DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Kewajiban dan larangan setiap peternak. Penertiban terhadap hewan ternak. Biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan, Biaya operasional penertiban, Penangkapan oleh masyarakat, Penertiban oleh pemerintah desa, Partisipasi masyarakat, Pengawasan dan pembinaan, Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak;

1.Pasal 18 ayat{6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2.Undang-Undang Nomor 3Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan Menetapkan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENERTIBAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Organisasi Perangkat Daerah untuk menjaga ketertiban umum.
5.Hewan ternak adalah hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, biri-biri, domba, atau hewan berkaki empat sejenis lainnya yang diternakkan.
6.Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang memiliki dan/ atau melakukan usaha peternakan.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 2 kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

(1)Setiap peternak wajib:
1. a.menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
2. b.menyediakan kandang bagi hewan ternak dan menjaga kebersihannya;
3. c.mengembalakan atau menambatkan hewan ternak di tempat pengembalaan pada siang hari;
4. d.mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari;
5. e.memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam) bulan;
6. f.melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternak kepada pejabat yang berwenang ditempat hewan ternak dipelihara untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan hewan ternak;
7. g.memeriksakan kesehatan hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan.
(2)Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun berdekatan dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa.
(3)Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf e adalah hewan ternak karena sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda.

Pasal 3

Setiap peternak dilarang:

(1)Melepas a tau mengembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan/ atau lahan perkebunan milik orang lain. 3
(2)Melepas atau mengembalakan hewan ternak pada perkarangan rumah, lahan pekarangan kantor pemerintahan, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan sarana umum lainnya.
(3)Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas di jalanan.

BAB III

PENERTIBAN

Pasal 4

( 1) Tindakan penertiban dilakukan terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangkap dan dapat disita.

Pasal 5

(1)Penertiban hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan dan kandang untuk memelihara hewan ternak yang tertangkap dan/ atau disita. {2} Petugas wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak yang tertangkap dan/atau disita.
(3)Apabila terdapat hewan ternak yang mati pada saat ditangkap dan/ atau disita yang disebabkan oleh kelalaian petugas, maka petugas bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan matinya hewan ternak baik secara perorangan atau secara bersama. 4
(4)Apabila hewan temak mati disebabkan oleh suatu penyakit yang sudah ada sejak ditangkap, tidak menjadi tanggungjawab petugas penertiban.
(5)Untuk mengetahui penyebab matinya hewan temak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dibuktikan berdasarkan hasil visum dari Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang petemakan.

Pasal 7

(1)Hewan temak yang terjaring dalam operasi penertiban dan dilakukan tindakan penyitaan wajib diumumkan kepada masyarakat luas secara lisan ataupun secara tertulis.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui pemilik hewan temak tersebut.
(3)Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikannya, maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan temak liar dan dikuasai secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

1). Dalam jangka waktu 7 (hari) hari sejak diumumkan, petemak yang hewan temaknya disita wajib melapor kepada Satpol PP dan Damkar dengan membawa bukti kepemilikan hewan temak. 2). Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan petemak wajib menebus hewan temaknya. 3). Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum tenggang waktu penebusan berakhir, petugas wajib memberitahukan berakhimya masa penebusan kepada petemak.

Pasal 9

(1)Hewan temak liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan hewan temak yang tidak ditebus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dijual oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lelang terbuka.
(3)Sebelum pelaksanaan lelang, petugas wajib memberitahukan kepada petemak bahwa hewan temaknya akan dilelang.
(4)Uang hasil pelelangan hewan temak yang diketahui pemiliknya dikembalikan kepada petemak setelah 5 diperhitungkan biaya pengamanan, biaya pemeliharaan selama di penampungan, dan biaya pelelangan.
(5)Uang hasil pelelangan hewan ternak yang tidak diketahui pemiliknya dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
(6)Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB IV

BIAYA PENANGKAPAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN

Pasal 10

(1)Terhadap peternak yang hewan ternaknya tertangkap dan/atau disita dikenakan biaya penangkapan dan pemeliharaan hewan temak selama berada di penampungan.
(2)Besar biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.biaya penangkapan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ekor.
2. b.biaya penangkapan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ekor.
3. c.biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ekor per hari.
4. d.biaya pemeliharaan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor per hari.
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABV BIAYA OPERASIONAL PENERTIBAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah wajib menganggarkan biaya operasional penertiban hewan ternak setiap tahunnya. 6
(2)Penganggaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…