DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan; Penempatan, Sumber Dana dan bentuk; Bagi Hasil Keuntungan; Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi memajukan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka mendukung struktur perrnodalan, meningkatkan kapasitas usaha, dan perkembangan PT. Jamkrida Kalbar perlu dilakukan penyertaan modal pada PT. Bank Kalimantan Barat dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk penambahan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau pada PT. Bank Kalimantan Barat dan PT, Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU KEPADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT DAN PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sekadau.
4.Dewan Perawakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sekadau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
7.Pembiayaan Daerah adalah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
8.Penyertaan Modal adalah bentuk lnvestasi Pemerintah Pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ a tau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
9.Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat.
10.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA KALBAR adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak dibidang keuangan dan usaha pokok melakukan Penjaminan. I 1. Deviden adalah bagi keuntungan PT. Bank kalbar yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
12.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya berupa deviden, peningkatan penerimaan daerah, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai.

BAB ILL

PENEMPATAN, SUMBER DANA DAN BENTUK

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal sebagaimana maksud dan tujuan pada Pasal (2) diatas ditempatkan pada:

1.PT. Bank Kalimantan Barat
2.PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat

(2)Penyertaan Modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan dinyatakan dalam bentuk uang serta dianggarkan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Sumber Dana Penyertaan adalah dapat berasal dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. b.hasil deviden terdahulu; dan
3. c.sumber-sumber lain yang sah

Pasal 4

(1)Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada PT. Bank Kalbar sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 44.329.000.000,00 ( Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).
(2)Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau pada PT. Bank Kalbar yang harus dipenuhi adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
(3)Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
1. a.Tahap I (Satu) adalah sebesar Rp. 28.000.000.000.00 (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah) dan dilaksanakan dalam 4 (Empat) Tahun Anggaran, yaitu mulai Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah)
2. b.Tahap II (Kedua) adalah sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya setelah Tahun Anggaran 2021.
(4)Guna memenuhi setoran penyertaan modal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah mengalokasikan kredit anggaran dalam APBD Kabupaten Sekadau mulai Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
(5)Pemenuhan setoran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan/atau kebijakan lainnya untuk kepentingan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Sekadau melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
(6)Pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dapat tidak diikuti sepanjang kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan, dan/ atau terdapat kebijakan lainnya untuk kepentingan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan, namun demikian pelaksanaan penyetoran tetap dilaksanakan dan berakhir di tahun anggaran 2021.
(7)Penyaluran penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar setiap tahunnya dilakukan oleh Bupati Sekadau yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.

Pasal 5

(1)Penyertaan modal yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten Sekadau pada PT. JAMKRIDA adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Setoran sebesar Rp. 875.000.000.00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dilaksanakan tahun 2018;
2. b.Setoran sebesar Rp. 2.625.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dilaksanakan setelah tahun 2018.
(2)Guna memenuhi setoran penyertaan modal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mengalokasikan kredit anggaran dalam APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018.
(3)Pemenuhan setoran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan/atau kebijakan lainnya untuk kepentingan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Sekadau melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
(4)Penyaluran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati Sekadau yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.

Pasal 7

Penatausahaan dan pelaporan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BAGI HASlL KEUNTUNGAN

Pasal 8

(1)Bagi hasil keuntungan yang bersumber dari penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalbar dan PT. Jamkrida Kalimantan Barat berupa Deviden diakui sebagai penerimaan daerah.
(2)Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), merupakan Pendapatan Asli Daerah dan wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggaran pada jenis pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Bagi hasil keuntungan berupa deviden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetor langsung ke Rekening Umum Kas Daerah.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertanggungjawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Penatausahaan dan Pengendalian.
(3)Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.
(4)Apabila hasil pengawasan menemukan indikasi menyangkut kinerja yang tidak baik dan faktor resiko yang sangat tinggi, Bupati dapat menghentikan sementara kewajiban setoran kepada PT. Bank Kalbar dan PT. Jamkrida Kalimantan Barat serta memberitahukannya kepada DPRD Kabupaten Sekadau selambat-lambatnya l (satu) bulan setelah disampaikannya laporan hasil pengawasan. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 10 PadasaatPeraturanDaerahiniberlaku makaPeraturanDaerahNomor3 Tahun2009tentangPenyertaanModalKepadaPT.BankKalimantanBarat sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanDaerahNomor5Tahun2012 tentangPerubahanAtasPeraturanDaerahNomor3Tahun2009tentang PenyertaanModalKepadaPT.BankKalimantanBaratdicabutdandinyatakan tidakberlaku.

Pasal 11

PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan DaerahinidenganmenempatkannyadalamLembaranDaerahKabupaten Sekadau. DitetapkandiSekadau pada tanggal17November2017 BUPATISEKADAU, ttd. RUPINUS DiundangkandiSekadau pada tanggal17November2017 PENJABATSEKRETARIS DAERAH KABUPATENSEKADAU, ttd. ABDULGANI LEMBARAN DAERAH KABUPATENSEKADAU TAHUN2017NOMOR7. NOREGPERATURAN DAERAH KABUPATENSEKADAU,PROVINS! KALIMANTAN BARAT:(7)/(2017); nanSesuaidenganas!J PALABAGIANHUKU PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU KEPADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT DAN PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT I. UMUM Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sekadau melalui peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Sekadau telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp. 35.700.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) pada PT. Bank Kalbar, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau Pada PT. Bank Kalbar, yang disetor secara bertahap selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2012, dan berakhir pada Tahun 2016, sehingga total Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 44. 329.000.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah). Penyertaan modal pada PT. Bank kalbar selain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui perolehan laba dan/ atau keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau, juga memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sekadau mempertimbangkan perlunya dilakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah). Selain Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sekadau juga mempertimbangkan perlunya Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida dalam rangka meningkatkan struktur permodalan untuk maksud meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) serta mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat. Sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 333 ayat (2) bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan antara lain untuk penambahan modal, maka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau pada PT. Bank Kalbar dan Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Kalbar ini diatur dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…