DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor Nomor 03 Tahun 2015

Nomor: Nomor 03
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Seluma

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan daerah tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di daerah kabupaten Seluma.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Seluma dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 2
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
3.Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
5.Pejabat yang berwenang adalah Bupati Seluma dan/ atau Pejabat lainnya yang ditunjuk;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
7.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul danadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Inodesia; 4
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
12.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil;
13.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Seluma.

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Seluma;
2. b.kemampuan keuangan desa dan daerah; dan/ atau
3. c.ketersediaan PNS, di lingkungan Kecamatan dan/ atau Kabupaten Seluma yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. 5
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua tahun).
(4)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tahun 2015, 2017, dan 2019 dengan rincian:
1. a.Masa jabatan kades yang habis Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 dilaksanakan pilkades serentak di Tahun 2015, dan seterusnya;
2. b.Masa jabatan kades yang habis tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dilaksanakan pilkades serentak di Tahun 2017, dan seterusnya;
3. c.Masa jabatan kades yang habis tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2019 dilaksanakan pilkades di Tahun 2019, dan seterusnya.

BAB III

DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 5

(1)Masa jabatan kades yang habis sampai dengan Tahun 2014 atau Tahun 2015 dilaksanakan pilkades serentak di Tahun 2015;
(2)Desa yang melaksanakan Pilkades serentak pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. a.Kecamatan Sukaraja
  1. 1.Desa Kuti Agung;
  2. 2.Desa Sido Sari;
  3. 3.Desa Air Petai;
  4. 4.Sumber Makmur.
2. b.Kecamatan Air Periukan 1.Talang Benuang;
  1. 2.Keban Agung;
  2. 3.Tawang Rejo. 6
3. c.Kecamatan Lubuk Sandi
  1. 1.Renah Panjang;
  2. 2.Gunung Agung;
  3. 3.Cawang;
  4. 4.Padang capo Ilir.
4. d.Kecamatan Seluma Barat
  1. 1.Air Latak
5. e.Kecamatan Seluma Utara
  1. 1.Talang Beringin
6. f.Kecamatan Seluma Selatan
  1. 1.Sengkuang
7. g.Kecamatan Talo
  1. 1.Lubuk Ngantungan;
  2. 2.Batu Tugu;
  3. 3.Harapan Mulya.
8. h.Kecamatan Talo Kecil
  1. 1.Napalan
  2. 2.Bakal Dalam
  3. 3.Talang Padang
  4. 4.Pering baru
  5. 5.Batu Balai
9. i.Kecamatan Ulu Talo
  1. 1.Giri Nanto
10. j.Ilir Talo
  1. 1.Rawa Indah;
  2. 2.Talang Kabu.
11. k.Kecamatan Semidang Alas
  1. 1.Rantau Panjang;
  2. 2.Talang Durian;
  3. 3.Cugung Langu;
  4. 4.Renah Gaja Mati II;
  5. 5.Muara Dua;
  6. 6.Nanjungan;
  7. 7.Pinju layang. 7
12. l.Kecamatan Semidang Alas Maras
  1. 1.Padang Peri
  2. 2.Lubuk Betung
  3. 3.Sendawar
  4. 4.Ketapang Baru
  5. 5.Karang Dapo.
(3)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) akan di laksanakan secara serentak kembali pada enam tahun kemudian dan seterusnya.

