DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk mewadahi kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum dan pendiriannya disepakati melalui Musyawarah Desa. Dalam rangka kerja sama antar- Desa dan pelayanan usaha antar- Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 Desa atau lebih. Mengenai pelaksanaan operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kemudian untuk pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa, pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksana BUM Desa kepada penasihat, lalu BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa. Selanutnya, Pemerintah Desa menyampaikan laporan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa Dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik f>esa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
b.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di pandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dan disempumak:an;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republilc Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupate!'l Mukomuko, Kabupate!'l Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5394); 1
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA DAN BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BUM Desa Pasal 2 Pengelolaan BUM Desa harus berdasarkan asas:

Pasal 3

Pendirian BUM Desa dimaksudkan :

a.mewadahi seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ a tau kerja sama antar Desa.
b.mewujudkan kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum di desa yang diselenggarakan secara efektif, efisien, dan menghasilk.an keuntungan ekonomi dan sosial.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung dan menyediakan segala jenis kebutuhan warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan perbaikan pelayananumum, pemerata.an ekonomi Desa; dan masyarakat melalui pertumbuhan dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Pendapatan Asli Desa.

Pasal 5

Desa dan ( 1) Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan :

a.inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa;
b.potensi usaha ekonomi Desa;
c.sumber daya alam di Desa;
d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan 4 e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalambentuk pembiayaandankekayaanDesayangdiserahkan untukdikelola sebagai bagiandariusahaBUM Desa.

(2)Inisiatifsebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufa dalamha! pendirianBUMDesa disampaikan secara terbukamelaluiMusyawarahDesa.

Pasal 6

(I) PendirianBUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal5disepakatimelalui MusyawarahDesa.

(2)Pokokbahasanyangdibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputi: a.pendirianBUMDesasesuai dengankondisi ekonomi dansosialbudayamasyarakat; b.organisasipengelola BUM Desa;
1. c.modalusahaBUM Desa;dan
2. d.AnggaranDasar danAnggaranRumahTangga BUM Desa.
3. e.HasilkesepakatanMusyawarah Desa sebagaimana dimaksudpadaayat(1) menjadipedomanbagi Pemerintah DesadanBPDuntukmenetapkan Peraturan Desa tentangPendirian BUM Desa.

Pasal 7

(1)Dalamrangka kerjasamaantar-Desadanpelayanan usahaantar-Desa dapat dibentukBUMDesa bersama yang merupakanmilik 2 (dua)Desaataulebih.
(2)Pendirian BUMDesa bersama sebagaimanaclimaksud padaayat(1)disepakati melalui MusyawarahantarDesa yangdifasilitasi olehbadankerjasama antar-Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.anggota BPD;
3. c.lembagakemasyarakatan desa;
4. d.lem baga desalainnya; dan
5. e.tokohmasyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalarn Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 8

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. 5
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan rnelakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b.Lembaga Keuangan Milcro dengan andil BUM Desa sebesar 60 % (enam puluh perseratus), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 10

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 11

(1)Susunan kepengurusan oganisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
1. a.Penasihat;
2. b.Pelaksana Operasional; dan
3. c.Pengawas.
(2)Penamaan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(3)Susunan Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Masa bakti Pelaksana Operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Ru.mah Tangga BUM Desa.

Pasal 12

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)huruf (a) dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. 6
(2)Tugas dan kewajiban Penasihat, meliputi:
1. a.memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;dan
3. c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(3)Kewenangan Penasihat, meliputi:
1. a.meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. b.melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BUM Desa Pasal 2 Pengelolaan BUM Desa harus berdasarkan asas:

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BUM Desa Pasal 2 Pengelolaan BUM Desa harus berdasarkan asas:

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2013