DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN. Peraturan ini bertujuan: a. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKK; b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan c. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan. (1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi: a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT; c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT; (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi: a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW; c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja Lembaga adat mempunyai fungsi : a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan maupun Pemerintah Daerah; b. Mediator penyelesaian perselisihan dan konflik yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat; c. Pelestarian, pengembangan serta pendayagunaan adat istiadat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan melestarikan kebudayaan lokal; 36 d. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/ pemangku adat/ ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan; e. Pemberian dukungan dalam rangka penyusunan kebijakan dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dan Kelurahan berperan membantu kepala desa dan lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dan Kelurahan sebagai mitra pemerintah Desa dan kelurahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dan Kelurahan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoesia;
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama laindi bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7.Lurah adalah kepala kelurahan. 4
8.Lembaga Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat LK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah Desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9.Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah Desa dan kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
10.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11.Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah Desa dan kelurahan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa dan kelurahan.
12.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyaratan sebagai mitra kerja pemerintah Desa dan kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
13.Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang selanjutnya disingkat LKL adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah Desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
14.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar Pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Desa dan Kelurahan.
15.Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapankebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 5
16.Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar Desa dan kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Arah kebijakan LK meliputi:

a.Peningkatan kemampuan dan peran LK dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
b.Penetapan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga LK dapat menjalankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi pemerintahan daerah;
c.pengembangan kompetensi manajerial dan kemampuan LK dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; dan
d.Peningkatan akuntabilitas/pertanggungjawaban LK.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan:

a.mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKK;
b.mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
c.mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan. 6

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

(1)Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
(2)Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3)Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui forum musyawarah dan mufakat.
(4)Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(5)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi dan/atau diklarifikasi.

Pasal 5

(1)Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
(2)Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui forum musyawarah dan mufakat.
(3)Hasil Musyawarah dan Mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan .
(4)Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditandatangani oleh Lurah untuk dan atas nama Bupati . 7

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terdiri dari :

a.RT dan RW;
b.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
c.Tim Penggerak PKK;
d.Karang Taruna;
e.Lembaga Adat;
f.Kemasyarakatan Lainnya.

BAB IV

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 7

(1)RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai- nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
1. a.swadaya;
2. b.kegotongroyongan; dan
3. c.kekeluargaan.
(2)Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan;
2. b.ketentraman; dan
3. c.ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya. 8

Pasal 8

(1)Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.paling sedikit terdapat 50 (lima puluh) Kepala Keluarga;dan
2. b.paling banyak terdapat 60 (enam puluh lima) Kepala Keluarga.
(2)Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
(3)Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
(4)Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:
1. a.atas prakarsa masyarakat;
2. b.merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
3. c.Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah.
(5)Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 9

(1)Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.paling kurang 5 (lima) RT; dan
2. b.paling banyak 9 (sembilan) RT.
(2)Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
(3)Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
(4)Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan: 9
1. a.merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus RT; dan
2. b.Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah.
(5)Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 10

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…