DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seluma

regulasi_utama

Ringkasan

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten •Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-UndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); ,
4.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) se~ telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-un~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6801); ~ Dipindai dengan CamScanner
5.Undang-Undang Nomor 13Tahun2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6.Undang-UndangNomor16Tahun2011 tentang BantuanHukum(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2011Nomor104,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5248);
7.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik IndonesiaTahun 2014Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.PeraturanPemerintahNomor42 Tahun2013tentang Syarat dan Tata CaraPemberianBantuanHukurndanPenyaluranDana BantuanHukum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 9.Peraturan Menteri HukurndanHAMNomor 10Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2013tentang SyaratdanTata CaraPemberianBantuan HukumdanPenyaluranDana BantuanHukurn (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukurndan HakAsasi Manusia Nomor63Tahun 2016 tentang Perubahanatas PeraturanMenteri HukurndanHak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2013Tentang Syaratdan Tata Cara Pemberian Bantuan HukurndanPenyaluranDana Bantuan Hukurn (Berita Tahun 2016Nomor 2130); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATISELUMA MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGIMASYARAKAT MISKIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 2 Dipindai dengan CamScanner 1.Daerah adalahKabupatenSeluma. 2.PemerintahDaerahadalahBupatisebagaiunsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah. 3 .BupatiadalahBupatiSeluma. 4 .Dewan PerwakilanRakyatDaerah selanjutyaDPRD, adalahDewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Seluma. 5.LurahadalahKepalaKelurahandalamwilayah KabupatenSeluma.

6.KepalaDesa adalahKepalaDesa dalamwilayah Kabupaten Seluma. 7.AnggaranPendapatandanBelanja Daerahyang selanjutnyadisingkatAPBDadalah rencana keuangan tahunanPemerintah Daerahyang ditetapkan dengan PeraturanDaerah. 8.BantuanHukum adalahjasahukumyang diberikan olehPemberiBantuanhukumsecara cuma- cumakepadaPenerimaBantuanHukum.
9.PemberiBantuan hukum adalahlembagabantuan hukum atauorganisasikemasyarakatan yang memberi layanan Bantuanhukumyang memenuhi syarat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 10.PenerimaBantuan hukum adalah orangatau kelompok orang miskin. 11.Masyarakat miskinadalah masyarakat yangsecara sosial ekonomi dikategorikan miskinyang dibuktikan dengan KartuKeluargaMiskinatau SuratKeterangan Miskindari LurahatauKepala Desa. 12.Perkara adalah perkara pidana, perdatadan tata usahanegara. 13.Litigasiadalah upayapenyelesaianmasalah hukum yang dilakukanmelaluiproses peradilan.
14.Nonlitigasiadalah upayapenyelesaianmasalah hukumyangdilakukan di luarlembaga peradilan. 15.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiaptahunoleh Pemerintah Daerah dalamAPBD, untukmembiayai penyelenggaraanbantuan hukum bagi masyarakat miskin. a.perluasan bantuan hukum; 3 Hukum di Daerah Dipindai dengan CamScanner \ ' b.pemerataanbantuanhukum; c.peningkatan kualitasbantuanhukum; d.partisipasi; e.nondiskriminasi; f.pelayananpublik;dan g.komplementer.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Bantuan dilaksanakan berdasarkan asas:

Pasal 3

Penyelenggaraanbantuan hukumbertujuan untuk: a.memperluasjaminandanpemenuhanhakbagi PenerimaBantuanhukumuntukmendapatkan akses keadilan; b.menjamin kepastianpenyelenggaraanBantuan Hukum dilaksanakan secarameratadiseluruh wilayah Negara Republik Indonesia; c.meningkatkan kualitas layananbantuanhukum;dan d.mendekatkanpenyelenggaraanbantuanhukum dengan penerimabantuan hukum. a.bantuan hukumlitigasi;dan b.Bantuan hukumnonlitigasi; c.peningkatan kapasitasPemberiBantuan Hukum;dan d.bantuanoperasional lain yangdiatur dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku. 12)BantuanHukumLitigasisebagaimana dimaksudpada ayat(l)hurufameliputi kegiatan: a.pendampingandan/ataumenjalankankuasa yang dimulaidari tingkat penyidikan,dan penuntutan; b.pendampingandan/atau menjalankankuasadalamproses pemeriksaandi persidangan; c.pendampingandan/ataumenjalankankuasa terhadap PenerimaBantuan Hukum di PengadilanTataUsahaNegara;atau

