DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang ditetapkan oleh Bupati melalui program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Selain Pemerintah Daerah, ada juga kewajiban dan tanggung jawab dari masyarakat, keluarga dan orang tua. Pemerintah daerah memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mental dan spiritual. Untuk melaksanakannya, Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3.Bupati adalah Bupati Seluma.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
8.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau sosial, dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik, dan negara.
9.Penyelenggaraan adalah segala tindakan yang meliputi Perlindungan, Pelayanan, dan Pemulihan terhadap korban kekerasan.
10.Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak keluarga, advokat/paralegal, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.
11.Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban konflik yang mengalami kekerasan fisik maupun trauma, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12.Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
13.Penyelenggara adalah lembaga pemerintah serta lembaga sosial, lembaga agama, lembaga adat, sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. 4
14.Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
15.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
16.Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
17.Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh pada seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
18.Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
19.Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
20.Pelecehan Seksual adalah setiap tindakan/perilaku/gerak gerik seksual yangtidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.
21.Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan perempuan dan/atau anak dalam lingkup rumah tangga yang menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
22.Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
23.Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan reintegrasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan.
24.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
25.Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikologis, dan pelayanan hukum dengan melibatkan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, lembaga sosial, aparat penegak hukum, psikolog, psikiater, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.
26.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga pemulihan korban kekerasan dari aspek kesehatan, pendidikan dan kemandirian ekonomi.
27.Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
28.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
30.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan hak asasi manusia;
b.kesetaraan dan keadilan gender;
c.non-diskriminasi;
d.kepentingan yang terbaik bagi korban; dan
e.penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bermaksud untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan bertujuan untuk:

a.mencegah segala bentuk tindakan kekerasan termasuk perdagangan orang;
b.menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
c.melindungi, memberi rasa aman bagi korban tindak kekerasan;
d.memberikan pelayanan kepada korban kekerasan; dan
e.menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh kepada korban.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama : 7

a.Pemerintah Daerah;
b.Masyarakat;
c.Keluarga; dan
d.Orangtua.

Pasal 6

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
1. a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
2. b.melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
3. c.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
4. d.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
5. e.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
(3)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat. 8
(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. b.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
4. d.mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. e.memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
6. f.turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
(3)Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk tindak kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB IV

PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mecegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan pemberdayaan dan 9 penyadaran kepada keluarga, orangtua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
(2)Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Darerah melakukan upaya sebagai berikut :
1. a.meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
2. b.membuka aksebilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
3. c.membuka lapangan kerja bagi perempuan;
4. d.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
5. e.membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
6. f.membangun jejaring dan kerja sama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 10

(1)Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang :
1. a.sosial;
2. b.kesehatan;
3. c.pendidikan;
4. d.ketenagakerjaan;
5. e.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. f.mental dan spiritual; dan
7. g.ketentraman dan ketertiban.
(2)Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah. 10

BAB V

PELAYANAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 11

(1)Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai berikut :
1. a.pelayanan pengaduan;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.bantuan hukum;
4. d.pemulangan;
5. e.rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal; dan
6. f.pelayanan psikologis.
(2)Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
1. a.sosial;
2. b.kesehatan;
3. c.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
4. d.mental dan spiritual.Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana diamaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…