DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, tanggap terhadap perubahan, berkeadilan dan berkelanjutan. Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi: (1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; (2) dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing; (3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan (4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, provinsi dan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 4 Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025;
18.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2010–2015;
19.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seluma Tahun 2011–2031; 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Bupati adalah Bupati Seluma.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seluma.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Seluma.
8.Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Seluma.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan 6 tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat.
11.Tata cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah.
12.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
14.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 7
19.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja perangkat daerah dan Renstra-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
21.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
22.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD.
23.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku Pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
24.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.
25.Forum SKPD Kabupaten adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat kabupaten untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan dengan SKPD Kabupaten atau gabungan SKPD Kabupaten.
26.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 8
27.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
30.Program adalah satu kegiatan atau lebih dari satu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
31.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
32.Masyarakat adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, dan atau unsur masyarakat lainnya.
33.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
34.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
35.Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.
36.Inisiatif baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang berupa penambahan program/outcome/kegiatan/ output baru/penambahan volume target atau percepatan pencapaian target yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran ke depan.
37.Dimensi kewilayahan adalah pengelompokkan program kegiatan berdasarkan wilayah administrasi dan wilayah strategis/khusus;
38.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Seluma. 9
39.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, tanggap terhadap perubahan, berkeadilan dan berkelanjutan.
(2)Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
(3)Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :
1. a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
2. b.menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pusat, provinsi dan kabupaten;
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
6. f.meningkatkan taraf hidup masyarakat;
7. g.menjamin tercapainya keterpaduan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan. 10
(4)Perencanaan pembangunan daerah berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menserasikan rencana pembangunan yang disusun oleh SKPD dan instansi vertikal di daerah.
(5)Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

BAB III

PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

(1)merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
(2)dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
(3)mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
(4)dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, provinsi dan nasional. 11

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.berkeadilan; dan
i.berwawasan lingkungan.

Pasal 5

(1)Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan sebagai berikut :
1. a.skala prioritas;
2. b.pemetaan;
3. c.teknokratis;
4. d.partisipatif;
5. e.politis; dan
6. f.top-down dan bottom-up.
(2)Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
(3)Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. 12
(4)Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain digunakan untuk :
1. a.mereview seluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
2. b.merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
3. c.merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
4. d.merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
5. e.memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
6. f.merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
7. g.menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal;
8. h.memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
9. i.menetapkan SKPD penanggung jawab pelaksana, pengendali dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
(5)Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan :
1. a.relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. b.kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. c.adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa; 13
4. d.keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
5. e.terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
6. f.terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
(6)Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui :
1. a.penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. b.konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
3. c.pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
(7)Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah. 14

BAB IV

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah kabupaten.
(2)Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, instansi vertikal yang ada di daerah Kabupaten Seluma sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :

a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
c.Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah.

BAB V

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan :

a.penyusunan rencana awal;
b.pelaksanaan Musrenbang;
c.pelaksanaan jaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD;
d.perumusan rencana akhir; 15
e.penetapan rencana;
f.pengendalian pelaksanaan rencana; dan
g.evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9

(1)Penyusunan RPJPD Kabupaten dilakukan melalui tahapan :
1. a.penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
2. b.musyawarah perencanaan pembangunan;
3. c.penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan; dan
4. d.penetapan RPJPD.
(2)Penyusunan RPJMD Kabupaten dilakukan melalui tahapan :
1. a.penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
2. b.penyusunan rancangan awal rencana kerja;
3. c.musyawarah perencanaan pembangunan;
4. d.penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan; dan
5. e.penetapan RPJMD.
(3)Penyusunan RKPD Kabupaten dilakukan melalui urutan kegiatan:
1. a.penyusunan rancangan awal RKPD;
2. b.pelaksanaan Musrenbang kecamatan;
3. c.pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD;
4. d.penyusunan Rancangan RKPD;
5. e.pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
6. f.penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
7. g.penetapan RKPD. 16

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945