DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 (1) Pengelolaan sampah dilakukan oleh: a. Pemerintah Kabupaten; b. Masyarakat; dan c. Badan (2) Pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta peran masyarakat dan badan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan proporsional, efektif dan efisien.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentangPengelolaanSampah; 1. 2. 3 . 4. 5. 6. Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; Undang-UndangNomor 3Tahun2003 tentang Pembentukan KabupatenMuko-Muko,Kabupaten Seluma danKabupaten Kaur di Provinsibengkulu(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003Nomor 23, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4266); Undang-UndangNomor 18Tahun2008 tentangPengelolaan sampah(Lembaran Negra Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-UndangNomor32 Tahun 2009 tentang PerlindungandanPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara ,_I,1,.,.., CELUMA · I ~•l ! !'<'•~ ~. c.V,t~~"r i~,S" ..,~; + I~~~rn ~--Jw.A • • ' • j • RepublikIndonesiaTahun2012Nomor1881Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5347); 7.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor33 Tahun2010 tentangPedomanPengelolaanSampah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor 274); DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN SELUMA Menetapkan Dan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN; PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN SAMPAH DI KABUPATEN SELUMA .

BAB II

PENGELOLAANSAMPAH

Pasal 2

( 1) Pengelolaan sampah dilakukan oleh: a ; Pemerintah Kabupaten; b . masyarakat; dan

c.Badan ', • •

(2)Pengelolaansampahmemerlukan kepastianhukum, kejelasantanggung jawabdankewenangan Pemerintah Kabupatenserta peran masyarakatdanbadansehingga pengelolaansampah dapatberjalansecaraproporsional, efektifdan efisien.

Pasal 3

(1)Sampah yangdikelolaberdasarkan PeraturanDaerah1n1 terdiriatas: a.sampah rumahtangga;dan b.sampahsejenissampah rumahtangga.
(2)Sampahrumahtangga sebagaimana dimaksudpadaayat
(1)hurufadarikegiatan sehari-hari dalamrumahtangga tidaktermasuktinjadan sampahspesifik.
(3)Sampahsejenissampah rumahtangga sebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufbberasal dari kawasan komersial,kawasan industri, kawasan khusus;fasilitas sosial, fasilitasumumdan/ataufasilitas lainnya.
(4)Sampahspesifik meliputi: a.sampahyang mengandungbahanberbahayadan beracun; b.sampahyang mengandung limbahbahanberbahaya danberacun; c.sampahyang timbul akibat bencana; d.puing bongkaran bangunan; e.sampahyang secarateknologibelumdapatdiolah; dan/atau f.sampahyang timbul secara tidakperiodik.
(5)Tata caramengenai pengelolaansampahspesifik sebagaimana dimaksudpadaayat(4)mengacu kepada peraturan perundang-undangan yangberlalru.

Pasal 4

Dalam pengelolaansampah, setiap orang berhak: a.mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman,dan sehat; b.mendapatkan pelayanan dalampengelolaansampah secara baikdanberwawasan lingkungandari Pemerintah Daerah dan/ atau pihaklain yangdiberi tanggung jawabuntukitu; c.memanfaatkan, mengolahdan membuang sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; d.mendapatkan perlindungandan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPAsampah;

e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaansampah secara baik dan berwawasan lingkungan. \ ' • • BABIII ASASDAN TUJUAN
a.harmoni,dankelestarian lingkungan; b.tanggungjawab; c.berkelanjutan; d.manfaat; e.keadilan; f.kesadaran; g.kebersamaan; h.kesehatan; 1.keamanan;dan
j.nilai ekonomi. a.mewujudkan budaya hidupbersih,indah dansehat bagi seluruh masyarakat; b.mewujudkan lingkungan yang bersihdan sehatdisemua kawasan; c.meningkatkan peran serta masyarakatpengelolaan sampah.