(3)Bantuan HukumNonlitigasisebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufbdilaksanakan dalambentuk: a.penyuluhan hukum; b.konsultasi hukum;
1. c.investigasikasus,baik secara elektronik maupunnonelektronik; 4 Dipindai dengan CamScanner d.penelitianhukum; e.mediasi; f.negosiasi; g.pemberdayaan masyarakat; h.pendampingan diluarpengadilan;dan/atau I.draftingdokumenhukum. 14)Ketentuan lebihlanjutmengenai penyelenggaraan Bantuan Hukumsebagaimana dimaksudpadaayat(1), ayat(2)danayat(3)diaturdcnganPcraturanBupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Umum Pasal 4 IllPenyelenggaraanBantuan Hukumterdiri dari:

Pasal 5

Bantuan hukumdiselenggarakandengan berpedoman pada: a.standarpelayanan public; b.independen; c.kedudukan yangsamadimata hukum; d.kesetaraangender; e.tidak memandang perbedaansuku,agama,ras dan golongan; f.tidak membedakan latar pekerjaan PenerimaBantuan Hukum; g.tidak membedakan jeniskasusPenerimaBantuan Hukum; h.tidak membedakanlatarbelakangpolitikPenerima BantuanHukum; i.tidak membedakanlatarbelakang lainnya Penerima BantuanHukum.

Pasal 6

Penyelenggaraanbantuan hukumdilaksanakan dengan berdasarkan pemenuhan syarat dantata carayang ditentukan sampai perkaranyaselesai,kecualiterdapat alasan yangsahsecara hukum.

(1)PenyelenggaraBantuan Hukum adalah Bupati.
(2)Bupati dapatmendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)kepada perangkat daerah yang menyelenggarakanurusan hukum. 13)Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum, Bupati bekerjasama sama dengan Pemberi Bantuan Hukum. 5 Dipindai dengan CamScanner Pasal 8 Dalam menyelenggarakanBantuan Hukum,penyelenggara BantuanHukum melakukankoorclinasidenganinstansi vertikal dari kementerianyangmenyelenggarakan urusanpemerintahandibidanghukum danhaleasasi manusia. Bagi.anKetiga PemberiBantuanHukum Pasal 9 (I)PemberiBantuan HukumdiDaerah adalahorganisasi bantuan hukumyangtelah lulusverifi.kasidan tera.kreditasioleh kementerian yang menyelenggarakanurusanpemerintahan dibidang hukum danha.kasasi manusia .
(2)Untu.kdapatbekerjasama dalam pemberianbantuan hu.kum,PemberiBantuanHu.kummendaftarkandiri padaperangkat daerah yangmenyelenggara.kan urusanhukum.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenai PemberiBantuan Hu.kumsebagaimana dimaksudpada ayat(1)diatur dalam PeraturanBupati.

Pasal 10

Penerimabantuanhu.kumadalahmasyara.katmiskin yang berhadapan denganhu.kum sebagai: a.tersangka; b.terdakwa; c.penggugat/pemohon; d.tergugat/termohon;

e.sa.ksi; f.korban;dan g.terlapor/pelapor a.mela.kukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen, danmahasiswa fakultas hukum; 6 Dipindai dengan CamScanner
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menerima anggaran dari Daerah untulc melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d.mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membelaperkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
f.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib:
1. a.melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum dan penggunaan dana Bantuan Hukum secara oerkala sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusanhukum.
2. b.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang clirekrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
3. c.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
4. d.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang- undangan lainnya; dan
5. e.mempermudah penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan mendatangi calon penerima Bantuan Hukum di lokasi bersangkutan berdasarkan informasi dan/ atau pengaduan yang besumber dari masyarakat atau informasi pada media informasi.
(2)Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan; dan
2. b.pemutusan perjanjian kerjasama. 7 ~ Dipindai dengan CamScanner

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarka.n peraturan perundang- undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

