DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 261 Tahun 2017

Nomor: 261
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan penetapan dan penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan; c.bahwauntukmemenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufadan hurufb,perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma; 1.Undang-UndangNomor 9Tahun1967tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 3Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3 .Undang-UndangNomor26Tahun2007tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007Nomor68,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4725); 4 .Undang-UndangNomor43Tahun2008tentangWilayah Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008Nomor177) ; 5 .Undang-UndangNomor6Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014 Nomor7,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5495); 6.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587)sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor9Tahun 2015tentang PerubahanKeduaatasUndang-Undang Nomor23Tahun2015(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 7.PeraturanPemerintah Republik IndonesiaNomor38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007Nomor82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737) ; 8.Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791); 9.Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12.Keputasan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.784/Menhut-11/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420 /KPTS-11/ 1999 ten tang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Kecamatan Dalam Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 Nomor 07 Seri "D");
14.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma;
15.Peraturan Daerah Kabupateri Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 2); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUNGA! PETAi KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA PROVINS! BENGKULU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti iggir/punggung gunung/ pengunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9.Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10.Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/ atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11.Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
12.Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
13.Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari basil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi basil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
14.Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.

Pasal 2

Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa : Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dimulai dari:

1.P.1 dengan koordinat X=251607 dan Y=9543130 yang terletak pada as (median line) Air Talo Kecil Kiri yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Petai dengan Desa Batu Balai Kecamatan Talo Kecil dan Desa Lubuk Ngantungan Kecamatan Talo, selanjutnya ke arah Selatan menyusun as (median line) Air Talo Kecil Kiri sampru pada P.2 dengan koordinat X=251771 dan Y=954 1000 yang terletak pada titik simpul batas Desa Sungai Petai dengan Desa Batu Balai dan Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil; 2 . P.2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusun as (median line) Air Talo Kecil sampai pada P.3 dengan koordinat X=251576 dan Y=9540928 yang terletak pada batas Desa Sungai Petai dengan Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Air Beruduan sampai pada P.4dengan koordinatX=250462danY=9540558yang terletakpada batasDesa SungaiPetaidenganDesa LubukLaganKecamatanTalo Kecil;
3.P.4selanjutnyakearahBaratDayamenyusunas (medianline) AirBeruduan sampaipadaP.5dengan koordinatX=250313danY=9540160yang terletakpada batasDesa SungaiPetaidengan Desa LubukLagan KecamatanTalo Kecil,selanjutnyakearahBarat menyusurias(medianline) AirBeruduan sampaipada P.6dengan koordinatX=248632danY=9539937yang terletakpada batasDesa SungaiPetaidenganDesa LubukLaganKecamatanTalo Kecil;
4.P.6selanjutnyakearahBaratDayamenyusun as (medianline) AirNapalan sampaipadaP.7dengan koordinatX=248506danY=9539877yangterletakpada batasDesa SungaiPetaidengan Desa LubukLagan KecamatanTalo Kecil,selanjutnyakearah Barat menyusurias(medianline) AirAnaksampaipadaP.8 dengan koordinat X=248373danY=9539935yang terletakpada batas Desa SungaiPetaidengan Desa LubukLagan KecamatanTalo Kecil;
5.P.8selanjutnyakearah BaratLautmenyusun as (medianline) AirAnak sampaipadaP.9dengan koordinat X=247737danY=9539993yang terletakpadatitik simpulbatasDesa SungaiPetaidengan Desa Lubuk Lagan KecamatanTalo KecildanKelurahan Masmambang KecamatanTalo,selanjutnyakearah Barat Laut menyusurias(median line) Air Dinginsampai padaP.10dengan koordinat X=247273danY=9540567 yang terletakpadatitik simpul batas Desa Sungai Petai KecamatanTalo Kecildengan Desa Kampaidan Kelurahan Masmambang KecamatanTalo;
6.P.10 selanjutnya kearahTimur Laut sampai padaP.11 dengan koordinat X=248043 dan Y=9541425 yang terletak pada (Tanah Bengkok) yang merupakan titik simpul batas Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil dengan Desa Kampai dan Desa Lubuk Ngantungan KecamatanTalo,selanjutnyakearahTimur Laut sampai berakhirpadaP.1.

Pasal 4

PosisiP(Pelacakan),sebagaimanadimaksuddalam Pasal 3 bersifattetapdantidakberubah akibatperubahan nama desa,kelurahan,dan/ataunamakecamatan.

Pasal 5

BatasDesadankoordinatbatassebagaimana dimaksud dalam Pasal3tercantumdalam peta yangmerupakan lampirandanbagian tidakterpisahkandariPeraturan Bupatiini.

Pasal 6

Peraturan Bupatim1mulai berlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatiinidengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten Seluma. Ditetapkandi Tais padatanggal 18Desember 2017 BUPATI SELUMA ttd H. BUNDRA JAYA Diundangkandi Tais padatanggal18Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA ttd IRIHADI BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN2017NOMOR 161 Salinan sesuai dengan aslinya

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…