DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Perencanaan; Perlindungan Petani; pemberdayaan Petani; Pembiayaan dan pendanaan; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kabupaten Sekadau merupakan Kabupaten yang mayoritas penduduknya petani;
b.bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan belum mendapatkan upaya perlindungan;
c.bahwa adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 34 tahun 2003 tentang Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
3.Bupati adalah Bupati Sekadau.
4.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
5.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
6.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan/atau petemakan.
7.Petani tradisional adalah adalah warga masyarakat petani tradisional termasuk warga masyarakat Hukum adat yang menerapkan system pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearipan lokal, bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input atau sumber daya yang ada.
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian hortikultura, yang rnencakup tanarnan pangan, perkebunan dan/atau perternakan hortikultura, dalarn suatu agroekosistern.
9.Kornoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disirnpan, dan/atau di pertukarkan.
10.Usaha Tani adalah kegiatan dalarn bidang Pertanian, rnulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pernasaran hasil, dan/ a tau jasa penunjang.
11.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang rnelakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pernasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukurn Republik Indonesia.
12.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukurn rnaupun yang tidak berbadan hukurn.
13.Kelernbagaan Petani adalah lernbaga yang diturnbuhkernbangkan dari, oleh, dan untuk petani guna rnernperkuat dan rnernperjuangkan kepentingan Petani.
14.Kelornpok Tani adalah kurnpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesarnaan kepentingan ; kesarnaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, surnber daya; kesarnaan kornoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta rnengembangkan usaha anggota.
15.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sarna untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk mernperjuangkan kepentingan Petani.
17.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lernbaga yang rnelaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukurn maupun yang tidak berbadan hukum.
18.Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Vsaha Tani.
19.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani Komoditas Pertanian dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Vsaha Tani.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah Petani ;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana; dan
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.rencana pembangunan Pertanian;
4. d.rencana anggaran pendapatan dan belanja negara ; dan
5. e.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. terarah,

Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit rnernuat strategi dan kebijakan.

Pasal 4

(1)Strategi Perlindungan dan Pernberdayaan Petani sebagairnana dimaksud Pasal 3 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pernberdayaan Petani.
(2)Strategi Perlindungan dan Pernberdayaan Petani dilakukan rnelalui:
1. a.pernenuhan prasarana dan sarana produksi;
2. b.kepastian usaha;
3. c.jaminan harga kornoditas ;
4. d.penghapusan praktik ekonorni biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.sistern peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
7. g.asuransi pertanian; dan
8. h.Advokasi Petani tradisional. luasan lahan pernbiayaan dan jarninan fasilitas d. pertanian; penyediaan permodalan;
9. e.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan
(3)Strategi Pernberdayaan Petani dilakukan rnelalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengernbangan sistern dan sarana pernasaran basil pertanian; konsolidasi dan informasi; dan
4. f.penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 5

(1)KebijakanPerlindungandanPemberdayaanPetani sebagaimanadimaksuddalamPasal3ditetapkanoleh PemerintahDaerahdenganmemperhatikanasasdan tujuanPerlindungandanPemberdayaanPetani.
(2)DalammenetapkankebijakanPerlindungandan PemberdayaanPetanisebagaimanadimaksudpadaayat
(1),PemerintahDaerahmempertimbangkan: a.keselarasandenganprogrampemberdayaan masyarakat;dan b.peransertamasyarakatdan/ataupemangku kepentinganlainnyasebagaimitraPemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)PemerintahDaerahmelakukanperencanaan PerlindungandanPemberdayaanPetani dengan melibatkanPetani
(2)PerencanaanPerlindungandanPemberdayaanPetani sebagaimanadimaksudpadaayat(1)disusunditingkat desa,kecamatandankabupaten.
(3)PerencanaanPerlindungandanPemberdayaanPetani ditetapkanolehPemerintahDaerahdalamjangka pendek,jangkamenengah, maupunjangkapanjang.

Pasal 7

RencanaPerlindungandanPemberdayaanPetanisebagaimana dimaksuddalamPasal6ayat(3)terdiri atas: a.rencana kabupaten; b.rencana Perlind u ngan Perlindungan dan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Petani Petani kecamatan;dan c.rencanaPerlindungandanPemberdayaanPetani desa.

Pasal 8

(1)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kecamatan.
(2)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kecamatan menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat desa.
(3)Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten, kecamatan dan desa menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 9

(1)Perlindungan Petani dilakukan melalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada :
1. a.petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling Iuas 2 (dua) hektare;
2. b.petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanamam pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
3. c.petani hortikultura dan pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.Petani tradisional termasuk masyarakat hukum adat yang yang menerapkan sistem pertanian dengan strategi memperhatikan sungguh-sungguh kearipan lokal.
(3)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…