DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM (Pasal 1): Bab ini berisi definisi istilah yang digunakan, termasuk penetapan Desa Beringkai Raya sebagai hasil pemekaran dari Desa Timpuk. BAB II: PEMBENTUKAN DESA (Pasal 2-3): Bab ini secara resmi membentuk Desa Beringkai Raya di Kecamatan Sekadau Hilir. BAB III: BATAS WILAYAH (Pasal 4): Bab ini menetapkan batas-batas wilayah Desa Beringkai Raya dengan Desa induk dan desa lain di sekitarnya. BAB IV: KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 5-10): Bab ini mengatur tahapan penyelenggaraan pemerintahan Desa pemekaran dan hak alokasi dana desa pemekaran, termasuk penunjukan Penjabat Kepala Desa. BAB V: KETENTUAN PENUTUP (Pasal 11): Bab ini menetapkan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Desa Persiapan Beringkai Raya di Kecamatan Sekadau Hilir telah memenuhi tahapan dan ketentuan untuk diusulkan menjadi Desa definitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa definitif ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Desa Beringkai Raya di Kecamatan Sekadau Hilir;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3); 1 1 . Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Desa Persiapan Beringkai Raya di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 9);
12.Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34);
13.Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 29). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN DESA BERINGKAI RAYA DI KECAMATAN SEKADAU HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
2. 3.Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. 4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin olch Camat.
4. 5.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sekadau.
5. 6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintaban, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
6. 7.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. 8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintaban dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. 9.Pemerintab Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. 10.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun. 1 1 . Kepala Dcsa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pernerintab Daerah.
10. 12.Badan Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. 13.Pernbentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau Jebih, atau pembcntukan desa diluar desa yang telah ada.
12. 14.Desa lnduk adalah desa asal yang dimekarkan sehingga terbentuknya 1 (satu) dan/atau lebih desa baru sebagai hasil pemekaran.
13. 15.Desa Definitif adalah desa basil pemekaran yang telah melewati tahapan Desa Persiapan dan melaksanakan pemerintahan desa secara mandiri.
14. 16.Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
15. 17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran desa selama 1 (satu) tahun yang bersurnber dari keuangan Pemerintah Daerah.
16. 18.Aset Desa adalah barang rnilik Desa yang berasal dari kekayaan asli mi1ik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak Jainnya yang sah.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Beringkai Raya di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan kode desa 61.09.01.2020.
(2)Desa Beringkai Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa pemekaran dari Desa Timpuk di Kecamatan Sekadau Hilir dengan kode desa induk nomor 61.09.01.2009 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.jumlah penduduk Desa Beringkai Raya sebanyak 1.281 jiwa;
2. b.jumlah kepala keluarga Desa Beringkai Raya sebanyak 375 kepala keluarga;
3. c.luas wilayah Desa Beringkai Raya± 43,38871473 km 2 ;
4. d.wilayah kerja Desa Beringkai Raya mencakup Dusun Tabai, Dusun Setor dan Dusun Setor Karya; dan
5. e.pusat pemerintahan Desa Beringkai Raya terletak di Dusun Setor Karya.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Beringkai Raya di Kecamatan Sekadau Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka wilayah Desa Timpuk dikurangi wilayah Desa Beringkai Raya.

BAB ILL

BATAS WILAYAH

Pasal 4

( 1) Batas wilayah Desa Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir adalah:

a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Menawai Tekam Kecamatan Beiitang hilir;
b.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tirnpuk Kecamatan Sekadau Hilir;
c.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau; dan
d.sebelah tirnur berbatasan dengan Desa Menawai Tekam Kecamatan Belitang Hilir dan Desa Persiapan Tigur Jaya Kecamatan Sekadau Hilir.

(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta Desa Beringkai Raya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ASET DESA

Pasal 5

( 1 ) Aset desa induk yang berada pada wilayah Desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi aset desa pemekaran.

(2)Kepala Desa induk melakukan pengelolaan terhadap aset Desa induk yang akan diserahkan kepada Desa pemekaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa Pemekaran.
(3)Penyerahan aset Desa induk sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Induk atas Persetujuan SPD Induk. SABV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEDUDUKAN KEUANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1)Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Pemerintahan Desa pada Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan perundang-undangan.
(2)Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Sadan Permusyawaratan Desa pada Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2017 ten tang Sadan Permusyawaratan Desa dan peraturan perundang-undangan. BAB V1

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Pembinaan dan pengawasan Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
(3)Pembinaan dan pengawasan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Pemerintahan Desa antara Jain dengan:
1. a.memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
2. b.memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan dilaksanakan tingkat perencanaanpenyusunan Peraturan Kepala Desa;
3. c.memberikan pedoman pembangunan partisipatif;
4. d.melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa; danDesakeuangan
5. e.melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
6. f.menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
7. g.mengawasi pengelolaan pendayagunaan Aset Desa;
8. h.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  1. 1.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa; J. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
9. k.melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; I. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
10. m.melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama antar-Desa; dan
11. n.memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
(4)Pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat antara lain dengan:
1. a.fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. b.fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
3. c.fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
4. d.fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
5. e.fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. f.fasilitasi pelaksanaan Pemilihan kepala Desa;
7. g.fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD ;
8. h.rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  1. 1.fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa; kawasanpembangunanJ. fasilitasi penetapan lokasi perdesaan;
9. k.fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban um um; pembangunanperencanaan I. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
10. m.fasilitasi penyusunan partisipatif;
11. n.fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
12. o.fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
13. p.fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
14. q.koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
15. r.koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 8

( 1 ) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Desa pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerin tahan Desa pemekaran meJaksanakan urusan pemerintahan desa sesuai pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa sesuai peraturan perundang undangan. Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau. Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 18 Agustus 2022 BUPATI SEKADAU, TTD ARON Diundangkan di Sekadau pada tanggal 18 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, TTD MOHAMMAD ISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagi.an H ukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, (IV /b) 10 200803 1 001 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ( 4 / 2 0 2 1 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BERINGKAI RAYA DI KECAMATAN SEKADAU HILIR I. UMUM Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat, maka dipandang perlu adanya pemekaran Desa disuatu wilayah. Memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosiaI budaya masyarakat, kemampuan dan potensi, serta rentang kendaii pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Timpuk di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu membentuk desa baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Desa harus memenuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur daiam Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Mekanisme pembentukan Desa Beringkai Raya telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, mulai dari Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Surat Gubemur Provinsi Kaiimantan Barat Nomor : 138.2/0684/Pem-B tanggal 28 Februari 2018 perihaI Kode Register Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Beringkai Raya di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Beringkai Raya Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. - 1 1 -

11.PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017