DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup; kewenangan pemerintah daerah; industri Unggulan Kabupaten; Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sekadau 2019-2039, Pelaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sekadau Tahun 2019 - 2039;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Peru bahan Kedua Atas Undang - Undang Menimbang BUPATISEKADAU, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATISEKADAU PERATURANDAERAHKABUPATENSEKADAU NOMOR5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRIKABUPATENSEKADAU TAHUN2019 - 2039 SALINAN 1j

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Sekadau. PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATENSEKADAU TAHUN2019 - 2039. RENCANATENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSEKADAU dan BUPATISEKADAU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor l 10/M- IND/PER/ 12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; - -- ------------------

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini :

a.untuk mewujudkan kebijakan pembangunan industri

BAB II

MAKSUD, TUJUANDANRUANOLINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

a.sebagai pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/ atau industri terkait; dan
b.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri Kabupaten Sekadau.
1. 5.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
2. 6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. 7.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
4. 8.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksakan Rencana Induk Pembangunan lndustri Nasional.
5. 9.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sekadau 2019 - 2039 yang selanjutnya disebut RPIK 2019 - 2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Sekadau.
6. 10.Program Pembangunan lndustri Kabupaten Sekadau adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kabupaten Sekadau. Industri;
b.penyediaan infrastruktur lndustri;
c.penyediaan infrastruktur penunjang;
d.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
e.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;
f.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan; Kawasanpembangunana. perencanaan

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

BAB III

KEWENANGANPEMERINTAHDAERAH

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Kabupaten;
c.Pelaksanaan; dan
d.Pembinaan dan pengawasan. nasional di daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
c.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan kabupaten guna memperkokoh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah secara berkeadilan.

Pasal 8

(1)RPIK 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat :
1. a.visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah; dan
2. b.strategi dan program pembangunan industri unggulan Kabupaten.
(3)Strategi dan program pembangunan industri unggulan Kabupaten sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
1. a.strategi pembangunan Industri; dan BABV RENCANAPEMBANGUNAN INDUSTRIKABUPATEN SEKADAU 2019 - 2039

Pasal 7

Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditas unggulan daerah terdiri dari :

a.Industri pengolahan sawit;
b.Industri Aneka Kerajinan;
c.Industri pengolahan air minum;
d.Industri pengolahan basil tananaman pangan; dan
e.Industri pengolahan karet.

Pasal 6

lndustri unggulan Kabupaten dikembangkan dengan klasifikasi baku lapangan usaha dan pendekatan kewilayahan berdasarkan pada potensi sumber daya nasional yang ada di daerah. pem bangunan

g.penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
h.pengawasan pelaksanaan ____ .J

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN Kawasan Industri.

Pasal 10

(1)Pengembangan lndustri Unggulan Kabupaten harus memberi mamfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Kabupaten.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)huruf b, Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemangku yang berkepentingan.
(3)Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.program pembangunan Industri.
(4)Program pembangunan industri sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
1. a.penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah;
2. b.pengembangan perwilayahan industri;
3. c.pengembangan sumber daya industri;
4. d.pengembangan sarana dan prasarana industri; dan
5. e.pemberdayaan industri.
(5)RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2019-2039 dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…