DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; keanggotaan, alokasi jumlah anggota dan kelembagaan badan Permusyawaratan Desa; Kelembagaan badan Permusyawaratan Desa; Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa; hak, Kewajiban dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; Pembinaan dan pengawasan; hubungan BPD Dengan Lembaga Lainnya di Desa; Pengembangan Kapasitas Badan permusyawaratan Desa; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Perrusyawaratan Des.a Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Daser Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Perbentukan Kabupaten Mela wi dan Kabu paten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nror 149, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4344;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembarawn Negara Republik Indonesia Noror 5495)
4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noror 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang Undang Nomor Pererintahan Daerah ' • Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679; $. Peraturan Pemerintah Noor 43 Tahu 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undaung Nomor 6 Tahu 2014 tentang Dess sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pererintah Nomor 47 Tahu 2015 tentang Peru bahan Atae Peraturan Pererintah Noror 43 Thun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Noror 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S717)
6.Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawarata.n Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Noror 89]; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATT SEKADAU MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB II

KEANOGOTAAN, ALOKASI JUMLAH ANGOTA DAN KELEMBAOAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Paragraf I

Pasal 5

(l) Anggota 9pp merupakan wakil dari penduduk Dess berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemihihan secara langsung atau usyawarah perwa.kilan •

(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetaplan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (Lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagairman.a dimaksud pada ayat (2) mem perhatikan jumlah penduduk dan kemarpuan keuangan Dess.
(4)Wilayah sebagairman.a dimaksud pada ayat (l) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW tau RT Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui
1. a.pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
2. b.pengsian berdasarkan keterwakilan perempuan

Pasal 7

(l Pengisian anggota pp berdasarkan keterwakilan wilayah sebageirana dimaksud dalam Pase 6 huruf a dlakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa

(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l] adala.h masryarakat desea dari wilayah perilihan dalam desa
(3)Wilayah pemihihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memailiki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD (4 Jumlah anggot BPD dari masing-masing wilayah perilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk berdasarkan hasil musyawarah desa
1. a.desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.400 (seribu empat ratus] jiwa atau jumlah APBDesa sampai dengan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) paling tinggi 5 (lima) orang
2. b.desa jumlah penduduke 1.401 (seribu empat ratus satu} jiwa sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus] jiwa atau jumlah APBDea sampai dengan Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) paling tinggi berjumlah 7 (tujuh] orang; dan •
3. c.desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2.500 (dua ribu Lima ratus] jiwa atau jumlah APBDe&a diatas Rp. 800,000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) paling tinggi berjumlah 9 (Sembilan) orang (2 Desa sebagairana dimaksud pada ayat (I), dapat menetapkan jumlah ang@ota BPD dibawah jumlah yang ditentukan paling tinggi berdasarkan kerampuan desa saa. (l) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk remihih 1 (satu) orang perempuan sebagai ans8ota BPD
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah perempuan wa.rga desa yang memenuhi syarat caloin anggota BpD serta memihiki kemampuan dalam menyuarakan dan merperjuangkan kepentingan perempuan
(3)Perilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh perempuan warga des yang memiliki ha.k pith. (I] Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (lJ dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kep@la Des.a.
(2)Panitia se bagaimana dimaksuad ayat (l) paling banyak berjumlah II (sebelas orang yang terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyara.k.at (3 Unsur masyarakat se bagaimana dimaksud pada ayat [2) merupakan wakil dari wilayah perilihan
(4)Panitia sebegaimana dimaksud pada ayat (2] paling kurang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota (5] kKepala Dess dalam menetapkan unsur masryarakat sebagadi wakil dari wilayah pemilihen sebagairmana dimaksud ayat (3] berdasarkan dan/atau mempertimbangkan usul masyarakat asal Il (I] Paritia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota B3pp dalanm jangka waktu 6 (eram) bulan sebelum masa keanggotaan 9pp bera.khir (2 Melaunisme dan tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD ditetapkan oleh Panitia 6 •
(3)Bakal calon anggota BPD yang memenu.hi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD
(4)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan 9pp berakhir

Pasal 12

(I] Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan 9pp ditetapkan melalui proses permibihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (I), panitia pengisian menyelenggarakan pemiihan langsung caloin anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pihih

(2)Dalam mekanisme pengisian calon keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagairana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsuar wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih (3] Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetaplan oleh Paritia
(4)Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak. (5 Panitia meneta pkan calon anggot BPD terpilih dengan surat keputusan Pawitia

Pasal 13

[I) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Paritia kepada Kepala Des paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon angiota BPD terpihih ditetapkan.

