DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 154

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9.Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma. 3
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Seluma.
6.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoesia.
8.Pemerintah Desa adaLah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
11.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Penanggung Jawab adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi KepalaDesa. 4
16.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala.
17.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18.Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
19.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23.Kampanye adalah suatu kegiatan dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

BAB III

TAHAPAN PERSIAPAN

Pasal 3

(1)Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebeIum berakhir masa jabatan;
(2)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
(3)Laporan akhir masa jabatan, Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
(4)Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
(5)Persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia.

Pasal 4

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 5

Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Penanggung jawab, Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan.

Pasal 6

(1)Panitia Penanggung jawab Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2)Panitia Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab;
2. b.Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai Ketua I;
3. c.Kepala BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma/Kepala SKPD yang membidangi Pilkades sebagai Ketua II; 6
4. d.Sekretaris BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma/Sekretaris SKPD yang membidangi Pilkades sebagai Wakil Ketua ;
5. e.Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma sebagai Sekretaris;
6. f.Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan pada BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma sebagai Wakil Sekretaris;
7. g.Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Seluma, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Seluma, Kepala Bidang Peberdayaan masyarakat Kepala Sub Bagian Perundang- Undangan Setda Kabupaten Seluma, Kepala Sub Bidang Pembangunan Desa BPMPD, PP dan KB dan 10 (sepuluh) orang staf BPMPD, PP dan KB Kabupaten Seluma sebagai anggota;
(3)Panitia Penanggung jawab mempunyai tugas :
1. a.Menyiapkan pedoman pemilihan calon Kepala Desa;
2. b.Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang persetujuan dan pengesahan Kepala Desa terpilih;
3. c.Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilihan;
4. d.Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan;
5. e.Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. f.Menyiapkan kotak dan surat suara untuk pemilihan;
(4)Panitia Penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 7

(1)Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2)Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
1. a.Camat sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota;
3. c.Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;
4. d.TNI dan Polri sebagai anggota; 7 e.Inspektorat, Satpol PP, Kesbanglimas dan Instansi terkait lainnya sebagai anggota;
(3)Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
1. a.Memberi petunjuk pelaksanaan p8enjaringan dan penyaringan bakal calon kepada Panitia Pemilihan;
2. b.Memeriksa daftar nama penduduk Desa yang berhak memilih dan menyelesaikan masalah daftar nama pemilih;
3. c.Memeriksa persiapan pelaksanaan pemilihan;
4. d.Mengawasi pelaksanaan pemilihan;
5. e.Mengetahui pengesahan berita acara pemilihan;
6. f.Menyampaikan laporan dan Berita Acara pemilihan kepada Bupati melalui Panitia Penanggung jawab;

Pasal 8

Apabila diantara anggota Panitia Pengawas ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pengawas digantikan oleh Pejabat lainnya atas usul Camat selaku Ketua Panitia Pengawas.

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD;
(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotannya terdiri dari :
1. a.Sekretaris Desa sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.Kaur Pemerintahan Desa sebagai sekretaris merangkap anggota;
3. c.Sekretaris PKK sebagai anggota;
4. d.Ketua Karang Taruna Desa sebagai anggota;
5. e.1 (satu) Orang Tokoh Masyarakat Desa sebagai anggota;
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 8
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
12. l.menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;dan
13. m.mengambil keputusan apabila timbul permasalahan
14. n.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 10

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan, keanggotannya digantikan oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa lainnya, yang diusulkan oleh Sekretaris Desa selaku Ketua Panitia Pemilihan.

BAB IV

TAHAPAN PENCALONAN

Pasal 11

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk. 9
(3)Pemilih yang telah terdata (dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Isi peraturan

Teks154PDFHirarki

Memuat teks peraturan…