DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud dari Perda ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, sedangkan tujuannya adalah memberikan perlindungan, ketentraman dan pedoman dalam pengendalian serta pengawasan penjualan minuman beralkohol. Minuman beralkohol dikelompokkan menjadi 4 jenis sesuai dengan kandungannya masing-masing. Untuk pengamanan setiap penjual minuman beralkohol wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari tempat penyimpanan dan setiap penjualan minuman beralkohol wajib memiliki izin dari Bupati, permohonan izin tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 3. 4. 5. 6. penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom. yang memimpin yang menjadi Bupati adalah Bupati Seluma. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pengendalian pengawasan minuman beralkohol. yang dan Kepala dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Minuman Beralkohol adalah mmuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fennentasi tanpa destilasi.
7.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan 3 pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan se bagaimana mestinya.
9.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuru ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
11.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12.Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13.Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
15.Hotel Berbintang adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang telah memenuhi kualifikasi hotel berbintang berdasarkan hasii Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
16.Restoran bertaraf Intemasional adalah tempat usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tertentu yang telah memenuhi kriteria dan standarisasi restoran bertaraf intemasional berdasarkan basil Sertifi.kasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
17.Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, 4 dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
18.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat lzin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
19.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;
20.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A;
21.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
22.Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.
23.Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan h ukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penjualan peredaran minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum, menjaga ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
b.menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan
c.memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol. s

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah pengendalian terhadap izin bagi pengecer minuman beralkohol dan pengawasan terhadap masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol

BAB II

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

(1)Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
2. b.minurnan Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
3. c.minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung eW alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus); dan
4. d.minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun.
(2)Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
(3)Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digunakan terbatas pada kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan bagi pemeluk agama tertentu.

BAB III

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

(1)Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dijual di Hotel Berbintang, Bar dan Restoran bertaraf Internasional.
(2)Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf b dan huruf c, hanya dapat dijual di Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel 6 Berbintang 5 (lima), Bar, dan Restoran bertaraf Intemasional.

Pasal 7

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hanya diizinkan untuk diminum di tempat, dengan ketentuan:

a.pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu ldentitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali Warga Negara Asing.
b.pembelian tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan untuk golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2).

Pasal 8

(1)Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, hanya dapat dijual secara eceran di supermarket dan hypermarket.
(2)Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(3)Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ( 1) BABIV PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

Setiap Penjual Langsung atau Beralkohol, wajib mencatat Pengecer Minuman dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.

(2)Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang, tanggal pengeluaran barang, dan asal barang.
(3)Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan. 7 BABV !ZIN USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 10

(1)Setiap usaha penjualan Minuman Beralkohol wajib memiliki izin dari Bupati.
(2)lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKP-A, SKPL-A dan SIUP-MB
(3)SKP-A sebagannana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A.
(4)SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada penjual langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A.
(5)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan Golongan C.
(6)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.

Pasal 11

(1)Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan.
(3)Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.Permohonan SKP-A
  1. 1.Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol;
  2. 2.Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
  3. 3.Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
  4. 4.Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. 5.Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan; 8
  6. 6.Fotocopy Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
  7. 7.Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
  8. 8.Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol GolonganA.
2. b.Permohonan SKPL-A I. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol;
  1. 2.Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
  2. 3.Fotocopy SIUP atau Izin Usaha Kepariwisataan;
  3. 4.Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
  4. 5.Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. 6.Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
  6. 7.Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
  7. 8.Pakta Integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.
3. c.Permohonan SIUP-MB
  1. 1.Fotocopy akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
  2. 2.Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
  3. 3.Fotocopy SIUP atau Izin Usaha Kepariwisataan;
  4. 4.Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha minuman beralkohol;
  5. 5.Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
  6. 6.Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  7. 7.Fotocopy KTP Penanggungjawab Perusahaan;
  8. 8.Pas photo penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
  9. 9.Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
(4)Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan, Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan perizinan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan.
(5)Apabila dalam pemeriksaan terdapat dokumen yang belum lengkap, Kepala dinas yang menyelenggarakan wusan perizinan wajib segera menyampaikan kepada Pemohon secara tertulis dalam jangka waktu paling 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen. 9
(6)Penyampaian sebagaimana memuat: informasi kekurangan dolrumen dimaksud pada ayat (4), paling sedikit
1. a.penjelasan persyaratan apa saJa yang belum dipenuhi;
2. b.hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
3. c.memberi batasan waktu yang cukup untuk melengkapi persyaratan.
(7)Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dokumen permohonan tidak dilengkapi, Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penz1nan pennohonan dimaksud.

Pasal 12

menolak

(1)Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak Permohonan dinyatakan lengkap, kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penz1nan menyampaikan dokumen persyaratan kepada Kepala dinas untuk diverifikasi lebih lanjut.
(2)Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dinas membentuk Tim Teknis Verifikasi Permohonan Izin Penjualan Minuman Beralkohol.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.memeriksa kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
2. b.melaksanakan pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin; dan
3. c.membuat berita acara basil verifikasi.
(4)Tim Teknis menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi kepada Kepala dinas sebagai bahan pertimbangan rekomendasi penerbitan 1z1n penjualan minuman beralkohol.
(5)Berdasarkan berita acara basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala dinas memberikan Rekomendasi perizinan berupa pemyataan ditolak atau diterima.
(6)Rekomendasi disampaikan sebagaimana dimaksud kepada Kepala menyelenggarakan urusan perizinan . pada ayat (4) dinas yang
(7)Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sampai dengan penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 10 ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling lama 9 (sembilan) hari sejak dokumen permohonan diterima oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…