(2)Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bu pati melalui Carat paling lama 7 (tujuh] hari sejak diterimanya hasil perilihan dari Paritia pengisian untuk diresmikan oleh Bu pati. asal 4 Syarat calon anggota BPD adalah
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa,
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutu han Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka;
3. c.berusis paling rendah 20 (dua puluh)] tahun atau sudah/pernah menikah,
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menenga.h pertama tau sederajat,
5. e.bukan sebagii perangkat Pemerintah Desa,
6. f.beredia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. g.wakil penduduk desa yang dipihih secara demokratis;
(2)Keputusan Bupati sebagairmana dinaksud pada ayat (l] mulai berlakeu aejak taoggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD
(3)Pengucapan surpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD (I) Mae keanggotaa BPD elama 6 (enaum) tahun terhitung seja.k tang.gal pengucapan sumpah/janji
(2)Anggota BPD eebagairana dima.ksud pada ayat (l) dapat dipilih untuk mass keanggotan paling banyak 3 (tiga} kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 17

(l) Anggota BPD sebelurn memangku jabatannya bersumpah/bejanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati at pejabat yang ditunjuk.

(2)Susunan kata surpah/janji anggota BPD sebagi berikut Demi Allah /Tuhan, saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan memenu hi kewajiban saya selaku anggota Bad.an Permusyawaratan Dess dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akcan slalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancss~la se bagad dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidu pan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berta 8 • melaksanak.an segala peraturan perundang-undangan dengan seluruse lurusnya yang berlakeu bagi Dess, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota 9PD ebagaimacna dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai agamanya masung-masong
(2)Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (), anggota BPD yang beragama
1. a.lslam, diawali dengan frasa Demi Allah saya bersumpa.h
2. b.Potestan dan Katolik, diawadi dengan fra Demi Than say.a berjanj dan diakhiri dengan frasa semoga Tuhan menolong soya;
3. c.Budha, dimwali dengan frasa Demi Hyang Adi Budha"; dan
4. d.Hindu, diawadi dengan fra.sa Om Atah Pramawises.a"
(3)Setelah pengucapan umpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilanjutkan dengan penandatangan berita acara pengucapan sumpah/janji Anggota 9pp yang telah melaksanakan sumnpah dan janji sebegairman.a dimaksud pada pasal 18 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tagas yang dilaksanakan oleh Peerintah Kabupaten Pemberhentian Anggota Badan Perrusyawaratan Des.a (I) Anggota BPD berhenti karena
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri; dan
3. c.diberhentika
(2)Anggota Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1J hurufc, apabila
1. a.berakhir masa keanggotaan;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun,
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
4. d.tidak melaksanakan kewajiban; 9 •
5. e.melapggar larangan se bag#i anggota PD;
6. f.melanggar sumpah/janji jabatan;
7. g.dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekcuatan hokum tetap arena mnelakukan tindak pidan# penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. h.tidak mergahadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyake 6 (enam] kali berturut tanpa alasan yang sah,
9. i.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabunga.n 2 (dua) Desa atau lebih renjadi I (satu) Des baru, pemekaran atau penghapusan Dess;
10. j.bertempat tinggal diluar wilayah asal pemihihan; dan /atau
11. k.ditetaplan sebagai calon Kepala Desa Pasa 21 (I) Pemberhentian arggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Dupati melalui Kepala Desa
(2)Kepala Dess menindalanjuti usulan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat paling lama T (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian
(3)Carnat menindalanjuti usulan pemberhentian anggota BPD Leepala Bu pati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian
(4)Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota BP
(5)Peresmian perberhentian anggota pp sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 22

(I] Angota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara

(2)Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, dikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD,
(3)Dalam had pimpinan 8PD diberhentikan scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat perilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu
(2)Delamn hal calon angRota BPD omnor berikutnya sec baggaiman.a dim.ak.sud pada ayat (l) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenu.hi syarat sebagai calon anggot BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor berikutnya
(1)Paling lama sejak 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antawaktu yang ditetapkan, Kepala Dess menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD sang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
(2)Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaketu sebagairmana pad.a avat (I), Carat menyam paikan usulan nama calon pengganti angota BPD yang digantikan kepada Bupati
(3)Bupati meresmikan calon penganti anggota BPD mnenjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul pengganti anggota BPD dani Kepala Desa
(4)Peresmian anggota BPD sebagaimana diraksud pada ayat (2) mulai beraku sejak pengambilan sum pah/janji dan dipandu oleh Bu pati atau peja bat yang ditunjuk
(5)Setelah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandata.ngan berita acara pengucapan sumpah/janji

Pasal 25

(l) Masa jabatan acnggot BPD antarwaktu selanjutnya sisa mas jabatan anggota BPD yang di gantikannya.

