DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

setiap orang dilarang menyediakan sarana atau tempat usaha untuk melalukan praktik prostitusi di wilayah Daerah. Setiap orang yang melakukan sarana atau tempat usaha untuk melakukan praktik prostitusi di wilayah daerah sebagaimana yang dimaksudkan, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 296 kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, ideologi Pancasila dan kesusilaan serta merendahkan harkat dan martabat manusia;
b.bahwa untuk mencegah perkembangan kegiatan prostitusi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, keamanan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan pelarangan;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi praktik prostitusi di Kabupaten Seluma, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Prostitusi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) ;
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 720 ); • • 6.Undang-UndangNomor 11Tahun2008 tentangInformasi danTransaksiElektronik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor58,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4843); 7.Undang-UndangNomor44Tahun2008 ten tangPomografi (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2008Nomor 181,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4928); 8.Undang-UndangNomor36 Tahun2009tentangKesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2008Nomor 144,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor5063); 9.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587),sebagaimana yang telah diubahterakhir dengan Undang-UndangNomor 9Tahun2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang- UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2015 Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan Menetapkan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PROSTITUSI.

BAB II

LARANGAN Pasal 2 Setiaporangdilarangmelakukan praktik prostitusidi wilayah Daerah.

Pasal 3

Setiap orang dilarang menyediakansarana atautempatusaha untukmelakukan praktik prostitusidi wilayahDaerah.

Pasal 4

Setiap orang dilarangmenjalankanprofesi Mucikarisebagai perantaraataupenyediaPSK.

(1)Pemerintah Kabupatenwajibmelakukan upayapencegahan danpenanggulangan praktik prostitusidi wilayah Kabupaten.
(2)Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa upayapreventifdanupayarepresif.

BAB III

PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI Pasal 5

Pasal 6

Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:

a.Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohaniaan.
b.Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahamannilai perkawinan dalam kehidupan rumahtangga.
c.Memberikan bimbingandan penyuluhansosial dengan tujuanmemberikan pemahaman tentang bahaya dan akibat pelacuran.
d.Melakukan aktivitas rehabilitasidanresosialisasipara PSKagar bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila.
e.Menyediakan tempat penampungan sementarabagipara wanita PSKyang terkena razia disertai pembinaan sesuai minat dan bakat masing-masing. f.Menyediakan lapangan kerja barubagi PSK yang bersedia meninggalkan praktik prostitusi.
g.Mengadakan pendekatan terhadap keluarga paraPSKdan masyarakat dalam rangka pengembalian ke tempat asalnya.
h.Melaksanakan tindakan razia ke tempat yang diduga digunakan untuk melakukan praktik prostitusi.
1. 1.Menutup sarana atau tempat usaha yang digunakan untuk melakukan praktik prostitusi. 3 • •

(1)(2}
(3)
(4)Pasal 7 Upayapenanggulangan praktik prostitusi sebagaimana dimaksud dalamPasal5dilaksanakan secara terpadu, danlintassektoral. Dalammelakukan penanggulangan sebagaimana dimaksudpadaayat(1),Bupati membentukTimTerpadu Penanggulangan Prostitusiyangterdiridariunsur pemerintahdaerahdantokohmasyarakat serta dapat melibatkanunsurkepolisiandanTNI. Timterpadu sebagaimana dimaksudpada ayat(2)terdiri dari DinasSosial,Dinas KesehatandanDinas Tenaga Kerja. TimTerpadu sebagaimana dimaksud dikoordinasikanolehperangkat menyelenggarakanurusanketentraman umum. BABN PEMBIAYAAN Pasal 8 pada ayat(2) daerahyang danketertiban
(1)Biayapenanggulangan prostitusi bersumber dariAPBD.
(2)Biayasebagaimana dimaksud pada ayat(1)dianggarkan setiap tahunnya.
(3)SelaindariAPBD,biaya penanggulangan prostitusidapat berasal darisumberlain yang tidakmengikat.
(1)
(2)BABV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 9 Masyarakatdapat berperan serta dalam pencegahandan penanggulangan praktik prostitusi baik secara perorangan maupun secaraorgan1sas1. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.menjaga lingkungannya dari praktik prostitusi;
2. b.melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya praktik prostitusi;
3. c.membimbing dan membina pekerja seks komersial agar meninggalkan pekerjaan tersebut;
4. d.memberikan penyuluhan dansosialisasi;
5. e.melakukan rehabilitasi dan resosialisasi bagi pekerja seks komersial. 4 • •

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 10

(1)Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah lnl.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. e.mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;dan
  1. 1.mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan praktik prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik sebagai PSK atau pengguna PSK, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 5 • •

Pasal 12

Setiap orang yang menyediak:an sarana atau tempat usaha untuk melakukan prak:tik prostitusi di wilayah Daerah sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 13

Setiap orang yang melakukan profesi sebagai Mucikari sebagaimana dimak:sud dalam pasal 4, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini den an penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma. 2018 Diundangkan di Tais Pada tanggal ?b Juli 2018 SEKRETARIS DAE H KABUPATEN SELUMA, LEMBARAN DAE PATEN SELUMA TAHUN 2018 NOMOR. ..~ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINS! BENGKULU: NOMOR 23 TAHUN 2018 6

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…