DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Panitia Tingkat Kabupaten, Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dalam hal terdapat anggota Panitia Tingkat Kecamatan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan, Camat segera mengajukan usulan penggantian kepada Bupati dengan persyaratan tertentu dan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan tentang pemilihan kepala desa, perlu melakukan perubaban terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266); 1
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pernbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tabun 2015 Tentang Pernbahan Atas Peratu.ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemiliban Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pernbahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemiliban Kepala Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA DAN BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMIL1HAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 2 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peratu.ran Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2), diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah dan diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan angka baru yaitu angka 14a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Seluma.
6.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat lstiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintaban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintaban oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa1-usuJ dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoesia.
8.Pemerintah Desa adaLah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Oesa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 3
9.Badan Pennusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus un tuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
11.Pemilihan kepala desa adal.ah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desan.ya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 14a. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala.
17.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18.Panitia pemiliban Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
19.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 4
21.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telab ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23.Kampanye adalah suatu kegiatan dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dulrungan.
24.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Tingkat Kabupaten, Panitia Tingkat Kecama:tan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

3.Judul Bagian Kesatu Bab Ill diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2)Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pengarah; b . Sekretaris Daerah sebagai Penanggung jawab;
2. c.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagai Ketua I; d . Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma/Kepala SKPD yang membidangi Pilkades sebagai Ketua ll; s
3. e.Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma/Sekretaris SKPD yang membidangi Pilkades sebagai Wakil Ketua;
4. f.Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma Sebagai Sekretaris;
5. g.Kepala Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma sebagai Wakil Sekretaris;
6. h.Inspektur Kabupaten Seluma sebagai Anggota;
  1. 1.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Anggota; J. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Seluma, Kepala Bagi.an Hukum Setda Kabupaten Selurna, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kepala Sub Bagi.an Perundang-Undangan Setda Kabupaten Seluma, Kepala Seksi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan Desa/ Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma dan 10 {sepuluh) orang staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma sebagai anggota;
7. k.Dinas/Instansi terkait lainnya.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g. h. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; melakukan bim bingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa; menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; memfasilitasi pembuatan pencetakan kotak suara pemilihan lainnya; surat serta suara dan perlengkapan menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten; melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 6
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

5.Judul Bagian Kedua Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

( 1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(2)Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Camat sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota;
3. c.Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;
4. d.TNI dan Polri sebagai anggota;
5. e.Instansi terkait lainnya sebagai anggota;
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.memberi petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepada panitia pemilihan;
2. b.memeriksa daftar nama penduduk desa yang berhak memilih dan menyelesaikan masalab daftar nama pemilih ;
3. c.memeriksa persiapan pelaksanaan pemllihan;
4. d.mengawasi pelaksanaan pemilihan;
5. e.mengetahui pengesahan berita acara pemilihan;
6. f.menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan kepada bupati melalui panitia penanggungjawab.
  1. 7.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam hal terdapat anggota Panitia Tingkat Kecamatan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan, Camat segera mengajukan usulan penggantian kepada Bupati. 7

8.Judul Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2)Anggota Panitia Pernilihan Kepala Desa sebagaimana climaksud pada ayat ( 1), terdiri dari :
1. a.Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lain sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.Kaur Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa Lain sebagai sekretaris merangkap anggota;
3. c.Sekretaris PKK atau Anggota PKK sebagai anggota;
4. d.Ketua atau anggota Karang Taruna sebagai anggota;
5. e.1 (satu) orang tokoh masyarak:at desa sebagai anggota;
6. f.2 (dua) orang atau paling banyak 4 (empat) orang Linmas Desa sebagai anggota;
  1. 10.Ketentuan Pasal 22 huruf g di hapus, huruf m diubah, dan setelah huruf o ditambahkan huruf p, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib rnemenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada tuhan yang maha esa; c . memegang teguh dan rnengamalkan Pancasila, melak:sana.kan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 8
1. 1.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kelruatan hukum tetap karena meiakukan tindak pidana yang ctiancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta buk:an sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
1. 1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.Menyampaikan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai kacyawan apabila terpilih sebagai Kepala Desa bagi calon Kepala Desa yang berstatus kacyawan BUMN / BUMD / Swasta/ Honorer, diatas materai Rp. 6000-;
n.Bagi PNS, TN1/Polri ingin mencalon sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasannya;
o.Bersedia d.icalonkan menjadi Kepala Desa dengan permohonan di atas materai Rp. 6000,-;
p.Cal.on Kepala Desa berstatus karyawan BUMN/BUMD/Swasta/Honorer yang terpilih menjadi Kepala Desa, wajib menyampaikan surat pengunduran ctiri secara tertulis sebagai kacyawan yang diketahui oleh atasan atau Pimpinan Instansi tempat bekerja paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
1. 11.Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut

Pasal 35

(1)Bentuk dan model surat suara secara umum berupa kertas berwarna dengan ukuran 14 cm x 21,5 cm yang di dalamnya tercantum nomor, foto dan nama calon yang berhak dipilih dalam garis kotak dengan ukuran 3,5 cm x 6 cm untuk setiap tanda gambar.
(2)Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
(3)Surat suara yang dimaksud ayat 1 (satu) adalah yang berisi nomor, foto dan nama calon yang bersangkutan. 9 12.Ketentuan ayat(1)Pasal49diubah,sehingga Pasal 49 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 49

(1)AnggotaBadanPermusyawaratan Desa yang mencalonkandiridalampemilihanKepalaDesaharus mengundurkandiriterhitung sejak yang bersangkutan terdaftarsebagaibakalcalonKepalaDesa.
(2)TugasAnggotaBadanPermusyawaratan Desa sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dirangkapoleh AnggotaBadan PermusyawaratanDesalainnya yang ditetapkan dengankeputusanKepala Desa. 13.Ketentuan Pasal52diubah, sehingga berbunyisebagai berikut:

Pasal 52

(1)Calon KepalaDesa yangdinyatakanterpilihadalah calonyangmemperoleh suara terbanyak.
(2)Panitia pemilihan KepalaDesamenetapkancalon KepalaDesaterpilih.
(3)Panitia pemilihanKepalaDesa menyarnpaikannama calonKepala DesaterpilihkepadaBadan Pennusyawaratan Desapalinglama7 (tujuh)hari setelah penetapancalon KepalaDesaterpilih sebagaimanactimaksudpadaayat(2).
(4)BadanPermusyawaratanDesa palinglama7 (tujuh)hari setelah menerima Iaporan panitia pemilihan menyampaikannamacalonKepalaDesaterpilih kepada Bupati/Walikota.
(5)Bupati/Walikota mengesahkan calon KepalaDesa terpilihsebagaimana dimaksudpada ayat(3)menjadi KepalaDesa palinglama 30(tigapuluh)harisejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari pan1t1apemilihan Kepala Desadalam bentuk keputusanBupati/Walikota.
(6)Dalam hal terjadiperselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(5).
(7)Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(5)masib terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih,maka pelantikan calon Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan.
(8)Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/ atau oleh Camat. 10 .. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma. Diundangkan di Tais _ pada tanggal !L':f mu ~c'l{:1 SEKRETARIS DAERAH, H. BUNDRA JAYA, \ UPATEN SELUMA TAHUN ..20.f/) NOMOR.J. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINS! BENGKULU : NOMOR 2-f./.. TAHUN W10 11

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…