) - I 0- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TIGUR JAYA DI KECAMATAN SEKADAU HILIR !. UMUM Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat, maka dipandang perlu adanya pemekaran Desa disuatu wilayah. Memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, kemampuan dan potensi, serta rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Timpuk di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu membentuk desa baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Desa harus merneriuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah , bagian wiJayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Mekanisme pembentukan Desa Tigur Jaya telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 1 Tahun 2017 ten tang Penataan Desa, mulai dari Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Surat Gubernur Provinsi Kalirnantan Barat Nomor 138.2/0684/Pem-B tanggal 28 pebruari 2018 perihal Kode Register Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tigur Jaya di Desa Tirnpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. - I I - II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…