DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 188

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Kewenangan Desa; Penataan Desa; Pemerintahan Desa; Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa; laporan Kepala Desa; pengangkatan dan Pemberhentian kepala desa; perangkat desa; badan usaha milik desa; pakaian dinas dan atribut; badan permusyawaratan desa; musyawarah desa; Penghasilan pemerintah desa; peraturan di desa; keuangan desa; pembanunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan; kerjasama desa; lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa; pembinaan dan pengawasan desa; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENSEKADAU Dan BUPATISEKADAU Indonesia.

9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sekadau dalam kedudukan sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disngkat RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14.Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabatan RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesauntuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Desa.
15.Keuangan Desa dalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16.Aset Desa dalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa dibeli atau diperoleh atas beban AnggranPendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. •
18.Dana Desa adalah dan.a yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADDadalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau setelah dikurangi Dana AlokasiKhusus.
20.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, termasuk musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
23.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
24.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
25.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah • panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
26.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
27.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
28.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
29.Penjabat Kepala Desa dalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
30.Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
31.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihan dalam pemilihan Kepala Desa.
32.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
33.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
34.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
35.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. ..
36.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disngkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
37.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
38.Lembaga Adat Desa dalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
39.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
40.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
41.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hid up dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
42.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa •

Pasal 4

( 1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

(2)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
1. a.sistem organisasi masyarakat adat;
2. b.pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. c.pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. d.pengelolaan tanah kas Desa; dan
5. e.pengembangan peran masyarakat Desa.
(3)Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling sedikit terdiri atas kewenangan: ... Kewenangan Desa meliputi:
1. a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. b.kewenangan lokal berskala Desa;
3. c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,atau Pemerintah Daerah; dan
4. d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan. ..

Pasal 3

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. bidangdikewenanganmeliputiDesaKewenangan

Pasal 2

(2)Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usu.Idan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. danidentifikasimelakukanDaerah( 1) Pemerintah Pasal 6 ( 1) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.
(2)Penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya. •
1. a.pengelolaan tambatan perahu;
2. b.pengelolaan pasar Desa;
3. c.pengelolaan tempat pemandian umum;
4. d.pengelolaan jaringan irigasi;
5. e.pengelolaan lingkungan permukirnan masyarakat Desa;
6. f.pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. g.pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. h.pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. i.pengelolaan embung Desa; J. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
10. k.pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

BAB II

KEWENANGAN DESA • inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dengan melibatkan Desa.

Pasal 5

•

(1)Pemerintah daerah dapat melakukan penataan Desa.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan:
1. a.mewujudkan efektivitas penyelengaraan pemerintah desa;
2. b.mempercepat peningkatan, kesejahteraan masyarakat desa;
3. c.mempercepat peningkatan kwalitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa ; dan
5. e.meningkatkan daya saing desa.

Pasal 8

Bagian Kesatu Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa BAB III PENATMN DESA ..

BAB III

PENATMN DESA ..

Pasal 7

( 1) Desa dapat memanfaatkan sumber daya alam lokal di desa untuk kegiatan swakelola dan gotong royong dalam pembangunan desa.

(2)Pemanfaatan sumber daya alam lokal di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak untuk tujuan komersil dan menggunakan peralatan yang sederhana serta harus memperhatikan kelestarian lingkungan
(3)Ketentuan sebagaimana diaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan .
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. ...

Pasal 9

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
(3)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
7. g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut •
(4)Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan;
2. b.penghapusan;
3. c.penggabungan;
4. d.peru bahan status;
5. e.penetapan desa.
(1)Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Pennusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
(2)Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan atau aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

Pasal 12

Dua Desa atau lebih yang berbatasan di Kabupaten Sekadau dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Desa dapat dihapus karena:

a.bencana alam;
b.kepentingan program nasional dan/ atau yang strategis; dan
c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai desa karena adanya adanya penataan desa. dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

(5)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
(6)Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
(7)Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
(8)Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 10

pelestarian lingkungan; memperhatikandenganmasyarakatkepen tingan

(1)Pemerintah Desa dapat membentuk dusun dalam wilayah desa.
(2)Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.jumlah penduduk sekurang-kurang 100 kepala keluarga;
2. b.luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. c.wilayah kerja memiliki jarmgan perubahan atau komunikasi antar Rukun Tetangga;
4. d.keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
5. e.potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk

Pasal 15

Bagian Kedua Pembentukan Dusun Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan dan status kelurahan menjadi desa, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks188PDFHirarki

Memuat teks peraturan…