DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Lembaga Adat dan Hukum Adat; Kedudukan Masyarakat Hukum Adat; Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat; Tata cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat; Penyelesaian Sengketa; Wewenang dan tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Hukum adat yang ada dan hidup dalam Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau berisi nilai filosofis, sosiologis, yuridis dalam wujud norma dan kearifan Jokal merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang keberadaannya harus diakui, dihargai dan dihormati serta dilindungi oleh semua pihak guna kepentingan melestarikan kebudayaan, menegakkan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial;
c.bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau merupakan kebutuhan yang mendesak dan penting agar masyarakat hukum adat dapat menikmati hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup, • a. khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Intemasional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Intemasional tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4.Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Baral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenat on Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara 1. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8.Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomr 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat HukumAdat;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATJSEKADAU Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
3.Bupati ada!ah Bupati Sekadau.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pengakuan adalah pemyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7.Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak Masyarakat Hukum Adat, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
8.Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usu! luhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun-temurun berdasarkan asal usul Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.
9.Hukum Adat adalah seperangkat norm.a atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hid up dan berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/ a tau perairan beserta sumber day a alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun oleh Masyarakat Hukum Adat dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat itu sendiri yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa Tanah Ulayat atau hutan Adat.
11.ldentifikasi Masyarakat hukum Adat adalah proses penentuan keberadaan Masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan atau sekelompok masyarakat dengan mengacu pada unsur keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
12.Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat
13.Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
14.Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usu! yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alarn.
15.Kearifan lokal adalah gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat hukum adat dan diikuti oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
16.Penyelesaian Sengketa Altematif adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan atau sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/ atau penilaian ahli.
17.Perwakilan masyarakat hukum adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat hukum adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum penyelesaian sengketa.
18.Badan Penyelesaian Sengketa Adat adalah suatu badan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari proses identifikasi dan/atau verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat dan haknya, serta sengketa yang timbul dari pelanggaran atas hak masyarakat hukum adat oleh pihak lain.

BAB II

LEMBAGA ADAT DAN HUKUM ADAT

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menghormati, mengakui, dan melindungi keberadaan lembaga Adat yang ada dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat.
(2)Pernerintah Daerah menghormati, mengakui, dan melindungi Hukum Adat yang ada dan yang masih berlaku dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 3

(I) Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan masyarakat hukum adat yang berdampingan secara hannonis dengan penerapan hukum nasional.

(2)Penerapan Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dijiwai semangat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persaudaraan, perdamaian, persatuan, dan keadilan yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat melalui Perangkat Adat, Pengurus/Fungsionaris Adat seperti Temenggung, Dewan Adat, dan/atau sebutan lainnya yang ada dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat.
(3)Semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat melalui Perangkat Adat, Pengurus/Fungsionaris Adat seperti Temenggung, Dewan Adat, dan/atau sebutan lainnya berdasarkan Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus dihormati sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Pasal 4

Untuk meningkatkan kesejahteraan Perangkat Adat, Pengurus/Fungsionaris Adat seperti Temenggung, Dewan Adat, dan/atau sebutan lainnya dalam melaksanakan lembaga adat dan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membetikan dana (uang) pembinaan dan/atau tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

(1)Masyarakat Hukum Adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat dan bersifat asal-usul.
(2)Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, Masyarakat Hukum Adat berhak:

a.mengatur kehidupan bersama di antara sesama warga masyarakat hukum adat dan antar masyarakat hukum adat serta masyarakat lain yang tidak termasuk Masyarakat Hukum adat,dengan lingkungannya;
b.mengurus kehidupan bersama masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
c.mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat hukum adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
d.menyelenggarakan kebiasaan yang khas, kearifan lokal, spiritualitas, tradisi, dan sistem peradilan adat yang masih hidup dalam lingkungan Masyarakat Hukum adat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

(1)Masyarakat hukum adat berhak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui tata cara, dan/atau mekanisme lain yang sah.
(2)Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara lain yang sah.
(3)Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang ada dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
(4)Antara Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban saling menghormati, menghargai dan mengakui keberadaan hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 8

(1)Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat setempat.
(2)Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
(3)Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan dalam hukum adat setempat.
(4)Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat setempat.
(5)Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat hukum adat didasarkan pada kearifan lokal setempat.
(6)Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban menghormati, menghargai dan mengakui Hak atas tanah, pemanfaatan dan pengelolaan tanah terhadap sumber daya alam sebagaimana • dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5).

Pasal 9

(1)Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adilatas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.
(2)Restitusi dan kompensasi dapat menjadi hak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) atas kesepakatan bersama yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban menghormati, menghargai dan mengakui restitusi dan kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2).

Pasal 10

(1)Masyarakat hukum adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
(2)Apabila pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau pihak lain akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan suatu program pembangunan diwilayah adat, harus memberikan informasi kepada masyarakat hukum adat di mana rencana program pembangunan tersebut akan dilaksanakan.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
(4)Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat hukum adat berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.
(5)Masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya berkewajiban menghormati, menghargai dan mengakui hak atas Pembangunan sebagamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…