BAB IV

PERENCANMN DAN RENCANAINDUKPENGURANGAN DAN PENANGANANSAMPAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten menyusun rencana pengurangan dan penanganan sa.mpah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas.
(2)Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)sekurang-kurangnya memuat:
1. a.target pengurangan sampah;
2. b.target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari su~be:s~pah\ ' I ~-~ ) • • sampai dengan TPA;
3. c.pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
4. d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
5. e.rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah. Paragraf Kedua Rencana Induk Pengelolaan Sampah

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten menyusun rencana induk pengelolaan sampah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan Dinas .
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah; h . pemprosesan akhir sampah; dan
8. i.pendanaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

a.pembatasan timbulan sampah;
b.pemanfaatan kembali sampah; dan
c.pendauran ulang sampah. Pasar 10 Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui kegiatan: a . pemantauan dan superv1s1 pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh badan;dan
b.fasilitasi kepada masyarakat dan badan dalam mengembangkan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah. ' • • BagianKetiga Penanganan Sampah Pasal 11 Penanganansampahdilakukan dengancara: a.pemilahan; b.pengumpulan; c.pengangkutan;
d.pengolahan;dan e.pemprosesanakhir sampah.

Pasal 12

(1)Pemilahansebagaimana dimaksud dalam pasal11hurufa dilakukanmelalui kegiatan pengelompokansampah meliputi: a.sampahyang mengandungbahanberbahayadan beracun sertalimbahbahanberbahayadanberacun; b.sampahyangmudahterurai; c.sampahyangdapatdigunakankembali; d.sampahyangdapat didaurulang;dan e.sampahlainnya.
(2)Pemilahansampahsebagaimana dimaksudpadaayat(1) harusmenggunakansaranayang memenuhi persyaratan meliputi: a.jumlah sarana sesuai jenispengelompokansam.pah;
1. b.diberi labelatautanda;dan c .bahan, bentuk,dan warnawadah.

Pasal 13

(1)Pemilahansampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukanoleh: a.setiap orang pada sumbemya;
1. b.pengelolakawasan permukiman, kawasankomersial, kawasan industri, kawasan khusus,fasilitasumum, fasilitas sosial,danfasilitas lainnya;dan c.Pemerintah Kahupaten.
(2)Dalam hal masyarakatsuatukawasan belum melakukan pemilahan sampahdisumber sampah, pemilahan dilakukan di UPSdan/ atauTPA.

Pasal 14

(1)Kegiatanpengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11hurufb, meliputi:
1. a.pengumpulan sampah dilakukan secara amanbagi kesehatan danlingkungan;
2. b.penyediaan TPSdan/atauUPS yang arnan bagi kesehatan dan lingkungan;
(2)TPSdan/atauUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b wajib memenuhi kriteria:
1. a.luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
2. b.mudah diakses;
3. c.tertutup; dan f • •
4. d.memilikijadwalpengumpulandanpengangkutan.
(3)Pengumpulan sebagaimana dimaksuddalarnayat(1) dilakukan sejakpemindahansarnpah daritempat sarnpah rumahtanggakeTPSsarnpai keUPSdan/atauTPAdengan tetapmenjarninterpisahnya sarnpah sesuai dengansejenis sampah.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratanteknis pengumpulandanpenyediaanTPSdan/atauUPSdiatur denganPeraturanBupati.

Pasal 15

(1)Pengangkutan sebagaimana dimaksuddalarn Pasal 11 hurufcdilaksanakanoleh: a.lembaga pengelolasarnpah yang dibentukoleh RT/RW/Dusun ataunarna lainnyauntuksampahdari rumahtangga yang diangkutkeTPS; b.pemerintah Kecamatanuntuksampahorganikdari TPSkeUPS; c.Pemerintah Kabupatenuntuksarnpah residu dariTPS keTPA;
1. d.pengelolakawasanuntuksarnpah kawasan perrnukiman,kawasankomersial,kawasan industri, dankawasankhususyang telahterpilah;dari surnber sarnpah sarnpai keTPS, UPSdan/atauTPA;dan e.Pemerintah Kabupatenuntuksarnpah darifasilitas umum,fasilitas sosial,danfasilitaslainnya dari sumber sarnpahdan/ ataudariTPS /TPST sarnpai ke UPSdan/atauTPA.
(2)Pelaksanaan pengangkutan sarnpah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)tetapmenjarninterpisahnya sarnpah sesuai dengansejenis sarnpah.
(3)Alatpengangkutan sarnpahharusmemenuhi persyaratan kearnanan, kesehatanlingkungan, kenyarnandan kebersihan.
(1)
(2)
(1)

Pasal 16

Jenis saranapengangkutan sarnpahmeliputi:

a.gerobak sarnpah; b.motor sarnpah;atau c.truksampah.
d.Mobil Pick- Upsarnpah Sarana pengangkutan sarnpah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut: a.menggunakan bak dengan penutup; dan
b.tinggibak maksimum 1,6 (satu komaenarn) meter.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…