DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Asas dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Maksud dan tujuan sasaran diselenggarakannya penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Ruang lingkup dalam peraturan daerah. Pencegahan dan penyebaran HIV/AIDS. Penanggulangan HIV/AIDS. Perlindungan ODHA dan OHIDHA dan Perlindungan terhadap petugas. Kewajiban dan larangan. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten. Peran serta masyarakat. Pembiayaan pelaksanaan pencegahan HIV/AIDS. Ketentuan penyidikan oleh POLRI. Ketentuan Pidana yang dengan sengaja melakukan peyebaran HIV/AIDS

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesehatan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap makhluknya sebagai hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh Negara dan pemerintah;
b.bahwa agar orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) dan orang yang hidup dengan HIV/ AIDS (OHIDHA) di Kabupaten Seluma tidak terus meningkat jumlahnya sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan;
c.bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS di Kabupaten Seluma perlu diatur dalam Peraturan Daerah sebagai pedoman dan payung hukum pelaksanaannya; ·
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/ AIDS;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 1 PerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor23Tahun 2014ten tang Pemerintah Kabupaten(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor58,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5679); 5.Undang-UndangNomor36 Tahun2009tentang Kesehatan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2009Nomor 144,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5063)sebagaimana yangtelahdiubah denganUndang-UndangNomor36Tahun2014 tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor298,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5607); 6.PeraturanPresidenNomor124tahun2016 tentang PerubahanAtasPeraturanPresidenNomor75 Tahun 2006 tentangKomisiPenanggulanganAIDS Nasional; 7.PeraturanMenteriKesehatanNomor 21Tahun2013 tentangPenanggulanganHIV / AIDS; DenganPersetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN SELUMA dan Menetapkan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerahiniyang dimaksuddengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Seluma. 2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memrmpm pelaksanaanurusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom. 3.Bupati adalah Bupati Seluma.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. 5.HumanImmunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIVmerupakan virus yang merusak sistem kekebalantubuh manusia.
6.Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulangejala penyakit yang disebabkan olehHIV.
7.Orang denganHN/ AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang dalam tubuhnya sudah terpapar baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
8.Orang yang Hidup Dengan HIV/ AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka. 2 9.KonselingdanTesSukarela yang selanjutnyadisingkat KTSadalahkonselingdantesHIVyang dilakukan secara sukarelaataudenganpersetujuankliendanhasilnya harusbersifatrahasia sertawajibdisertai konseling sebelumdan sesudahtes. 10.PemeriksaanHIVadalah tesHIVanonim yang dilakukan padasampeldarah, produk darah, jaringandanorgan tubuhsebelumdidonorkan. 11.SurveilansHIVatausero-surveilansHIVadalahkegiatan yang dilakukan secaraberkalagunamemperoleh informasitentang besaran masalah,sebarandan kecenderungan penularanHIV/ AIDS. 12.Surveilans perilakuadalahkegiatanpengumpulandata yang dilakukan secaraberkalagunamemperoleh informasiten tang besaran masalahdan kecenderungannyauntuk perumusankebijakandan kegiatanpenanggulanganHIV/ AIDS.
13.Informedconsent adalahpenjelasan yangdiberikan kepadaseseoranguntukmendapatkan persetujuan tertulis sebelum dilakukantestHIV/ AIDSsecarasukarela.
14.Kelompok beresikoadalahorang-orang yangpatutdiduga dapat mudahterpapar/rentan tertularHIV/ AIDS.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud diselenggarakannya pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDSadalah untukmengoptimalkan, mengurangi dan melindungi masyarakat dari penyebaran HIV/ AIDSdan memenuhi hakODHAdanOHIDHA. 3 Pasal 4 Tujuandiselenggarakannya pencegahandanpenanggulangan HIV/ AIDSadalahuntuk: a.melakukan pencegahandinipenyebaranHIVdanAIDS; b.melakukanupayapenanggulangan penyebaranHIVdan AIDS; c.melakukan upaya pemenuhan hak danfasilitas ODHA danOHIDHA; d.melakukan upayaperawatanbagiODHAdanOHIDHA; e.menyelenggarakanupayapencegahandan penanggulanganHIV/ AIDSsecara terpadu,terkoordinasi danbersinergiantaraPemerintah Kabupaten, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, ODHA, OHIDHAdanseluruhlapisan masyarakat.