(1)Penerima Bantuan Hukum berhak:
1. a.mendapatkan Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun Nonlitigasi hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau Kode Etik Advokat; dan
3. c.Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan huku.m sesuai dengan . ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hak penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , a, berlalru selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya kepada pemberi bantuan hukum.
(3)Pencabutan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari penyelenggara bantuan hukum.
(4)Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai lcetentuan peraturan perundang- undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dan induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

Penerima bantuan hukum wajib:

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/ atau keterangan perkarasecara benar kepada Pemberi Bantuan Huku.m;
b.menunjukkan bukti dokumen kartu tanda penduduk 8 ~ Dipindai dengan CamScanner dan kartukeluarga;
c.menyerahkan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa a tau Lu.rah; dan
d.membantu kelancaran Pcmberian Bantuan Hukum. BABV TATA CARA PEMBERJAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. {2) Permohonan secara tertulis sebagaimana climaksud pada ayat
(1)huruf a , paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(3)Apabila pemohon bantuan hukum tidak dapat menulis, Pemberi Bantuan Hukum wajib membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk menuliskan permohonan bantuan hukum.
(4)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana climaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan Pemohon Bantuan Hukum. kepada Pemberi Bantuan Hukum secara langsung dengan mendatangi Kantor/ Sekretariat Pemberi Bantuan Hukum dan melampirkan:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan diketahui oleh Kepala Desa atau Lu.rah climana penerima berdomisili;
2. b.Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa atau Lu.rah;
3. c.Surat Keterangan telah berdomisili di Kabupaten Seluma paling singkat 6 (enam) bulan dari Kepala Desa/Lurah;
4. d.dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
5. e.surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
(5)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mempunyai Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa atau Lau.rah sebagaimana climaksud pada ayat
(4)huruf. b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
1. a.kartu jaminan kesehatan masyarakat;
2. b.kartu bantuan langsung tunai;
3. c.kartu keluarga sejahtera;
4. d.kartu beras miskin;
5. e.kartu indonesia pintar; 9 ~ Dipindai dengan CamScanner f.kartuindonesiasehat; g.kartukeluargasejahtera; h.kartuperlindungansosial;atau I.dokumen lainsebagaipenggantisuratketerangan miskin

Pasal 17

(1)PemberiBantuan Hukumwajibmelakukan pemeriksaan terhadap permohonanBantuanHukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 16setelah mendengaruraiandanmenganalisisdokumen yang diberikan PemohonBantuanHukum.
(2)Dalamhalpermohonan belumlengkapmakapemberi bantuan hukum dapatmemanggilcalonpenerima bantuanhukum untukmelengkapipermohonan dimaksud.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksudpadaayat(1) dilakukanpalinglama3 (tiga)hari setelah menerima berkas permohonanBantuan Hukum.
(4)PemberiBantuan Hukum memberikan penjelasan tentangmasalah hukum besertaresikoyang mungkin dihadapikepadaPemohonBantuan Hukum setelah melakukananalisis sebagaimana dimaksudpadaayat
(1).

Pasal 18

Ketentuan lebihlanjutmengenaitata carapemberian bantuan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 danPasal17diatur dalam PeraturanBupati.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten •Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.Undang-UndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); ,
4.Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) se~ telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-un~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6801); ~ Dipindai dengan CamScanner
5.Undang-Undang Nomor 13Tahun2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6.Undang-UndangNomor16Tahun2011 tentang BantuanHukum(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2011Nomor104,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5248);
7.Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik IndonesiaTahun 2014Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.PeraturanPemerintahNomor42 Tahun2013tentang Syarat dan Tata CaraPemberianBantuanHukurndanPenyaluranDana BantuanHukum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 9.Peraturan Menteri HukurndanHAMNomor 10Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2013tentang SyaratdanTata CaraPemberianBantuan HukumdanPenyaluranDana BantuanHukurn (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukurndan HakAsasi Manusia Nomor63Tahun 2016 tentang Perubahanatas PeraturanMenteri HukurndanHak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2013Tentang Syaratdan Tata Cara Pemberian Bantuan HukurndanPenyaluranDana Bantuan Hukurn (Berita Tahun 2016Nomor 2130); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATISELUMA MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGIMASYARAKAT MISKIN.

