DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan bupati.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukandan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Seluma; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2 .Undang-UndangNomor 3Tahun2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten SelumadanKabupaten Kaur diProvinsiBengkulu (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003Nomor 23,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4266); 3 .Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaatasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik ' J .• • • IndonesiaTahun2016Nornor114,TarnbahanLernbaran Negara RepublikIndonesiaNornor 5887); DenganPersetujuanBersarna DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SELUMA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalarnPeraturan Daerahiniyang dirnaksud dengan: a.KabupatenadalahKabupatenSelurna. b.Pernerintah Kabupatenadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yangmermrnpm pelaksanaanurusanpemerintahan yangrnenjadi kewenangandaerahotonom. c.BupatiadalahBupati Seluma.

d.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRDadalahLembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukansebagaiunsurpenyelenggara pemerintahan daerah. e.Perangkat Daerah adalahunsurpembantu Bupatidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. f.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, merupakanunsurstafdalarnpenyusunan kebijakandanpengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. g.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat D PRDadalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, rnerupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 2 • •
h.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Seluma yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1. 1.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Seluma yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. J. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Seluma yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
k.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
1. 1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A yang merupakan unsur staf;
b.Sekretariat DPRD Tipe B yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat Daerah tipe A yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
d.Dinas, terdiri dari :
1. 1.Dinas Tipe A terdiri dari: a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b) c) Dinas Pendidikan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan 3 • • dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan d) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran;
2. 2.Dinas Tipe B terdiri dari: a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bidang Perhubungan dan Bidang Pertanahan; c) Dinas Pertanian, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sub Sektor Perkebunan serta Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan; d) Dinas Kesehatan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; e) Dinas Komunikasi dan lnformatika, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian; f) Dinas Ketahanan Pangan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; g) Dinas Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan 4 • • i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. j) Dinas Perikanan, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
3. 3.Dinas Tipe C terdiri dari: a) Dinas Sosial menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; b) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan. c) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, serta Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; d) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata serta Bidang Kepemudaan dan Olahraga;dan e) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi .
e.Badan terdiri dari :
1. 1.Badan Tipe A terdiri dari: a) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan, serta Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang menyelenggarakan urusan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan; dan 5 • • f. 3.BadanPenelitiandanPengembanganTipeC, melaksanakanfungsiPenunjangBidang Penelitiandan Pengembangan. Kecamatanterdiri dari: 1.KecamatanTipeAterdiri dari: a)Kecamatan Sukaraja; b)KecamatanAirPeriukan; c)KecamatanLubukSandi; cl)Kecamatan SelumaUtara; e)Kecamatan SelumaSelatan; f)KecamatanTalo; g)KecamatanUluTalo; h)KecamatanIlir Talo; i)KecamatanTaloKecil; j)Kecamatan SemidangAlas;dan k)Kecamatan SemidangAlasMaras. 2.KecamatanTipeBterdiri dari: a)Kecamatan Seluma; b)KecamatanSeluma Barat;dan c)KecamatanSelumaTimur.

Pasal 3

Ketentuanlebihlanjutmengenrukedudukan,susunan organ1sas1,tugasdanfungsiserta tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2diatur dengan Peraturan Dupati.

(1)Pada Dinas DaerahclanBadan Daerah dapat dibentukUPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dibentuk untuk melaksanakansebagian kegiatan telrnis operasionaldan/ atau .I kegiat:an tela1is penunJang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukanUPT sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. 6 • • Pasal 5
(1)SelainUPI'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,terdapat UPTdi bidang pendidikanberupasatuanpendidikan daerahdanUPTdibidangkesehatan berupa Rumah Sakit Daerahdan PusatKesehatan Masyarakat.
(2)Satuanpendidikandaerahsebagaimana dimaksudpada ayat(1)berbentuksatuanpendidikanformal.
(3)Rumah Sakit Daerahdan PusatKesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksudpadaayat(1)merupakanunit organisasi bersifat fungsionaldan unitlayanan yang bekerja secaraprofesional.
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersifat otonomdalampenyelenggaraantatakelolarumah sakitdan tatakelola klinisserta menerapkanpola pengelolaankeuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB ILL

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELURAHAN Pasal 4

Pasal 6

(1)Untuk membantuataumelaksanakansebagiantugas Camat, dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedomanpada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Kelurahan dipimpin oleh KepalaKelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan danbertanggung jawab kepada Camat.
(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantuoleh 3 (tiga) stafahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. 7 ,.. ... . • • BABV KEPEGAWAIAN Pasal 8 PejabatAparaturSipil NegarapadaPerangkat DaerahdanStafAhli diangkat dan diberhentikanolehBupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku. BABVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9
(1)PadasaatPeraturan Daerahinimulai berlaku,Perangkat Daerah yang melaksanakan UrusanPemerintahandibidang kesatuan bangsadanpolitiktetap melaksanakan tugasnya sampai denganperaturan perundang-undangan mengenai pelaksanaanurusanpemerintahanumumdiundangkan.
(2)Dalamhal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahandibidangkesatuan bangsadanpolitik sebagaimana dimaksud padaayat(1)tergabung dengan Urusan Pemerintahanlain,Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsadanpolitik.
(3)Anggaran penyelenggaraanUrusan Pemerintahandibidang kesatuan bangsa danpolitiksebagaimana dimaksud pada ayat(1)dibebankan padaAnggaranPendapatandan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undanganmengenai pelaksanaanurusanpemerintahan umumdiundangkan.

BAB IV

STAF AHLI Pasal 7

Pasal 10

PadasaatPeraturan Daerah ini mulai berlaku,Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengandibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,UPfyang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampru dengan 8 ,.. ., , . \ " • • ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPI' yang barn.

Pasal 12

Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah, untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 b. C. Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2007 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 9) kecuali mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 9 t~' t '., / ' " .. • • d.PeraturanDaerah Kabupaten SelumaNomor 17Tahun 2007tentangSusunanOrganisasidanTataKerja KecamatandanKelurahan Kabupaten Seluma{Lembaran Daerah Kabupaten SelumaTahun2007Nomor 1 7); e.PeraturanDaerah Kabupaten SelumaNomor9Tahun2010 tentangSusunanOrganisasidan.TataKerjaLembagaLain Perangkat Daerah Kabupaten Seluma(LembaranDaerah Kabupaten SelumaTahun2010Nomor 9)kecuali mengenai SusunanOrganisasidanTataKerjaSadanPenanggulangan BencanaDaerah. dicabutdandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

PeraturanDaerahinimulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahinidengan penempatannya dalamLembaranDaerah Kabupaten Seluma/ Diundangkandi Tais Padatanggal~'G\'S't-M°I?~• SEKRETARIS DAERAH KABUPATE"'ELUMA, 2016 I I Ditetapkan'C-:----.. PadataI1g~ 1 ,;i.1 n -iw,~cr 1 016'· B fl,I LUMA,'.I) ,~ 'i/'~ / \ ' .BUNDRAJA\ ~ l N DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN2016NOMOR ...6,..... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINS! BENGKULU : NOMOR1-'····TAHUN2016

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…