Pasal 5

SasaranpencegahandanpenanggulanganHIV/ AIDSadalah ODHA, OHIDHAdan seluruhlapisan masyarakat. BABIV RUANG LINGKUP Pasal 6 Ruang lingkupdalam peraturan daerahini terdiridari: a.pencegahan penyebaranHIVdanAIDS; b.penanggulanganHIVdanAIDS; c.perlindunganODHAdanOHIDHA;

d.kewajibandanlarangan;
e.KomisiPenanggulanganHIV/ AIDSKabupaten; f.peran serta masyarakat. BABV PENCEGAHAN PENYEBARAN HIV / AIDS

Pasal 7

(1)Pencegahan penyebaranHIV/ AIDSditujukan kepada masyarakat, kelompokmasyarakat, kelompok masyarakatberisiko, populasi kunci, ODHAdanOHIDA.
(2)Pencegahan penyebaranHIV/ AIDSsebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan dengan komitmen secara komperhensif, kolaboratif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan.
(3)Pencegahan penyebaranHIV/ AIDSdilakukan dengan cara:
1. a.perumusan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. b.pemuatan rumusan materi dalam pelajaran sekolah pada lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal; 4 c.melakukankegiatanpenyuluhandanpromosiyang efektifmelaluikomunikasi,informasidanedukasi dengan memperhatikanprinsip-prinsip pencegahan HIV/AIDS; d.penyediaansarana dan prasaranapelayanan kesehatan yang layakdanberkualitasuntuk melindungitenaga kesehatan,ODHAdanOHIDHA; e.pengurangandampakburukpenggunaan narkoba suntik; f.penguranganresikopenularanHIV/ AIDSdariibuke anak; g.penyelenggaraankewaspadaanumumdalam rangka mencegah terjadinyapenularanHIV/ AIDSdalam kegiatan pelayanan kesehatan;
3. h.penyelenggaraanKonselingdanTesSukarela HIV/ AIDSdengan persetujuantertulisklien; 1.pemeriksaanHIV/ AIDSterhadap semua darah, produk darah, cairanmani, organdanjaringan tubuhyangdidonorkan;dan
4. j.kerjasama dengan instansiterkait.
(4)PencegahandanpenyebaranHIV/ AIDSsebagaimana dimaksudpadaayat(3)hurufasampai denganhurufj dilaksanakanolehPemerintah Daerah bersama dengan Dinasdan/ atauinstansiterkait, organisasimasyarakat dan seluruh lapisan masyarakatsesurudengan fungsinya.
(5)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapencegahan sebagaimana dimaksudpadaayat(3)hurufasampai denganhuruf1danayat(4)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENANGGULANGAN HIV/ AIDS

Pasal 8

(1)Upaya penanggulanganHIV/ AIDSdilakukan melalui kegiatan perawatan, dukungan, pengobatandan pendampingan terhadapODHAdanOHIDHAyang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasisklinis, keluarga, agama, kelompokdukungan, serta masyarakat.
(2)Upaya penanggulangan HIV/ AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memperhatikan
1. a.peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
2. b.dukungan kelompok persahabatanODHAdan OHIDHA;
3. c.ketersediaan obat anti retroviral dan anti infeksi oportunistik; 5
4. d.ketersediaan alat dan layanan pemeriksaan HIV/ AIDS pada semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
5. e.ketersediaan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV / AIDS;
6. f.ketersediaan surveilans HIV dan perilaku beresiko tertular HIV / AIDS;
7. g.mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV / AIDS; dan
8. h.menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.
(3)Upaya penanggulangan HIV/ AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas dan/ atau instansi terkait, organisasi masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan fungsinya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan HIV/ AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERLINDUNGAN ODHA DAN OHIDHA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PETUGAS