Pasal 1

6.KepalaDesa adalahKepalaDesa dalamwilayah Kabupaten Seluma. 7.AnggaranPendapatandanBelanja Daerahyang selanjutnyadisingkatAPBDadalah rencana keuangan tahunanPemerintah Daerahyang ditetapkan dengan PeraturanDaerah. 8.BantuanHukum adalahjasahukumyang diberikan olehPemberiBantuanhukumsecara cuma- cumakepadaPenerimaBantuanHukum.
9.PemberiBantuan hukum adalahlembagabantuan hukum atauorganisasikemasyarakatan yang memberi layanan Bantuanhukumyang memenuhi syarat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 10.PenerimaBantuan hukum adalah orangatau kelompok orang miskin. 11.Masyarakat miskinadalah masyarakat yangsecara sosial ekonomi dikategorikan miskinyang dibuktikan dengan KartuKeluargaMiskinatau SuratKeterangan Miskindari LurahatauKepala Desa. 12.Perkara adalah perkara pidana, perdatadan tata usahanegara. 13.Litigasiadalah upayapenyelesaianmasalah hukum yang dilakukanmelaluiproses peradilan.
14.Nonlitigasiadalah upayapenyelesaianmasalah hukumyangdilakukan di luarlembaga peradilan. 15.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiaptahunoleh Pemerintah Daerah dalamAPBD, untukmembiayai penyelenggaraanbantuan hukum bagi masyarakat miskin. a.perluasan bantuan hukum; 3 Hukum di Daerah Dipindai dengan CamScanner \ ' b.pemerataanbantuanhukum; c.peningkatan kualitasbantuanhukum; d.partisipasi; e.nondiskriminasi; f.pelayananpublik;dan g.komplementer.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Bantuan dilaksanakan berdasarkan asas:

Pasal 3

(3)Bantuan HukumNonlitigasisebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufbdilaksanakan dalambentuk: a.penyuluhan hukum; b.konsultasi hukum;
1. c.investigasikasus,baik secara elektronik maupunnonelektronik; 4 Dipindai dengan CamScanner d.penelitianhukum; e.mediasi; f.negosiasi; g.pemberdayaan masyarakat; h.pendampingan diluarpengadilan;dan/atau I.draftingdokumenhukum. 14)Ketentuan lebihlanjutmengenai penyelenggaraan Bantuan Hukumsebagaimana dimaksudpadaayat(1), ayat(2)danayat(3)diaturdcnganPcraturanBupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Umum Pasal 4 IllPenyelenggaraanBantuan Hukumterdiri dari:

Pasal 5

Pasal 6

Penyelenggaraanbantuan hukumdilaksanakan dengan berdasarkan pemenuhan syarat dantata carayang ditentukan sampai perkaranyaselesai,kecualiterdapat alasan yangsahsecara hukum.

(1)PenyelenggaraBantuan Hukum adalah Bupati.
(2)Bupati dapatmendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)kepada perangkat daerah yang menyelenggarakanurusan hukum. 13)Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum, Bupati bekerjasama sama dengan Pemberi Bantuan Hukum. 5 Dipindai dengan CamScanner Pasal 8 Dalam menyelenggarakanBantuan Hukum,penyelenggara BantuanHukum melakukankoorclinasidenganinstansi vertikal dari kementerianyangmenyelenggarakan urusanpemerintahandibidanghukum danhaleasasi manusia. Bagi.anKetiga PemberiBantuanHukum Pasal 9 (I)PemberiBantuan HukumdiDaerah adalahorganisasi bantuan hukumyangtelah lulusverifi.kasidan tera.kreditasioleh kementerian yang menyelenggarakanurusanpemerintahan dibidang hukum danha.kasasi manusia .
(2)Untu.kdapatbekerjasama dalam pemberianbantuan hu.kum,PemberiBantuanHu.kummendaftarkandiri padaperangkat daerah yangmenyelenggara.kan urusanhukum.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenai PemberiBantuan Hu.kumsebagaimana dimaksudpada ayat(1)diatur dalam PeraturanBupati.

