DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pengelolaan air tanah berdasarkan azas pemanfaatan, keseimbangan, dan berkesinambungan. Maksud pengelolaan air tanah adalah: a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air; b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air; c. Tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang; d. Tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air; e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana; f. Untuk menggali pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air tanah, Penertiban perizinan pengelolan air tanah di daerah yang di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian air.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hak atas air tanah merupakan hak guna air yang pengelolaannya diselenggarakan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4377);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2011 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3.Bupati adalah Bupati Seluma.
4.Dinas adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Seluma dan/atau yang membidangi pengelolaan teknis air tanah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Seluma dan/atau yang membidangi pengelolaan teknis air tanah.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
9.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11.Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
12.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah. 5
13.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
14.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
15.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
16.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
17.Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
18.Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
19.Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
20.Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
21.Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
22.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaapenyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
23.Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah. 6
24.Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
25.Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
26.Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
27.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
28.Penurapan adalah pengambilan air tanah dari sumber mata air untuk ditampung dalam suatu tempat yang tidak dapat meresapkan kembali air tanah ke dalam tanah.
29.Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
30.Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
31.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
32.Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
33.Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
34.Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
35.Debit adalah volume air yang melalui suatu penampang tertentu per satuan waktu. 7
36.Pemohon adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (perseorangan).
37.Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
38.Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan air.
39.Mata Air adalah air tanah yang mengalir keluar dari permukaan tanah pada suatu tempat atau di mana permukaan muka air tanah (akuifer) bertemu dengan permukaan tanah.
40.Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan di bor untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer.
41.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
42.Eksplorasi adalah melakukan penyelidikan, penelitian air tanah termasuk melakukan pengeboran.
43.Eksploitasi adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek, sumur gali dan mata air.
44.Litologi adalah ilmu tentang batu-batuan yang berkenaan dengan sifat fisik, kimia dan strukturnya.
45.Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL, adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah. 8
46.Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UPL, adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah.
47.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan air tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
48.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah.
49.Komersil adalah segala bentuk kegiatan/usaha yang bertujuan untuk mencapai keuntungan.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

Pengelolaan air tanah berdasarkan azas pemanfaatan, keseimbangan, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Maksud pengelolaan air tanah adalah:

a.Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air;
b.Terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air; 9
c.Tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
d.Tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air;
e.Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana; dan
f.Untuk menggali pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air tanah, Penertiban perizinan pengelolan air tanah di daerah yang di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian air.

Pasal 4

Pengelolaan air tanah bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air tanah yang berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 5

(1)Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.
(2)Hak atas air tanah adalah hak guna air.

Pasal 6

(1)Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
(2)Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. 10

Pasal 7

(1)Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga dengan debit pemakaian tidak melebihi 100 meter kubik per bulan dan tidak dikomersilkan.
(2)Untuk kebutuhan air minum Rumah Tangga yang menjadi bagian dari suatu kegiatan Badan Usaha wajib mempunyai izin.
(3)Setiap Badan Usaha yang menggunakan air untuk di komersilkan wajib memiliki izin.
(4)Hak guna pakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila :
1. a.cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer; dan/atau
2. b.ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

(1)Wewenang dan tanggung jawab Bupati/Pejabat yang berwenang meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air tanah pada tingkat kabupaten;
2. b.menetapkan kerangka dasar pengelolaan air tanah ada cekungan air tanah Kabupaten;
3. c.menetapkan rencana pengelolaan air tanah Kabupaten;
4. d.mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan, air tanah pada cekungan air tanah kabupaten; 11
5. e.menyediakan dukungan dalam pengembangan dan pemanfaatan air tanah;
6. f.mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten;
7. g.memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin penggalian, pengeboran, penurapan, dan pengambilan air tanah termasuk mata air pada cekungan air tanah sekitar Kabupaten;
8. h.mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Kabupaten;
9. i.menetapkan daerah imbuhan dan lepasan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten;
10. j.menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau pada cekungan air tanah Kabupaten;
11. k.melaksanakan pengelolaan air tanah sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri; dan
12. l.melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah Kabupaten.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dan ditujukan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan informasi air tanah.
(3)Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
(4)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait. 12

BAB V

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 9

(1)Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
(2)Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
(3)Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
1. a.kuantitas dan kualitas air tanah;
2. b.kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
3. c.sebaran cekungan air tanah;
4. d.daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
5. e.geometri dan karakteristik akuifer ;
6. f.neraca dan potensi air tanah;
7. g.perencanaan pengelolaan air tanah;
8. h.pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
9. i.upaya konservasi air tanah.
(4)Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 50.000.
(5)Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 13

Pasal 10

(1)Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
(2)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
(3)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
(4)Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
1. a.zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
2. b.zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
(5)Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 14

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…