Pasal 9

(1)Setiap ODHA dan OHIDHA berhak mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :
1. a.ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
2. b.ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
3. c.untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya.
(3). Setiap petugas pelayanan dan pendamping ODHA DAN OHIDHA berhak mendapatkan perlindungan kesehatan fisik dan psikologi.
(4). Tata cara pemberian perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA, serta petugas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Seluma. 6

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

( 1) Setiap orang yang terkena HIV/ AIDS wajib melindungi orang lain kemungkinan tertular. Setiap orang yang terkena HIV/ AIDS wajib melaporkan kepada dinas / badan terkait, penyedia layanan kesehatan termasuk organisasi masyarakat perlindungan ODHA dan OHIDHA terkait penyakitnya agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut.

(2)Setiap orang yang melakukan kegiatan yang potensial menimbulkan penularan HIV/ AIDS wajib melaksanakan serening sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.
(3)Setiap orang/Badan wajib memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif kepada ODHA dan OHIDHA.
(4)Setiap pengelola tern pat hiburan dan/ atau pemilik tern pat hiburan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV/ AIDS di tempat usahanya.
(5)Untuk keperluan perawatan, setiap orang wajib melindungi dan merahasiakan identitas ODHA dan OHIDHA.

Pasal 11

(1)Setiap orang dilarang melakukan penyebaran HIV/ AIDS dengan sengaja kepada orang lain.
(2)Setiap orang yang mengetahui dirinya terkena HIV/ AIDS dilarang untuk mengabaikan status penyakitnya dan tidak melaporkan kepada dinas, penyedia layanan kesehatan termasuk organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan ODHA dan OHIDHA.
(3)Setiap orang yang melakukan kegiatan yang potensial menimbulkan penularan HIV/ AIDS dilarang mengabaikan prosedur serening.
(4)Setiap orang dan badan dilarang melakukan perbuatan diskriminasi kepada ODHA dan OHIDHA.
(5)Setiap orang dilarang menyebarkan kerahasiaan mengenai status HIV/ AIDS tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Pasal 12

( 1) Setiap Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (4) dikenai sanksi administratif.

(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda administratif;
3. c.penutupan tempat usaha. 7
(1)Untukmengefektifkanupayapencegahandan penanggulanganHIV/AIDSsecara terpadudan terkoordinasidibentukKomisiPenanggulanganAIDS Kabupaten.
(2)KomisiPenanggulanganAIDSKabupaten sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diketuaiolehBupati.
(3)KomisiPenanggulanganAIDSKabupaten mempunyai tugas merumuskankebijakan, strategi,danlangkah- langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDSdiKabupaten sesuai PeraturanPerundang- Undangan.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaipembentukan,tata cara pengis1ankeanggotaan,dan tatakerjaKomisi PenanggulanganAIDSKabupaten sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diaturdengan PeraturanBupati. BABX PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB IX

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN Pasal 13

Pasal 14

Masyarakat baik secara peroranganmaupunorganisasidapat berperan serta dalam upaya pencegahandanpenanggulangan HN/AIDS.

