DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan; Ruang Lingkup; Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; Kewajiban Pemegang Izin; Pengendalian Dampak Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pelaporan, Pembinaan dan Penagwasan; Ketentuan Pidana; ; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sumber daya alam hutan dan lahan, merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran hutan dan lahan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
b.bahwa kebakaran lahan dan hutan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
c.bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sekadau adalah petani yang masih mengolah lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang BUPATI SEKADAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 5 TAHUN 2020 BUPATI SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT SALINAN Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Nomor 32 Tahun 2009 tentang7. Undang-U ndang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

(4344); Tahun 2004 tentang5. Undang-Undang Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Negara
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 ten tang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2013 Nomor 5432);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
18.Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 103);
19.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 8); kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Kepala Desa adalah pipinan tertinggi dari Pemerintahan Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Kepala Dusun adalah orang yang mengetuai sebuah du sun, suatu wilayah di bawah desa.
8.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua perlindungan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam Perangkat Dae rah adalah perangkat daerah pad a pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah, lingkungan hidup, pertanian, erkebunan, keamanan / keterti ban dan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sekadau.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sekadau. 4. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATISEKADAU benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, terrnasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam perseku tuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
10.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11.Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.
12.Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
13.Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
14.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan menggelola lingkungann hidup secara lestari.
15.Petani tradisional adalah masyarakat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 1 7. Peladang adalah setiap orang a tau petani yang melakukan budidaya di ladang sebagai mata pencaharian pokok dan/ atau sampingan hidupnya.
18.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19.Indeks Standar Pencemaran Udara yang selanjutnya disebut dengan ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan mahluk hidup lainnya.
20.Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan.
21.Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan lahan.
22.Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada lahan seluas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga dan tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang dan kebun masyarakat ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/ a tau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat adat setempat.
23.Titik Panas (hot spot) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitamya.
24.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
25.Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
26.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang dipergunakan untuk usaha pertanian.
27.Ladang adalah tanah yang diusahakan dan ditanami dengan tidak diairi.
28.Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.

BAB I

KETENTUAN UMUM pelimpahanmemperolehtugasnyapelaksanaan

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini rneliputi :
1. a.pencegahan dan pengendalian; b.penanggulangan; c.penanganan;dan
2. d.pengawasan terhadap kebakaran lahan dan hutan.
(2)Upaya pencegahan dan pengendalian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a adalah upaya terpadu

30.Pencegahan Kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau rnengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan/ atau hutan.
31.Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak surnber api diketahui secara dini dengan rnengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk rnemadamkan atau menghilangkan api yang membakar lahan dan/atau hutan.
32.Pemegang izin adalah badan usaha perorangan/badan hukum yang diberikan izin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Sekadau.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
34.Unit Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat URC adalah suatu unit yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. serangkaian pencegahan,
29.Pengendalian Kebakaran Lahan adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari

BAB II

RUANO LINGKUP pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.

Pasal 4

Setiap orang dilarang :

a.membuka hutan dan/atau lahan dengan cara membakar diluar dari ketentuan pembakaran terbatas dan terkendali yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

Penyelenggaraan upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan, penanganan dan pengawasan kebakaran hutan dan/atau lahan menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

(3)Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya kerusakan hutan dan/ atau lahan akibat kebakaran yang dilakukan melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat.
(4)Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah upaya terpadu dalam menangani kerusakan hutan dan/atau lahan melalui optimalisasi pengunaan sumber daya, teknologi dan rehabilitaasi hutan dan/atau lahan.
(5)Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pengawasan terhadap penegakkan hukum dan penguatan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENG ENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan:
1. a.penyuluhan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi dan kerja sama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan/ atau lahan dengan instansi yang terkait;
2. b.menyusun petunjuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan;
3. c.menyediakan data dan informasi mengenai titik api (hot spot) dan peta kerawanan kebakaran kawasan hutan dan/ a tau lahan;
4. d.memfasilitasi terbentuknya URCpengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan pada jajaran pemerintah daerah, pemilik izin, dan pengelola kawasan hutan dan/atau lahan dan masyarakat;
5. e.pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
6. f.Pemerintah kabupaten wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan; dan

Pasal 5

(1)Setiap orang yang mengetahui adanya peristiwa kebakaran dan/ atau suatu peristiwa tertentu yang patut diduga berhubungan dengan peristiwa kebakaran hutan dan/ atau lahan, wajib segera melaporkan kepada pemerin tah daerah.
(2)Masyarakat turut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan/ atau lahan baik secara perorangan maupun kelompok.
1. b.membiarkan kawasan hutan dan/ atau lahan miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya terbakar / dibakar tan pa adanya upaya pemadaman;
2. c.dengan sengaja membuat api dan/atau membuang benda- benda yang berpotensi menyebabkan kebakaran di dalam kawasan hutan dan/ atau lahan yang dapat menimbulkan kebakaran.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian bantuan teknis dan peralatan PLTB bagi masyarakat, sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan sesuai kewenangannya.
(3)Pemerintah Daerah menetapkan status siaga darurat dan tanggap darurat kebakaran hutan dan/ atau lahan.
(4)Pemerintah Daerah melakukan tindakan administratif tertentu terhadap pemegang ijin usaha dan/ a tau kegiatan yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan/ a tau kegiatannya kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 7

(1)Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/ a tau lahan wajib melakukan PLTB.
(2)PLTBsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.manual;
2. b.mekanik; dan / atau
3. c.kimiawi.
(3)PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. g.membuat standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan bagi setiap pemegang izin usaha.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan dan standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

( 1} Setiap Peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua} hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal.

(2)Pembakaran terbatas dan terkendali sesuai dengan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
1. a.membuat sekat bakar pada sekeliling lahan yang akan dibakar dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjalaran api ke lahan sekitamya;
2. b.menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
3. c.memberitahukan kepada pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
4. d.dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa;
5. e.dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
6. f.harus dilakukan secara bergotong royong dan dijaga bersama-sama serta tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang terbakar sebelum api benar-benar padam;

Pasal 9

Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan/ atau lahan gambut, Pemerintah Daerah melakukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut di daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restorasi gambut.

(5)Tindakan administratif tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai sesuai kewenangannya dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…