DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

MENGATUR MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN, DIATUR JUGA TENTANG ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN, PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN, FORUM TJSLP, PENDANAAN,PENERIMA TJSLP, PENGHARGAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, SERTA SANKSI ADMINISTRATIF

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu bentuk peran serta perusahaan sebagai pelaku usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingk:ungan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat, maka harus disinergikan dengan program pembangunan daerah;
c.bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingk:ungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA Dan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
3.Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah maupun pemerintah daerah, yang berbentuk perseroan terbatas dan usaha dibidang sumber daya alam yang menjalankan usaha di Kabupaten, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
4.Bupati adalah Bupati Seluma.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
6.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang berdomisili di Kabupaten Seluma.
7.Sasaran Penyelenggara TJSLP adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan atau Masyarakat.
8.Penerima manfaat adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat di lokasi pelaksanaan TJSLP. 2
9.Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP. Untuk mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasikan,dan mensinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
10.Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan pada asas:

a.Kepastian Hukum;
b.Kemanfaatan Umum;
c.Kebersamaan;
d.Keterbukaan;
e.Kemitraan;
f.Keseimbangan;
g.Keserasian
h.Keterpaduan;
1. 1.Keadilan;
j.Kesepakatan;
k.Berkelanjutan; dan
1. 1.Berwawasan Lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk:

a.Mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b.Memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan;
c.Memberi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pihak lainnya dalam melakukan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP; dan
d.Mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

a.Terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
b.Terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah;
c.Terwujudnya sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP; dan
d.Tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal. 3 \ __,

BAB III

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 5

Setiap perusahaan yang melaksanakan usahanya di wilayah Kabupaten wajib melaksanakan program TJSLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyelenggaraan TJSLP diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Kabupaten.

Pasal 7

Sasaran TJSLP meliputi 2 (dua) bidang yaitu bidang lingk:ungan hidup dan bidang sosial.

a.Lingkungan hidup yaitu merupakan sebuah kesatuan ruang dengan segala sesuatu antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.
b.Bidang sosial yaitu suatu system sosial budaya merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan dalam pandangan hidup, falsafah Negara dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara yang menjadi asa untuk melandasi pola perilaku dan tata struktur masyarakat yang ada.

Pasal 8

Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a diarahkan pada program perbaikan infrastruktur dan sanitasi lingk:ungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 9

Bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b diarahkan pada program:

a.Pengembangan Pendidikan;
b.Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
c.Pengembangan Olah raga, Seni, Budaya, dan Pariwisata;
d.Keagamaan;
e.Pengembangan Ekonomi kreatif;
f.Penanganan Masyarakat ti.dak mampu;
g.Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak;
h.Kedarnratan. 4

Pasal 10

Bidang Pengembangan Pendidikansebagaimana dimaksud dalam pasal 9hurufameliputibantuanpendidikan,fasilitaspenunjangpendidikan untukmeningkatkan kecerdasan masyarakat, pendidikanformaldan nonformal.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…