DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kompilasi hukum adat yang disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. Pendahuluan; b. Buku I tentang Perangkat Adat; c. Buku II tentang Hukum Adat Tana Serawai; d. Buku III tentang Adat Istiadat Tana Serawai; e. Buku IV tentang Budaya Tana Serawai; dan f. Buku V tentang Seni Tradisional Tana Serawai.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan hukum adat di Kabupaten Seluma menunjukkan kemunduran, mulai pudar dan dikesampingkan oleh masyarakat sehingga perlu segera ditumbuhkembangkan kembali;
c.bahwa untuk mendukung pelestarian dan pelaksanaan hukum adat agar dapat kembali hidup dan berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu untuk memberlakukan hukum adat di wilayah Kabupaten Seluma;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemberlakuan Hukum Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERLAKUAN KOMPILASI HUKUM ADAT KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Seluma.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6.Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
7.Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Hukum adat adalah aturan hukum yang tumbuh dan berkembang dari adat kebiasaan serta budaya masyarakat dalam wilayah adat tertentu yang hanya ditaati oleh masyarakat di wilayah tersebut.
12.Badan Musyawarah Adat yang selanjutnya di singkat BMA adalah organisasi kelembagaan adat tingkat Kabupaten dan Kecamatan wadah konsultasi dan koordinasi lembaga adat.
13.Lembaga adat adalah organisasi kelembagaan adat pada tingkat desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Seluma.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, diberlakukan Hukum Adat sebagai bagian dari pengaturan tatanan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Seluma.

Pasal 3

Hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Seluma.

BAB II

PELAKSANA HUKUM ADAT

Pasal 4

(1)Pelaksanaan dan penegakan hukum adat dilaksanakan oleh Lembaga Adat dan BMA.
(2)Tata cara adat istiadat dapat dilakukan penyesuaian dengan adat setempat sepanjang tidak merubah akar budaya yang ada.
(3)Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di setiap desa/kelurahan.
(4)Pada tingkat Daerah dan Kecamatan dibentuk BMA.
(5)Struktur organisasi Lembaga Adat dan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kompilasi hukum adat.

BAB III

KOMPILASI HUKUM ADAT

Pasal 5

(1)Kompilasi hukum adat disusun dan ditetapkan oleh BMA.
(2)Penyusunan kompilasi hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan lembaga adat di setiap tingkatan.
(3)Selain lembaga adat, dalam penyusunan kompilasi hukum adat dapat melibatkan tokoh masyarakat dan/atau tenaga ahli.

Pasal 6

(1)Untuk pertama kalinya, kompilasi hukum adat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(2)Perubahan terhadap ketentuan kompilasi hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jalan musyawarah dan mufakat antara BMA dan lembaga adat.
(3)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan adat istiadat, budaya, dan kehendak masyarakat.
(4)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BMA, dan disampaikan kepada Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 7

(1)Kompilasi hukum adat disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Pendahuluan;
2. b.Buku I tentang Perangkat Adat;
3. c.Buku II tentang Hukum Adat Tana Serawai;
4. d.Buku III tentang Adat Istiadat Tana Serawai;
5. e.Buku IV tentang Budaya Tana Serawai; dan
6. f.Buku V tentang Seni Tradisional Tana Serawai.
(2)Sistematika kompilasi hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan perkembangan adat istiadat, budaya, dan kehendak masyarakat.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA DAN PEMBINAAN

Pasal 8

(1)BMA dan Lembaga Adat tidak merupakan bagian dari organisasi pemerintah.
(2)Hubungan kerja antara pemerintah, Badan Musyawarah Adat, dan Lembaga Adat adalah bersifat fungsional dan konsultatif.

Pasal 9

(1)Bupati wajib melaksanakan pembinaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, dan lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
(3)Camat dan Kepala Desa/Lurah wajib melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, dan lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 10

BMA wajib melakukan pembinaan kepada lembaga adat sesuai tingkatannya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…