DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi pengelolaan zakat dan manfaat zakat yang di kelola oleh muzakki dan dibagikan kepada mustahik. Pada BAB V dijelaskan mengenai Infak, sadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Selanjutnya pada BAB IV diuraikan mengenai pembentukan, kedudukan, dan wewenang Badan Amil Zakat Kabupaten terkait. Dengan peraturan ini diharapkan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Terkait dengan biaya operasional BAZNAS dibiayai dengan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Hak Amil. Maka, dari itu BAZNAS juga di awasi oleh Bupati dan juga dilakukan pengauditan yang dilakukan oleh akuntan publik.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan; b . bahwa pengelolaan zakat perlu terns ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;
c.bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan mu.zakki, mustahik dan amil zakat, perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, lnfaq dan Sedekah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4266); 1
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5508); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA Menetapkan : dan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH. 2 ' '

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Seluma.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5.Kemenag adalah instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Kabupaten Seluma.
6.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
7.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.
8.Zakat mal adalah merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan hukum.
9.Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan oleh umat islam setiap bulan romadhan sebelum idul fitri.
10.Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12.Rikaz adalah hasil galian harta zaroan purbakala yang tidak bertuan.
13.Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.
14.Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bersedekah. 17.Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
15.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
18.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten disebut BAZNAS Kabupaten adalah 3 yang selanjutnya Lembaga yang ' ' melakukan pengelolaan zakat dalarn wilayah Kabupaten Seluma.
19.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
20.Unit Pengumpul Zakat Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk: oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
21.Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
22.Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki oleh muzakki.
23.Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS Kabupaten dan baru akan dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang- utangnya jika ada;
24.Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama islam yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
25.Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau Badan yang dilakasanakan pada waktu orang itu hidup kepada BAZNAS Kabupaten.
26.Kaffarat adalah denda wajib yang dibayar kepada BAZNAS Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama. BABU ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berpedoman pada asas:

a.syariat Islam;
b.amanah; C. kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a.meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat; dan
b.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 4

BAB III

PENGGOWNGAN DAN JENIS ZAKAT

Pasal 4

(1)Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.emas, perak dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya
3. c.pemiagaan;
4. d.pertanian, perkebunan dan kehutanan;
5. e.pertemakan dan perikanan;
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
  1. 1.rikaz.
(3)Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

BAB IV

MUZAKKI DAN MUSTAHIK

Pasal 5

(1)Muzakki terdiri orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar Daerah.
(2)Muzakki didalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah muzakki yang bertempat tinggal a tau berkedudukan dan mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan di Daerah.
(3)Muzakki di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah muzakki yang tidak bertempat tinggal atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan didaerah tetapi melakukan usaha dan memperoleh penghasilan di Daerah.

Pasal 6

(1)Mustahik terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu:
1. a.fakir;
2. b.miskin; C. amil zakat;
3. d.muallaf;
4. e.riqob;
5. f.gharim;
6. g.ibnusabil; dan
7. h.fii Sabillillah.
(2)Setiap Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya. 5 BABV INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN

Pasal 7

(1)Selain zakat, terdapat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
(2)Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Hibah dapat di keluarkan oleh seorag muslim atau badan usaha berdasarkan ketentuan agama islam;
2. b.Wasiat dan Waris dapat di keluarkan oleh seorag muslim berdasarkan ketentuan agama islam;
3. c.Kaffarat wajib dikeluarkan oleh seorag muslim yang melanggar ketentuan agama berdasarkan ketentuan agama islam.
(3)Penghitungan dan pengumpulan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilaksana.kan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten.
(2)BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
(3)BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(4)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 6 perusahaan swasta dan perwakilan Kabupaten di Provinsi serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya. Bagi.an Kedua Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…