DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian Air Susu Ibu Ekslusif kepada Bayi dapat menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan asupan yang bergizi sejak dilahirkan hingga waktu yang ditentukan sehingga dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan dan perkembangannya; C. bahwa untuk meningkatkan peran dan dukungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam melindungi, menjaga serta memenuhi hak Bayi untuk mendapatkan Air Susu lbu Ekslusif, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif; 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); PEMERINTAH KAB. S!;LUMA " BAGIAN HUKUM · PEHELAAH DRAFT PRODUK liUKUM KABUPATENSElUMA • • 3.Undang-UndangNomor36 Tahun2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009Nomor 144,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5063); 4.Undang-UndangNomor39 Tahun1999tentang Hak AsasiManusia(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun1999Nomor 165,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 3886); 5.Undang-UndangNomor44Tahun2009tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009 Nomor 153,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5072); 6 .Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhirUndang-UndangNomor 9 Tahun2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang- UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015Nomor58,TambahanLembaranNegaraTahun 5679); 7 .Undang-UndangNomor35 Tahun2014 tentang PerubahanatasUndang-UndangNomor23Tahun2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor297,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5606) ; 8.Undang-UndangNomor36 Tahun2014 tentangTenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor298,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5607); 9 .Peraturan PemerintahNomor33 Tahun2012 tentang PemberianAirSusuIbu Eksklusif (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2012Nomor58 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5291); 10.PeraturanMenteriKesehatan Republik IndonesiaNomor 15Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus MenyusuiDan/AtauMemerah AirSusuIbu (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2013Nomor 441); 11 .PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara satuanPendidikan Kesehatan,Penyelenggarasatuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi dibidang Kesehatan serta Produsen dan DistributorSusu Formula bayidan/atau Produk Bayi Lainnya yang dapat menghambat Keberhasilan Program Pemberian AirSusu Ibu Eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 541); I ' • Menetapkan • 12. 13. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesiaNomor 97 Tahun2014ten tangPelayanan Kesehatan Masa SebelumHamil,MasaHamil,Persalinan,Dan Masa SesudahMelahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi,SertaPelayanan Kesehatan Seksual(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 135); Peraturan BersamaMenteri NegaraPemberdayaan PerempuanRepublik Indonesia,MenteriTenagaKerja DanTransmigrasiRepublikIndonesiaDanMenteri KesehatanRepublikIndonesiaNomor 48/Men.PP/XII/2008Nomor PER.27/MEN/XII/2008dan Nomor1177/Menkes/PB/XII/ 2008 tentang Peningkatan PemberianAirSusuIbu Selama WaktuKerja DiTempat Kerja; DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN SELUMA Dan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN, INISIASI MENYUSU DINIDANAIR SUSU IBU EKSKLUSIF BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Kabupaten adalah Kabupaten Seluma.

2.Pemerintah Daerah adalahKepalaDaerah sebagaiunsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenang daerah otonom ..
3.Bupati adalah Bupati Seluma.
4.Dinas adalah SatuanKerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas danfungsi di bidang kesehatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala SatuanKerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI I F'.- - I. KA~. SELUMA • • sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
8.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11.Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling menyusui;
12.Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Susu formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14.Produk Bayi lain adalah produk Bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan Bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
16.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
17.Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.
18.Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan Air Susu lbu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah. I A I ~- T • -l --__:.-- • •

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pelayanan persalinan aman dan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
b.meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
c.memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat dengan mengurangi pemakaian susu formula Bayi dan atau produk Bayi lain; dan
d.meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 3

Pengaturan pelayanan persalinan aman dan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a.menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas;
b.melindungi pemenuhan hak Ibu dan Bayi untuk mendapatkan Pelayanan Persalinan, Pelayanan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai 2 (dua) tahun guna meningkatkan gizi dan kekebalan Bayi;
c.memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya; dan
d.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pelayanan Persalinan;
b.ASI Eksklusif
c.Penggunaan Susu Formula dan Produk susu lainnya;
d.Tempat Kerja dan Sarana Umum;
e.Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten; dan
f.Peran serta masyarakat. • • BABIV PELAYANANPERSALINANDANAIR SUSU IBU EKSKLUSIF

