DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan pengisian keanggotaannya dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh minimal 50% + 1 dari Daftar Pemilih Tetap desa yang bersangkutan. Perda ini juga mengatur fungsi dan wewenang BPD, Hak, Kewajiban dan larangan BPD, Pemberhentian dan Masa keanggotaan BPD, Penggantian anggota dan Pimpinan BPD serta tata tertib dan mekanisme kerja BPD.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Bupati adalah Bupati Seluma.
3.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
4.Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Seluma;
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 3
7.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang bekerja pada instansi dan perwakilan.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 3

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh minimal 50 % + 1 dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) desa yang bersangkutan.
(2)Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.
(3)Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 3000 jiwa diwakili 7 orang anggota;
3. c.jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa diwakili 9 orang anggota;

BAB III

PERSYARATAN CALON KEANGGOTAAN BPD

Pasal 4

(1)Keanggotaan BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat RT/ RW / Dusun / gabungan RT/RW/Dusun. 4
(2)Persyaratan calon keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. e.sehat jasmani dan rohani;
6. f.berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
7. g.terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah RT/RW dalam Dusun, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku;
8. h.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
9. i.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
11. k.bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
12. l.wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG PENGISIAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1)Kepala Desa karena kedudukannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembentukan BPD.
(2)Dalam pembentukan BPD, Kepala Desa mempunyai tugas:
1. a.membentuk panitia pengisian Keanggotaan BPD tingkat desa;
2. b.mengarahkan panitia pengisian Keanggotaan BPD;
3. c.menetapkan hasil pengisian Keanggotaan BPD dan mengusulkan/merekomendasikan pengesahannya kepada Bupati.
(3)Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
(4)Panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari keanggotaan BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
(5)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian 5 menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
(6)Hasil pemilihan langsung tingkat desa sesuai dengan persyaratan keanggotaan BPD diusulkan menjadi anggota BPD kepada Bupati;
(7)ketentuan lebih lanjut mengnai Tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 6

(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan langsung calon anggota BPD harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terpilih dan diangkat menjadi anggota BPD, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi anggota BPD tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan anggota BPD dan penghasilan lainnya yang sah;
(4)Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi anggota BPD, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
(5)anggota BPD yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural/fungsional sementara menjadi anggota BPD dan berhak mendapat gaji/kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
(6)Daftar Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diberikan oleh Instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat;
(7)Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai anggota BPD dikembalikan ke Instansi induknya untuk aktif sebagai PNS;
(8)Anggota TNI dan Polri yang dipilih menjadi anggota BPD menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. 6

Pasal 7

(1)Berita Acara hasil musyawarah atau pemilihan langsung panitia wajib disampaikan kepada Kepala Desa dan Bupati melalui Camat.
(2)Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah atau pemilihan langsung panitia tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan calon keanggotaan BPD dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak berita acara hasil musyawarah ditetapkan.
(3)Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
(4)Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BPD ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Kepala Desa atas rekomendasi Camat (bila diperlukan dapat dilakuakn cek lapangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melantik seluruh anggota BPD baik pimpinan maupun anggota baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VI

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan kepentingan desa, masyarakat dan aturan yang berlaku.

Pasal 9

BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 10

BPD mempunyai wewenang:

a.membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
c.mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih dan pemberhentian Kepala Desa yang habis masa jabatan, berhalangan tetap atau meninggal dunia;
d.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
e.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 7 aspirasi masyarakat.
f.mengusulkan pemberhentian Kepala Desa apabila melanggar peraturan perundang-undangan, sumpah janji dan/atau tidak melaksanakan tugas;
g.BPD mengusulkan penunjukan Penjabat Kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Seluma.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa; dan
c.mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.
d.mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…