Pasal 15

Peran serta masyarakat secara perorangandapat berupa: a.melaksanakan upaya pencegahan dini penyebaran HIV/ AIDSdengan melakukan pemberian pemahaman, pembinaandan pengarahandi dalam keluarga dengan bersendikanhukum agama dankearifanlokal. b.ikut mendorong terwujudnya program pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulanganHN/ AIDS di daerah. c.ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan dan penanggulanganHIV/ AIDSyang diselenggarakan Pemerintah Daerah. d.melaporkan dugaan perlakuan dikriminatif terhadap ODHAdanOHIDHAkepada pihak yang berwenang.dan e.ikut menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHAdanOHIDHA. 8 Pasal 16 Peranserta masyarakat secaraorganisasidapat berupa: a.melaksanakan upayapencegahandanpenanggulangan HIV/ AIDSsesuai denganAD/ARTlembaga. b.membantumewujudkan program Pemerintah Daerah. c.ikutberpartisipasi dalam kegiatan pencegahandan penanggulanganHIV/ AIDSyangdiselenggarakan Pemerintah Daerah. d.menerimabantuanpenyelengaraan pencegahandan penanggulanganHIV/ AIDSdari Dinasdan/ataupihak lainsesuai dengan mekanisme sebagaimanadiatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Selain PenyidikPolri,PejabatPegawai Negeri Sipil tertentudilingkungan Pemerintah Kabupatendapat diberikan kewenanganuntukmelaksanakanpenyidikan terhadappelanggaranketentuan dalam Peraturan Daerahini.
(2)Wewenang Penyidiksebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
1. a.Menerima, mencari, mengumpulkandanmeneliti keteranganataulaporan berkenaan dengan tindak pidana agar keteranganataulaporan tersebut menjadi lengkapdanjelas;
2. b.Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiatau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
3. c.Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadiatau badan sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.Memeriksa buku, catatan dari orang pribadiatau badan sehubungan dengan tindak pidana;
5. e.Melakukan penggeledahanuntuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
6. f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; 9 g.Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkanruanganatautempatpada saat pemeriksaan sedang berlangsungdanmemeriksa identitas orangdan ataudokumen yangdibawa;
7. h.Memotretseseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  1. 1.Memanggilseseoranguntukdidengar keterangannyadandiperiksa sebagaitersangkaatau saksi; J.Menghentikan penyidikan;dan atau k.Melakukantindakanlainyangdianggapperluuntuk kelancaranpenyidikantindak pidanamenurut hukumyangdapatdipertanggungjawabkan.
(3)Penyidiksebagaimana dimaksudpadaayat(1) memberitahukandimulainya penyidikandan menyampaikan hasil penyidikannyakepada Penuntut UmummelaluiPenyidikpejabatPolisiNegara Republik Indonesia,sesuai denganketentuan yangdiaturdalam Undang-UndangHukumAcara Pidana.
(1)Setiap orang dilarangyang dengan sengaja melakukan penyebaranHIV/ AIDSkepada oranglainsebagaimana dimaksud dalam Pasal11ayat(1)dipidana dengan pidana kurunganpalinglama6 {enam}bulandan/atau pidana dendapalingbanyakRp.50.000.000,00(lima puluhjutarupiah).
(2)Setiap orang yang mengetahui dirinyaterkenaHIV/ AIDS mengabaikanstatuspenyakitnyadantidak melaporkan kepada dinas, penyedia layanan kesehatan termasuk organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindunganODHAdanOHIDHAsebagaimana dimaksud dalam Pasal11ayat(2)dipidana dengan pidana kurunganpaling lama3 (tiga)bulandan/atau pidana dendapalingbanyakRp.25.000.000,00 (dua puluhlimajutarupiah}.
(3)Setiap orang yang melakukan kegiatan yang potensial menimbulkan penularanHIV/ AIDS,mengabaikan prosedur scanering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat(3)dipidana dengan pidana kurunganpaling lama1 (satu)bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah).
(4)Setiap orang atau Badan yang melakukan perbuatan diskrirninasi kepada ODHAdanOHIDHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(4)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 {sepuluh jutarupiah). 10 ,
(5)Setiap orangatauBadan yang menyebarkan kerahasiaan mengenaistatusHIV/ AIDStan paalasanyangdapat dibenarkan secarahukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal11ayat(5)dipidana dengan pidanakurungan palinglama3 (tiga)bulandan/ataupidana dendapaling banyak Rp.25.000.000,00(duapuluhlimajutarupiah}.
(6)Tindakpidanasebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2),ayat(3),ayat(4)danayat(5)adalah pelanggaran. BABIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Daerah1mmulai berlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiap orang pengundangan Peratur dalam Lembaran Daer 2018 mengetahuinya, memerintahkan Daerahinidengan penempatannya Kabupaten Seluma. iTais ,?.&)Jl1 I ELUMA, Diundangkandi Tais Padatanggal SEKRETARIS DAERAH UPATEN SELUMA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN2018NOMOR. ..9. 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINS! BENGKULU : NOMOR20TAHUN2018 11

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…