DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM (Pasal 1): Bab ini berisi definisi istilah, termasuk definisi Desa Melanjan Raya, yang merupakan pemekaran dari Desa Tapang Pulau. BAB II: PEMBENTUKAN DESA (Pasal 2-3): Bab ini secara resmi membentuk Desa Melanjan Raya di Kecamatan Belitang Hilir, yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Tapang Pulau. BAB III: BATAS WILAYAH (Pasal 4): Bab ini menetapkan batas-batas wilayah Desa Melanjan Raya dengan Desa Tapang Pulau dan desa lain di sekitarnya. BAB IV: KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 5-10): Bab ini mengatur bahwa segala hak dan kewajiban Desa induk beralih ke Desa baru dan mengatur tahapan penyelenggaraan pemerintahan Desa pemekaran, mulai dari penunjukan Penjabat Kepala Desa hingga pelaksanaan fungsi pemerintahan. BAB V: KETENTUAN PENUTUP (Pasal 11): Bab ini menetapkan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan cfcktivitas pcnyclenggaraan pernerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan rnasyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa telah dibentuk Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir berdasarkan Peraiuran Bupati Sekadau Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Melanjan Raya di Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
b.bahwa Desa Persiapan Melanjan Raya di Kecamatan Belitang Hilir telah memenuhi tahapan dan ketentuan untuk diusulkan menjadi Desa definitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Me-nteri Dalam Negeri Nomor l tahun 2 0 1 7 te-ntang Penataan Desa;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa definitif ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan ten tang2003Tahun34 Desa Melanjan Raya di Kecamatan Belitang Hilir. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor Mengingat Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2 0 1 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1038);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 5 5 ) ;
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2 0 1 7 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3); 1 1 . Peraturan Bupati Sekadau Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Meianjan Raya di Desa Tapang Puiau Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau (Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2 0 1 8 Nomor 13);
12.Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34);
13.Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 33). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN DESA MELANJAN RAYA DI KECAMATAN BELITANG HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2.Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3.Bupati adalah Bupati Sekadau.
4.Kecarnatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sekadau.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu] dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
7.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
8.Pcmerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 1 O. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun. 1 1 . Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang rnernpunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Sadan Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
13.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pernekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
14.Desa lnduk adalah desa asal yang dimekarkan sehingga terbentuknya 1 (satu) dan/atau lebih desa baru sebagai hasil pemekaran.
15.Desa Definitif adalah desa hasil pemekaran yang telah melewati tahapan Desa Persiapan dan melaksanakan pemerintahan desa secara mandiri. 1 6 . Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran desa selama 1 (satu) tahun yang bersumber dari keuangan Pemerintah Daerah.
18.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh alas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Melanjan Raya di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau dengan kode desa 61.09.05.2010.
(2)Desa Melanjan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan Desa pemekaran dari Desa Tapang Pulau di Kecamatan Belitang Hilir dengan kode desa induk nomor 61.09.05.2004 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk Desa Melanjan Raya sebanyak 1.746 jiwa;
2. b.jurnlah kepala keluarga Desa Melanjan Raya sebanyak 550 kepala keluarga;
3. c.luas wilayah Desa Melanjan Raya± 54,19568149 km 2 ;
4. d.wilayah kerja Desa Melanjan Raya mencakup Dusun Melanjan, dan Dusun Sengkarong; dan
5. e.pusat pemerintahan terletak di. Dusun Melanjan.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Melanjan Raya di Kecamatan Belitang Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka wilayah Desa Tapang Pulau dikurangi wilayah Desa Melanjan Raya.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Batas wilayah Desa Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir adalah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Padak Kecamatan Belitang;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Entabuk Kecamatan Belitang Hilir;
3. c.sebelah barat berbatasan dengan Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir; dan
4. d.sebelah timur berbatasan dengan Desa Setuntung dan Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta Desa Melanjan Raya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ASET DESA

Pasal 5

(1)Aset desa induk yang berada pada wilayah Desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi aset desa pemekaran.
(2)Kepala Desa induk melakukan pengelolaan terhadap aset Desa induk yang akan diserahkan kepada Desa pemekaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa Pemekaran. B AB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEDUDUKAN KEUANGAN DAN STRUKTUR ORGANISAS!

Pasal 6

(1)Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Pemerintahan Desa pada Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pernerintahan Desa dan peraturan perundang-undangan.
(2)Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa pada Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan perundang-undangan. BABV1 KETENTUAN PERAL!HAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. tingkatdilaksanakan(2) Pernbinaan dan pengawasan Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
(3)Pembinaan dan pengawasan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Pemerintahan Desa antara lain dengan:
1. a.memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
2. b.memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; perencanaanpenyusunanc. memberikan pedoman pembangunan partisipatif;
3. d.melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
4. e.melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
5. f.menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
6. g.mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
7. h.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  1. 1.rnenyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, dan Iembaga kernasyarakatan Desa; J. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan lembaga kernasyarakatan Desa;
8. k.melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; I. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
9. m.rnelakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama antar-Desa; dan
10. n.rnernberikan sanksi atas penyirnpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat antara lain dengan:
1. a.fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. b.fasilitasi administrasi tata Pernerintahan Desa;
3. c.fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
4. d.fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
5. e.fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. f.fasilitasi pelaksanaan Pemilihan kepala Desa;
7. g.fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD ;
8. h.rekornendasi pengangkatan dan pernberhentian Perangkat Desa;
  1. 1.fasililasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa; J. fasilitasi pen eta pan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
9. k.fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban um um; pembangunanperencanaan I. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Iembaga kemasyarakatan;
10. m.fasilitasi penyusunan partisipatif;
11. n.fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
12. o.fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
13. p.fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
14. q.koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
15. r.koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 8

(1)Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Desa pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintahan Desa pemekaran melaksanakan urusan pemerintahan desa sesuai pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau. Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 18 Agustus 2022 BUPATI SEKADAU, TTD ARON Diundangkan di Sekadau pada tanggal 18 Agustus 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, TTD MOHAMMAD ISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN BARAT : ( 8/2021) - 1 0 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MELANJAN RAYA DI KECAMATAN BELITANG HILIR I. UMUM Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerinlahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat, maka dipandang perlu adanya pemekaran Desa disuatu wilayah. Memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, kemampuan dan potensi, serta rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tapang Pulau di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu membentuk desa baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembenlukan Desa harus mernenuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Dcsa. Mekanisme pembentukan Desa Melanjan Raya. telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, mulai dari Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Surat Gubemur Provinsi Kalimantan Baral Nomor : 138.2/0684/Pem-B tanggal 28 pebruari 2018 perihal Kode Register Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Melanjan Raya di Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Melanjan Raya Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau. - I I - II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…