(2)Masa jabatan sebagaimana diraksud pada ayat (l] dihitung (satu) penode (I] Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan 1 •
(2)Keanggotan BPD «ebagamacna dimaksud pad.a ayat (l) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD Larangaen Anggota Badarn Perrusyawaratan Des Pasad 27 Ang8ota BPD ila.rang
1. a.merugikan kepentingaan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasikan wacrga atau golongan masryarakat Dess,
2. b.melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari piha.k lain yang da pat menengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. c.menyalahgunakan wewenang
4. d.melanggar sumpah/janjijabatan,
5. e.merangkap jabatan sebagai Kepala Dess dan perangkat Dess, f merangkap sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; g sebagai pelaku proyek Desa,
6. h.mnenjadi pengurus partai politik;dan/atau
7. i.menjadi anggota dan / ataupengurus organisasi terHarang
8. a.pimpinan; dan
9. b.bidang
(2)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri atas
1. a.I(satu] orang ketua;
2. b.I(satu] orang wakil ketua; dan
3. c.I(satu] orang sekretaris
(3)Bidang sebagaimana dimaksud ayat (l] huruf b terdiri atas
1. a.bidang penyelenggaraan Pererintahan Desa dan pembinaan kemasyaura.k.atan, dan
2. b.bidang pembangunan Des.a dan pemberdayaan masyarakat Desea.
(4)Bidang sebagaimana dima.ksud ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
(5)Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD 12 (I) Pimpinan BPD dan eta bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (l) dipilih dari dan oleh anggota BPD ecara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus
(2)apat perilihan pimpinaen BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksurd pada ayat (I] untuk pertama kahi dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh arggota termuda
(3)RRapat perihihan sebagaimana diraksud pada ayat (2] dilaksanakan paling lam bat 3 (tiga) hani terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4)Rapat pemilihan pimpinan dan atau etua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atn pimpinan PD Lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BP, (l) Piepinan dan ketua bidang sebagauima.na diraksud dalam Pasad 29 ayat (I) yang terpihih, ditetapkan dengan keputusan BPD (2 Keputusan BPD «ebagaimana dimaksud pada ayat (l] mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Carat atas nama Bu pati /Walikota (I) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat l (satu] orang tenaga staf administrasi BPD Sstaf administrasi BPDebagaimacna dimaksud dalam Pasad 29 bertugas;
1. a.melaksacnakan daan menyelenggarakan administrasi BPD;
2. b.membuat dan menyusun rencana kegiatan Bpp;
3. c.membuat dan mencatat hasil rapat-rapat BPD; lan d membuat dan menyusun laporaun BPD

BAB IV

KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasad 28 (I) Kelembagaan BPD tendiri atas

Pasal 33

( Staf administrasi BPD sekurang-kurangnya memenuhi syrat

a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
b.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun, 13 c, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang l (satu) tahun sebelum diangkat sebagai staf administrasi;
d.memahari tugas-tugas BPD;
e.mnemahami peraturan perundang-undangan tentang Desa, f memahami hak asal usul dan dan nilai sosial budaya masyarakat setempat; dan
g.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(2)Syarat lain staf administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD
(3)Melanisme pengangkatan staf administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Pim pinan 9pp berdasarkan hasil musyawa.rah BPD
(4)BPD sebelum menetapkan mekanisme pengangkatan staf administrasi BPD se bagairmana dimak.sud pada ayat (3] terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Des

Pasal 34

(I] Staf administrasi BPD berhak mendapatkan penghasilan berupa tunjangan [2) Staf administrasi BD berkewajiban melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pase 32

(3)Besaran tunjangan staf administrasi BPD ditetaplan Pirpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah a.nggot BPD gesuai dengan kemampuan euangan desa dan tidak melebihi tunjangan anggota BPD
(4)Penetapan besaran tunjangan staf administrasi BPD gebagaimana dimaksud pada ayat [) oleh Pirpinan BPD dilaku.kan setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa.
1. a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersarna Kepala Desa,
2. b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
3. c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa BPD mempunyai tugas
4. a.menggali aspirasi masyara.kat 4
5. b.menampug aspirasi masyara.sat;
6. c.mengelola aspirasi masyarakat,
7. d.menyalurk.an aspirasi maryaura.kat,
8. e.menyelenggarakan musyawarah BPD, f menyelenggarakan musyawarah Dess,
9. g.membentuk panitia pilihan Kepala Desa,
10. h.menyelenggarakan musyawarah Dea khusus untuk perilihan Kepala Desa antacrwauk tu,
11. i.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
12. j.melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Dess,
13. k.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraaun Pemerintah.an I. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; ma. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undagan Paragraf I Penggahian Aspirasi Masyarakat Pasad 37 (I BPD melakukan penggalian aspirasi masyara.kat
(2)Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompoke masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
(3)Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD
(4)Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagairman dimaksud ayat (lJ menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memu.at maksud, tujuan, 8a8a0an, waktu dan uraan kegiatan. (D] Hasil pengga hian aspirasi massyara.kat Desa disarm paikan dalam musyawarah BPD
(2)Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (l) diadministrasikan an disampaikan dalaurn musyawa.rah B3PD
(2)Pengadministrasian aspirasi sebagairana dimaksud pada ayat (I berdasarkan pembindangan yang meliputi bidang pemerintahan, pem bangunan, pembinaan kerasyaura.katan dan perm berdavaan masyaraat Desa. (3] Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I] dilakukan dengan Cara mengacalisa dan merumusk.an aspirasi asyarak.at Des.a untuke disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan kesejahteraan masryarakat Desa Paragraf Penyaluran Aspirasi

