DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: RPJMD BAB III: PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB IV: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan SALINAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 tahun 2014 tentang Sistem Perencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014 Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025-2029.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB V : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seluma.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seluma yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
9.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir periode perencanaan sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11.Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
12.Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan.
13.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
14.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
1. a.penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
2. b.penyusunan RKPD.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Bupati.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.
(3)Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
(4)Tindak lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan/atau
2. b.penyusunan RPJMD periode berikutnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD.
(5)Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Dalam hal masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, maka untuk kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD tahun berkenaan, Pemerintah Daerah tetap menyusun Rancangan RKPD tahun berkenaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan mempedomani RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini, serta memperhatikan RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
(2)Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini maka penyebutan Perangkat Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma. Ditetapkan di Tais pada tanggal 27 November 2025 BUPATI SELUMA, ttd, TEDDY RAHMAN Diundangkan di Tais pada tanggal 27 November 2025 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, ttd, DEDDY RAMDHANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU: 4/51/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025-2029 I. UMUM Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, memperluas lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai penjabaran visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan daerah di Kabupaten Seluma diselenggarakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menerapkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Seiring dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma masa jabatan 2025-2030 Pemerintah Kabupaten Seluma wajib segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 bulan sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, logis model, berfikir sistem, dan sistem dinamis. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…