(1).Persalinanharusdilak:ukan di fasilitaspelayanan kesehatan.
(2).Persalinansebagaimanadmaksud padaayat(1)diberikan kepada ibubersalin dalambentuk5 (Lima)aspekdasar meliputi: a.Membuatkeputusanklinik ; b.Asuhan sayang ibudansayangbayi; c.Pencegahaninfeksi; d.Pencatatanataurekammedisterhadapasuhan persalinan;dan e.Rujukanpada kasuskomplikasiibudanbayibarulahir.
(3).Persalinansebagaimana dimaksudpadaayat(2)dilakukan sesuai denganstandarAsuhan PersalinanNormal Pasal 6
(1).Setiapibuhamil yangmaumelahirkanwajibataspelayanan persalinan.
(2).Pemeriksaankesehatan sebagaimana dimaksud padaayat(1) dilak:ukan olehtenaga kesehatan.
(3).Pemeriksaan Kesehatan sebelum pelayanan persalinan terhadap ibu hamildilak:ukan paling sedikit4 (empat) kali.
(4).Tenagakesehatan yang memberikan pelayanan persalinan wajib melak:ukanpencatatanmedik.
(5).PemerintahDaerah menyediakanfasilitaspersalinan sesuai denganstandar upayapersalinan.

Pasal 7

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud padaPasal6 Ayat(3)sebelum diberikan pelayanan persalinandilak:ukan paling sedikit 4 (empat) kaliselama masakehamilan yang dilakukan:

a.1 (Satu) kalipada trisemester pertama;
b.1 (Satu) kalipada trisemester kedua; dan
c.2 (Dua) kalipada trisemester ketiga Pasal 8
1. 1.Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(4) dikenakan sanksi administrasi berupa : • • a.teguranlisan; b.tegurantertulis;dan/atau c.pencabutanizin. 2.Tatacarapengenaan sanksiadministrativesebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksanakan dengan berpedoman padaketentuan peraturanPerundang-undangan yang berlaku.

(1)Setiapibuyang melahirkanharusmemberikanASIEksklusif kepadaBayiyangdilahirkan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)tidak berlaku apabila terdapat:
1. a.indikasimedis. b.ibu tidak ada. c.ibu terpisah dariBayi.
(3)Penentuanindikasi medissebagaimana dimaksudpadaayat
(2)hurufaditetapkanoleh dokter.
(4)Dokterdalam menentukanindikasi medis sebagaimana dimaksudpadaayat(3)harussesuai denganstandarprofesi, standarpelayanan,dan standarproseduroperasional.
(5)Dalam hal didaerah tertentu tidak terdapatdokter, penentuanada atautidaknya indikasi medisdapatdilakukan olehbidanatauperawat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Tenaga kesehatan danPenyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajibmelakukanm1s1asimenyusudini kesempatan pada ibuuntukmelakukanIMO paling singkat 1 (satu) jam.
(2)Inisiasimenyusudini sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu. i] • • Pasal 11
(1)Tenaga KesehatandanPenyelenggaraFasilitas Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud dalamPasal10ayat(1)dikenakan sanksiadministrative berupa: a.Teguranlisan; b.Tegurantertulis;dan/atau c.Pencabutanizin.
(2)Tatacarapengenaan sanksiadministrativesebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksanakan dengan berpedoman padaketentuan peraturanPerundang-undangan yang berlaku.
(1)TenagakesehatandanPenyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatanwajibmelakukan rawat gabungkecualiada indikasi medisyang ditetapkanoleh dokter.
(2)Rawatgabung dilakukan dengan menempatkan ibudanBayi dalam1 (satu)ruangan.
(3)Rawatgabung sebagaimana dimaksudpadaayat(1) dimaksudkanuntukmemudahkan ibusetiapsaat memberikanASIEksklusif kepadaBayi.

Pasal 13

(1)Tenaga KesehatandanPenyelenggara Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal12ayat(1)dikenakan sanksiadministrativeberupa:
1. a.Teguran lisan; b.Teguran tertulis;dan/ atau c.Pencabutanizin.
(2)Tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimanadi maksud pada ayat(1)dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Dalam hal ASI Eksklusif tidak dapat diberikan oleh ibu kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dan ayat (2), pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh Pendonor ASL • •
(2)Pemberian ASI Eksklusif oleh Pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
1. a.permintaan ibu kandung atau keluarga Bayi yang bersangkutan;
2. b.identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;
3. c.persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
4. d.pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
5. e.ASI tidak diperjualbelikan.
(3)Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.
(4)Ibu atau keluarga Bayi penerima donor ASI bersama-sama dengan calon pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASL
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/ atau anggota keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
(2)Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
(3)
1. a.keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
2. b.gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
3. c.akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
4. d.kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASL Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pendampingan. dan edukasi ASI Eksklusif pada ayat (1) dan ayat (2) dapat penyuluhan, konseling dan • •
(4)Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

Pasal 16

( 1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) dikenakan sanksi administrative berupa :

a.Teguran lisan;
b.Teguran tertulis; dan/ atau
c.Pencabutan izin.

(2)Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

( 1) Pemerintah Daerah Ka bupaten Seluma wajib menyusun pedoman pelaksanaan pemberian informasi dan edukasi program ASI eksklusif.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BABV PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…