DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Asas dan Tujuan, Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban dan Larangan, Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok: 1.Pasal 18ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945; 2.Undang-Undang Nomor 3Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/ 1/2011, Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan Menetapkan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten seluma.
4.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
5.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
6.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/ atau merokok; 2
7.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan menga.Jar dan/ atau tempat pengelolaan pendidikan dan/ atau pelatihan.
8.Tempat umum adalah semua tempat dan bangunan tertutup atau terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
9.Tempat kerja adalah setiap tempat dan bangunan tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan konpensasi termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
10.Kendaraan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran atau tidak dipungut bayaran.
11.Tempat bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
12.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
13.Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.
14.Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten seluma.
15.Iklan rokok, selanjutnya disebut Iklan, adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/ atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

KTR diselenggarakan dengan berasaskan keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keadilan, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan KTR bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; 3
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.
d.membatasi perilaku merokok secara bebas di kawasan umum dan kawasan tertentu; dan
e.mengurangi dan mencegah penggunaan rokok oleh anak- anak dan remaja usia sekolah.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1)KTR meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyediakan tempat atau ruangan khusus untuk merokok.
(4)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan syarat :
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik:
2. b.terpisah dari gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagai KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal pemerintah dan pimpinan badan usaha milik negara yang berada di wilayah Kabupaten Seluma untuk penyelenggaraan KTR di instansinya. 4

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN.

Pasal 6

Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:

1.menetapkan dan menerapkan KTR;
2.melalrukan pengawasan internal pada pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
3.melarang setiap orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
4.menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/ atau lokasi KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
5.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat- tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/ atau didengar baik;

Pasal 7

(1)Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.merokok di KTR.
2. b.membuat, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli rokok di KTR.
(2)Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan pada tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.

Pasal 8

(1)Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
1. a.peringatan lisan.
2. b.peringatan tertulis.
3. c.Penghentian sementara kegiatan.
4. d.pencabutan izin usaha.
(3)Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalru.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 5 BABV SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 9

( 1) Dalam rangka penegakan KTR, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.

(2)Keanggotaan Satuan Tugas Penegak KTR terdiri dari unsur dinas instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dan dapat melibatkan unsur Kepolisian RI.
(3)Pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

( 1) Satuan Tugas Penegak KTR mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan KTR dan melakukan tindakan terkait dengan pelanggaran ketentuan KTR.

(2)Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Tugas Penegak KTR dikoordinir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

( 1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka penyelenggaraan KTR.

(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, maupun secara kelompok.
(3)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui :
1. a.memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan KTR;
2. b.ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
3. c.mengingatkan setiap orang untuk tidak merokok di KTR;
4. d.mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran KTR kepada penanggungjawab KTR atau pihak yang berwenang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 6

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…