BAB V

FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYARAWARATAN DESA

Pasal 40

(1)BPD renyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan (2 Penyaluran aspirasi masyara.kat dalam bentuk lisan secbagaiman.a dimaksud pada ayat (I) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BD yang dihadiri Kepala Desa. (3] Penyaluran aspirasi dalam bentuk tulisan sebagairman.a dimaksud pada ayat (l)seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyam pain masukan bagi penyelenggaran Pemerinta.han Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Dess, atau penya.mpaian rancargan Peraturan Dess yang berasal darr usulan BPD (2] Hal yang bersifat strategis sebagaimana diraksud pada ayat [l) seperti musyaowarah perm ba.hasan dan penyepea.katan fancagan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pererintahan Dea, menetapkan peraturan tata tertib BPD, darn usulan pemberhentian anggota BPD (3 9pp menyelenggarakan musyawarah B3PD dengan mekanisme, sebagai berikut
1. a.musyawara.h BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
2. b.musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 22/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
3. c.pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawara.h guna mencapai mufakat;
4. d.apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara perungutan suare;
5. e.pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf dinyatakan sh apabila disetujui oleh paling sedikit % (satu perdua) ditambah 1 (satu) dai jumlah anggota BPD yang hadir; dan
6. f.hasil muyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilarpiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Bpp (2 Musyawarah Dess merupakan forum permusyawaratan yang dilakukan oleh BPD, Pererintah Desa, dan unsur masyarakat Des.a untuk memusyawarah.k.an hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan emerintahan Des
(3)Hal yang bersifat strategis sebagaiman diraksud pada ayat (24 meliputi:
1. a.penataan Dess, b perencaaan Desa,
2. c.kerja ama Dess, d rencana investasi yang masuk ke Desa,
3. e.pembentukan BUM Desa,
4. f.penambahan dan pelepasan aset Dess; dan
5. g.kejadian luar biasa.
(4)Unur masyarakat sebagairacna dimaksud pada ayat (2) terdiri at.as
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama,
3. c.tokoh masyarakat,
4. d.tokoh pendidikan, ''
5. e.perwakilan kelompok tani f perwakilan kelompok nelayan,
6. g.perwakilan perajin;
7. h.perwakilan kelompok perempuan; l, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;n dan J perwakilan kelorpok masyara.kat ma pan (5] Selain unsur masyaura.kat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakcat (6] Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dibiaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 43

(] pp membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemiihan Kepala Dess antarwaktu.

(2)Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan BPD asal 4 (l] Paritia sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (l) terdiri dani perangkat Desa dan nsur mas9yara.at
(2)Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kerampuan perm biaya.an
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertang8ungiawab kepad.a BPD
(4)Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban da pat dapat diberhentikan dengan keputusan BPD (l) Panitia sebagaimana dimaksud asal 40 ayat (I) melakukan penjaringan dan penyaringan bakcal calon Kepala Desa antarwa.ktu
(2)Penyaringan bakal calon Kepala Dess menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(3)Dalam hal jumla.h bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria 18 meniliki pengtahuan mengenad Pererinta.han Dess, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bu pati
(4)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dani 2 (dual orang panitia memperpanjang jangka wa.ktu pendaftaran selama T (tujuh) hari.
(5)Dalam had baal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dani 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4], BPD menunda waktu pelaksanaan pemihihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian
(2)Peneyelenggaraacn musyarwaura.h Dess sebagaimane diraksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesah.kan calon Kepala Desa yang diajukan paritia serta memilih dan mengesahkan calon Kepala Dess terpilih (3] Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Des.a terpihih sebagairan.a dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaika kepada BPD

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…