Pasal 10

Penerimabantuanhu.kumadalahmasyara.katmiskin yang berhadapan denganhu.kum sebagai: a.tersangka; b.terdakwa; c.penggugat/pemohon; d.tergugat/termohon;

e.sa.ksi; f.korban;dan g.terlapor/pelapor a.mela.kukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen, danmahasiswa fakultas hukum; 6 Dipindai dengan CamScanner
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menerima anggaran dari Daerah untulc melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d.mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membelaperkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
f.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib:
1. a.melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum dan penggunaan dana Bantuan Hukum secara oerkala sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusanhukum.
2. b.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang clirekrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
3. c.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
4. d.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang- undangan lainnya; dan
5. e.mempermudah penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan mendatangi calon penerima Bantuan Hukum di lokasi bersangkutan berdasarkan informasi dan/ atau pengaduan yang besumber dari masyarakat atau informasi pada media informasi.
(2)Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan; dan
2. b.pemutusan perjanjian kerjasama. 7 ~ Dipindai dengan CamScanner

Pasal 13

(1)Penerima Bantuan Hukum berhak:
1. a.mendapatkan Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun Nonlitigasi hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau Kode Etik Advokat; dan
3. c.Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan huku.m sesuai dengan . ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hak penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , a, berlalru selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya kepada pemberi bantuan hukum.
(3)Pencabutan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari penyelenggara bantuan hukum.
(4)Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai lcetentuan peraturan perundang- undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dan induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

Penerima bantuan hukum wajib:

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/ atau keterangan perkarasecara benar kepada Pemberi Bantuan Huku.m;
b.menunjukkan bukti dokumen kartu tanda penduduk 8 ~ Dipindai dengan CamScanner dan kartukeluarga;
c.menyerahkan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa a tau Lu.rah; dan
d.membantu kelancaran Pcmberian Bantuan Hukum. BABV TATA CARA PEMBERJAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. {2) Permohonan secara tertulis sebagaimana climaksud pada ayat
(1)huruf a , paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(3)Apabila pemohon bantuan hukum tidak dapat menulis, Pemberi Bantuan Hukum wajib membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk menuliskan permohonan bantuan hukum.
(4)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana climaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan Pemohon Bantuan Hukum. kepada Pemberi Bantuan Hukum secara langsung dengan mendatangi Kantor/ Sekretariat Pemberi Bantuan Hukum dan melampirkan:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan diketahui oleh Kepala Desa atau Lu.rah climana penerima berdomisili;
2. b.Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa atau Lu.rah;
3. c.Surat Keterangan telah berdomisili di Kabupaten Seluma paling singkat 6 (enam) bulan dari Kepala Desa/Lurah;
4. d.dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
5. e.surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
(5)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mempunyai Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa atau Lau.rah sebagaimana climaksud pada ayat
(4)huruf. b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
1. a.kartu jaminan kesehatan masyarakat;
2. b.kartu bantuan langsung tunai;
3. c.kartu keluarga sejahtera;
4. d.kartu beras miskin;
5. e.kartu indonesia pintar; 9 ~ Dipindai dengan CamScanner f.kartuindonesiasehat; g.kartukeluargasejahtera; h.kartuperlindungansosial;atau I.dokumen lainsebagaipenggantisuratketerangan miskin

Pasal 17

(1)PemberiBantuan Hukumwajibmelakukan pemeriksaan terhadap permohonanBantuanHukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 16setelah mendengaruraiandanmenganalisisdokumen yang diberikan PemohonBantuanHukum.
(2)Dalamhalpermohonan belumlengkapmakapemberi bantuan hukum dapatmemanggilcalonpenerima bantuanhukum untukmelengkapipermohonan dimaksud.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksudpadaayat(1) dilakukanpalinglama3 (tiga)hari setelah menerima berkas permohonanBantuan Hukum.
(4)PemberiBantuan Hukum memberikan penjelasan tentangmasalah hukum besertaresikoyang mungkin dihadapikepadaPemohonBantuan Hukum setelah melakukananalisis sebagaimana dimaksudpadaayat
(1).

Pasal 18

Ketentuan lebihlanjutmengenaitata carapemberian bantuan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 danPasal17diatur dalam PeraturanBupati.