DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Perencanaan Pembangunan Perkebunan; Penyediaan Tanah Usaha Perkebunan; Pengelolaan Usaha Perkebunan; Pemberdayaan Usaha Perkebunan; Jenis dan Perizinan usaha Perkebunan; Syarat dan Tata Cara Permohonan izin Usaha Perkebunan; kemitraan; Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, dan/atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha, Kewajiban Perusahaan Perkebunan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Sekadau berjalan terarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu diberikan landasan hukum untuk meningkatkan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEKADAU, PENYELENGGARAN USAHA PERKEBUNAN TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NO MOR : 6 TAHUN 2019 BUPATI SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARA T SA LINAN 2 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian ten tang98/Permentan/OT.140/2/2013 Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

Mengingat

4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor danMelawiKa bu patenPembentukan

Menetapkan

menetapkan Pera tu ran Daerah ten tang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1495;
2.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Mengingat: 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Kabupaten adalah Kabupaten Sekadau.
2.Bupati adalah Bupati Sekadau.
3.Dinas adalah Dinas yang membidangi perkebunan.
4.Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Agraria.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dengan Persetujuan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSEKADAU dan BUPATISEKADAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN. Menetapkan Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya. Pertanian Nomor 98/Permentan/T.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

7.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/KPTS/DP.310/ 10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Holtikultura;
8.Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ten tangI 05 / Pkts/PI.400 /2 /208Nomor 4
5.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ a tau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perrnodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
6.Penguasaan tanah adalah hubungan hukum konkrit antara orang atau Sadan Hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak dengan tanah tertentu sebagai objek.
7.Tanaman tertentu adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
8.Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ a tau jasa perkebunan.
9.Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jerus tanaman dan diversifikasi tanaman.
10.Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang selanjutnya disebut dengan usaha industri perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11.Usaha lainnya adalah usaha berbasis perkebunan yang bersifat ekonomis produktif maupun yang bersifat non ekonomis produktif yang mendukung dan terkait langsung dengan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/ a tau usaha industri perkebunan.
12.Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 5

BAB II

PERENCANAANPEMBANGUNANPERKEBUNAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu:

14.Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
17.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
18.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
19.Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
20.Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ a tau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
21.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6

(1)Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan:
1. a.rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten
2. b.rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten;
3. c.kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan
4. d.kinerja pembangunan perkebunan;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.sosial budaya dan Keraifan Lokal yang menjadi ciri khas Daerah;
7. g.lingkungan hidup;
8. h.kepentingan masyarakat;
9. i.pasar; dan J. aspirasi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
(2)Perencanaan perkebunan mencakup :
1. a.wilayah;
2. b.tanaman/komoditi perkebunan unggulan;
3. c.sumber daya manusia;
4. d.kelembagaan;
5. e.keterkaitan dan keterpaduan hulu -hilir;
6. f.sarana dan prasarana; dan
7. g.pembiayaan.

Pasal 3

merupakan rencana strategis pembangunan perkebunan kabupaten 5 (lima) tahunan yang penjabaran perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan iklim investasi dunia perkebunan.

1.Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah komoditi yang sesuai, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan. kabupaten2. Perencanaan pembangunan perkebunan

(1)Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk lahan perkebunan dengan luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar; dan

Pasal 5

(1)Untuk keperluan usaha perkebunan, setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau.
(2)Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
1. a.lzin Lokasi seluas sampaidengan 25 Ha: 1 (satu) tahun;
2. b.Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun;
3. c.Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.
(3)Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
(4)Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), perolehan tanah belum selesai, maka izin Iokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50°/o dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
(5)Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang - bidang tanah yang sudah diperoleh menjadi kewenangan perusahaan.

BAB III

PENYEDIAANTANAHUSAHAPERKEBUNAN

Pasal 4

(1)Laban usaha perkebunan dapat berasal dari tanah ulayat yang merupakan lahan hak komunal masyarakat, lahan kawasan perkebunan, tanah - tanah terlantar serta tanah negara maupun lahan - lahan kawasan peruntukan lainnya yang sesuai dengan RTRW.
(2)Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tanah tersebut masih terdapat pemilik yang sah atas penggunaan tanah untuk perkebunan tersebut wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya dan tatacara melakukan

Pasal 7

( 1) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar, dilakukan oleh peke bun yang dapat dikelola oleh peke bun dan/ atau koperasi.

(2)Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih, dilakukan oleh perusahaan perkebunan atau badan usaha berbadan hukum.

Pasal 6

b.sertifikat hak milik atau sertifikat hak pakai untuk lahan perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

(2)Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah perkebunan yang telah mempunyai hak atas tanah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
(3)Peralihan hak atas tanah lokasi usaha perkebunan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.
(4)Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan tetap memperhatikan penguasaan tanah oleh masyarakat setempat.
(5)Bidang tanah yang sudah diperoleh menjadi kewenangan perusahaan dan bidang tanah yang belum diperoleh dengan sendirinya kembali kepada pemberi ijin lokasi. 8 9
(1)Pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi lima kegiatan pokok:
1. a.perluasan kebun atau pembangunan kebun baru pada lahan bukaan baru;
2. b.peremajaan kebun tua;
3. c.rehabilitasi kebun yang rusak atau terlantar;
4. d.diversifikasi usaha dan atau budidaya tanaman perkebunan;
5. e.peningkatan produktivitas kebun melalui kegiatan intensifikasi.
(2)Penentuan jenis - jenis tanaman perkebunan yang diusahakan harus berdasarkan atau sesuai dengan RTRW.
(3)Tahapan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi:
1. a.pemantapan ketersediaan lahan;
2. b.perencanaan usaha budidaya tanaman perkebunan;
3. c.penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
4. d.pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 9

Jenis usaha perkebunan dibagi menjadi tiga kelompok utama yang terdiri dari :

a.usaha budidaya tanaman perkebunan:
b.usaha industri perkebunan; dan
c.usaha lainnya. kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 8

10 Untuk mencegah bencana dan/ atau kerusakan sumber daya alam dan ekosisitem, pembukaan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014