DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM (Pasal 1): Bab ini berisi definisi istilah yang digunakan, termasuk penetapan Desa Engkulun Hulu yang merupakan pemekaran dari Desa Nanga Engkulun. BAB II: PEMBENTUKAN DESA (Pasal 2-3): Bab ini secara resmi membentuk Desa Engkulun Hulu di Kecamatan Nanga Taman, yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Nanga Engkulun. BAB III: BATAS WILAYAH (Pasal 4): Bab ini menetapkan batas-batas wilayah Desa Engkulun Hulu dengan Desa Nanga Engkulun dan desa lain di sekitarnya. BAB IV: KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 5-10): Bab ini mengatur peralihan segala hak dan kewajiban dari Desa induk, dan mengatur tahapan penyelenggaraan pemerintahan Desa pemekaran, seperti penunjukan Penjabat Kepala Desa dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. BAB V: KETENTUAN PENUTUP (Pasal 11): Bab ini menetapkan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa telah dibentuk Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman bcrdasarkan Pcraturan Bupati Sekadau Nomor 1 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Engkulun Hulu di Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;
b.bahwa Desa Persiapan Engkulun Hulu di Kecamatan Nanga Taman lelah memenuhi tahapan dan ketentuan untuk diusulkan menjadi Desa definitif sebagaimana diatur dalam Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 1 tahun 2017 ten tang Penataan Desa;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayal (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa definitif ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan ten tang2003Tahun34 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Desa Engkulun Hulu di Kecamatan Nanga Tarnan; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor Mengingat Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3); 1 1 . Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2 0 1 8 Nomor 34);
12.Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Engkulun Hulu di Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 1 1 ) ;
13.Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Tahun 2020 Nomor 3 1 ) . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH PEMBENTUKAN DESA NANGA TAMAN. KABUPATEN SEKADAU TENTANG ENGKULUN HULU DI KECAMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2.Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3.Bupati adalah Bupati Sekadau.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipirnpin oleh Camat.
5.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sekadau.
6.Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pernerintahan, kepentingan masyarakat seternpat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu! dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
7.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun. 1 1 . Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Badan Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13.Pembentukan Desa adalah tindakan desa sebagai unsur mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
14.Desa lnduk adalah desa asal yang dimekarkan sehingga terbentuknya 1 (satu) dan/atau lebih desa baru sebagai basil pemekaran.
15.Desa Definitif adalah desa hasil pemekaran yang telah melewati tahapan Desa Persiapan dan melaksanakan pemerintahan desa secara mandiri.
16.Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran desa selama 1 (satu) tahun yang bersurnber dari keuangan Pemerintah Daerah.
18.Aset Desa adalah barang rnilik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh alas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Engkulun Hulu di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dengan kode desa 61.09.03.2015.
(2)Desa Engkulun Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa pemekaran dari Desa Nanga Engkulun di Kecamatan Nanga Taman dengan kode desa induk nomor 61.09.03.2008 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk Desa Engkulun Hulu sebanyak 1.356 jiwa;
2. b.jumlah kepala keluarga Desa Engkulun Hulu sebanyak 404 kepala keluarga;
3. c.luas wilayah Desa Engkulun Hulu ± 97,97772166 km 2 ;
4. d.wilayah kerja Desa Engkulun Hulu mencakup Dusun Iloh, Dusun Setanggui dan Dusun Mulai; dan
5. e.pusat pemerintahan Desa Engkulun Hulu terletak di Dusun Iloh.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Engkulun Hulu di Kecamatan Nanga Taman sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 ayat ( 1 ) , maka wilayah Desa Nanga Engkulun dikurangi wilayah Desa Engkulun Hulu

a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Semerawai dan Desa Nanga Mongko Kecamatan Nanga Taman;
b.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cenayan Kecamatan Nanga Mahap;
c.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau; dan
d.sebelah timur berbatasan dengan Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman.

(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan daJam peta Desa Engkulun I-lulu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ASET DESA

Pasal 5

(1)Aset desa induk yang berada pada wilayah Desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi aset desa pemekaran.
(2)KepaJa Desa induk melakukan pengelolaan terhadap aset Desa induk yang akan diserahkan kepada Desa pemekaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa Pemekaran.
(3)Penyerahan aset Desa induk sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa lnduk atas Persetujuan BPD Induk. B AB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEDUDUKAN KEUANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI Pasal 6
(1)Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Pemerintahan Desa pada Desa basil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan perundang-undangan.
(2)Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Sadan Permusyawaratan Desa pada Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2017 ten tang Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah membina dan merigawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. tingkatdilaksanakan(2) Pembinaan dan pengawasan Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
(3)Pembinaan dan pengawasan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Pemerintahan Desa antara lain dengan:
1. a.memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
2. b.memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; perencanaanpenyusunanc. memberikan pedoman pembangunan partisipatif;
3. d.melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa; bagipelatihandan
4. e.melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
5. f.menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
6. g.mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
7. h.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  1. 1.menyelenggarakan pendidikan Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa; J. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
8. k.melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
9. l.melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
10. m.melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama antar-Desa; dan
11. n.memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat antara lain dengan:
1. a.fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. b.fasilitasi adrninistrasi tata Pemerintahan Desa;
3. c.fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
4. d.fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
5. e.fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. f.fasilitasi pelaksanaan Pemilihan kepala Desa;
7. g.fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
8. h.rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat kawasanpembangunan Desa;
  1. 1.fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa; J. fasilitasi penetapan lokasi perdesaan;
9. k.fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban urn um; I. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; pembangunanperencanaanm. fasilitasi penyusunan partisipatif;
10. n.fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
11. o.fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
12. p.fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
13. q.koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
14. r.koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 8

(1)Pembentukan Sadan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pernilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Desa pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PasaJ 10 Pemerintahan Desa pemekaran melaksanakan urusan pemerintahan desa sesuai pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau. Ditetapkan di Sekadau Pada tanggal 18 Agustus 2022 BUPATI SEKADAU, TID ARON Diundangkan di Sekadau Pada tanggal 18 Agustus 2022 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, TID MOHAMMAD ISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, e-: ><-��Q..--/ f--/-_��lm\ S.H Tk. I (IV/ b) rtr----;;;"'-1,_"111091 o 200803 1 oo 1 s v , ? K A O l>- OREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT : (6 / 2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DESA ENGKULUN HULU DI KECAMATAN NANGA TAMAN I. UMUM Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat, maka dipandang perlu adanya pemekaran Desa disuatu wilayah. Memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, kemampuan dan potensi, serta rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nanga Engkulun di Kecarnatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu membentuk desa baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Desa harus memenuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Penataan Desa. Mekanisme pembentukan Desa Engkulun Hulu telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Penataan Desa, mulai dari Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 138.2/0684/Pem-B tanggal 28 pebruari 2018 perihal Kode Register Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Engkulun Hulu di Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau dan Peraturan Bupati Nomor 3 1 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Engkulun Hulu Kecarnatan Nanga Tarnan Kabupaten Sekadau. -1 1 - .• II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…