DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 26 Tahun 2019

Nomor: 26
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 5495); Negara Republik Indonesia
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2 0 1 5 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
8.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 201 7 ten tang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
9.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
10.Peraturan Bupati Sekadau Nomor 16 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 16); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA KEPALA DESA. PEMILIHAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan dalam BAB IV Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Calon Pasal 23 huruf d, huruf n, huruf q, huruf r, huruf t, huruf u dan huruf v diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN CALON

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.surat Pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp. 6000;
c.surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika bermaterai Rp.6000;
d.berpendidikan paling rendah tarnat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima ) tahun dan paling tinggi 60 (enam Puluh) tahun pada saat mendaftar;
f.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon kepala desa diatas materai Rp. 6000;
g.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;
h.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
1. 1.berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab.upaten Sekadau; J. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dengan melampirkan surat pemyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon kepala desa diatas materai Rp. 6000;
k.surat Pemyataan Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri diatas materai Rp.6000; I. menunjukkan KTP asli disertai fotocopy sebanyak 5 (lima) lembar;
m.menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Ketua Perguruan Tinggi dan/atau pejabat yang berwenang sebanyak 5 (lima) lembar dan menunjukkan ijazah asli pada saat pendaftaran;
n.menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) Jembar;
o.mengisi Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon sendiri diatas materai Rp. 6000;
p.menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri (jabatan struktural/fungsional) bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TN! atau POLRI (disampaikan disaat penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan);
q.surat izin dari Gubernur/Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa;
r.surat izin atasan/pejabat yang berwenang bagi PNS lnstansi Vertikal, TN!, POLRl, Pegawai BUMN/�UMD, anggota DPR/DPRD, Pegawai Swasta, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak Daerah dan Kementerian atau dengan sebutan lainnya tempat yang bersangkutan berkerja;
s.surat pengunduran diri diatas materai Rp.6000 bagi anggota BPD (disampaikan saat penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan);
t.mencantumkan surat cuti yang dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa (disampaikan sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pernilihan);
u.surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Politik bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Partai Politik (disampaikan sesaat setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan).
v.kelengkapan lainnya sepanjang diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
1. 2.Ketentuan Pasal 37 Huruf j diubah, sehingga Pasal 37 Huruf j berbunyi sebagai berikut : J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Panitia Pemilihan dan peserta kampanye.
2. 3.Ketentuan dalam BAB VII Pasal 55 diubah , sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Dalam Hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.
(2)Dalam ha! calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak masih tetap sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dalam tes akademik.
(3)Tes akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penghitungan suara.
(4)Apabila calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka calon Kepala Desa dengan Suara Sah terbanyak berikutnya ditetapkan seba�ai kepala desa terpilih.

4.Ketentuan dalam BAB IX Pasal 59 diubah, sehjngga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1)Untuk melakukan pen&awasan dan pemantauan terhadap Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan.
(2)Tim Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Desa ditingkat kecamatan terdiri dari :
1. a.Camat sebagai Ketua;
2. b.Sekretaris Camat sebagai Sekretaris;
3. c.Kapolsek sebagai anggota;
4. d.Danramil sebagai anggota;
5. e.Kasi Administrasi Pemerintahan Desa sebagai anggota DesaKepalaPemilihan
6. f.Kasi Pemerintahan, Tibum dan Linmas sebagai anggota.
(3)Tim Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Desa ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4)Togas Tim Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Desa ditingkat kecamatan adalah melakukan pengawasan dan Pernantauan Pemilihan Kepala Desa ditingkat kecamatan terrnasu k penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa.
(5)Penyelesaian sengketa dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat pertama oleh Tim Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan hingga Panitia Pemilihan di Tingkat Kabupaten yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
(6)Hasil peyelesaian sengketa sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPD sebagai dasar pengarnbilan keputusan penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat.

5.Ketentuan dalam BAB XI Pasal 6 1 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 1 ( 1) Proses Pemilihan Kepala Desa yang sudah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah dan perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini setelah diundangkan.

(2)Format, bentuk administrasi yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dihapus. ZAKARJA memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasal 63 Peraturan Bupati rm mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SUPATI SEKADAU,

6.Ketentuan dalam BAB XII Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: RU PT NUS TTD Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 2 Agustus 2019 pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sekadau. SERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2 0 1 9 NOMOR 26 TTD Diundangkan di Sekadau pad a tanggal 2 Agustus 2 0 1 9 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, �'. ADIUS, SH Pembina (IV /a) NIP. 1 9 8 1 0 9 1 0 200803 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA SAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KASUPATEN SEKADAU,

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…