Pasal 6

(1)Masa jabatan kades yang habis Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dilaksanakan pilkades serentak di Tahun 2017;
(2)Desa yang melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. a.Kecamatan Sukaraja 1.Cahaya Negeri
  1. 2.Riak Siabun
  2. 3.Bukit Peninjauan II
  3. 4.Air Kemuning
2. b.Kecamatan Air Periukan
  1. 1.Suka Maju
  2. 2.Taba Lubuk Punding
  3. 3.Lubuk Gilang
  4. 4.Talang sebaris
  5. 5.Lokasi Baru
3. c.Kecamatan Lubuk Sandi
  1. 1.Tanjung Kuaw
  2. 2.Talang Kebun
  3. 3.Dusun Tengah
  4. 4.Talang Giring
  5. 5.Sakaian
  6. 6.Lubuk Terentang 8
4. d.Kecamatan Seluma Barat
  1. 1.Pagar Agung
  2. 2.Talang Tinggi
  3. 3.Sekuang Jaya
5. e.Kecamatan Seluma Timur
  1. 1.Kota Agung
  2. 2.Talang Sali
  3. 3.Tenangan
6. f.Kecamatan Seluma Utara
  1. 1.Selingsingan
  2. 2.Pandan
  3. 3.Lubuk Resam
  4. 4.Talang Empat
  5. 5.Sinar pagi
7. g.Kecamatan Seluma Selatan
  1. 1.Pasar seluma
  2. 2.Padang Merbaw
8. h.Kecamatan Talo
  1. 1.Napal Melintang
  2. 2.Simpang Tiga Pagar Gasing
  3. 3.Kampai
  4. 4.Muara Danau
9. i.Kecamatan Talo Kecil
  1. 1.Sungai Petai
  2. 2.Lubuk Lagan
  3. 3.Suka Merindu
  4. 4.Tebat Sibun
10. j.Kecamatan Ulu Talo
  1. 1.Hargo Binangun
  2. 2.Simpur Ijang
  3. 3.Pagar Agung
  4. 4.Tanjung Agung
  5. 5.Banyu Kencana 9
11. k.Kecamatan Ilir Talo
  1. 1.Paluwa terap
  2. 2.Mekar sari
  3. 3.Marga sari
12. l.Kecamatan Semidang Alas
  1. 1.Air Melancar
  2. 2.Nanti Agung
  3. 3.Napalan
  4. 4.Kemang Manis
  5. 5.Gunung Megang
  6. 6.Telatan
  7. 7.Suban
13. m.Kecamatan Semidang Alas Maras
  1. 1.Jambat Akar
  2. 2.Maras tengah
  3. 3.Talang alai
  4. 4.Talang anyar
  5. 5.Talang Kemang
  6. 6.Maras bantan
  7. 7.Rimbo Besar
  8. 8.Serian Bandung
  9. 9.Muara Timput
(3)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) akan di laksanakan secara serentak kembali pada enam tahun kemudian dan seterusnya.

Pasal 7

(1)Masa jabatan kades yang habis Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan pilkades serentak di Tahun 2019;
(2)Desa yang melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 10
1. a.Kecamatan Sukaraja
  1. 1.Lubuk Sahung
  2. 2.Jenggalu
  3. 3.Niur
  4. 4.Kayu Arang
  5. 5.Bukit Peninjauan I
  6. 6.Padang Pelawi
  7. 7.Padang Kuas
  8. 8.Riak Siabun I
  9. 9.Sido Luhur
  10. 10.Sumber Arum
  11. 11.Sari Mulya
2. b.Kecamatan Air Periukan
  1. 1.Air Periukan
  2. 2.Talang Alai
  3. 3.Padang Pelasan
  4. 4.Pasar ngalam
  5. 5.Suka Sari
  6. 6.Lawang Agung
  7. 7.Kungkai Baru
3. c.Kecamatan Lubuk Sandi
  1. 1.Tumbuan
  2. 2.Napal Jungur
  3. 3.Arang sapat
  4. 4.Padang Capo Ulu
4. d.Kecamatan Seluma Barat
  1. 1.Lunjuk
  2. 2.Lubuk Lagan
  3. 3.Tanjung agung
  4. 4.Talang Perapat
  5. 5.Purbosari
5. e.Kecamatan Seluma Timur
  1. 1.Kunduran
  2. 2.Rawa Sari 11
6. f.Kecamatan Seluma Utara
  1. 1.Simpang
  2. 2.Sekalak
  3. 3.Talang Rami
7. g.Kecamatan Seluma Selatan
  1. 1.Tanjung Seluai
  2. 2.Padang Genting
  3. 3.Tangga Batu
  4. 4.Tanjungan
  5. 5.Tanjung Seru
  6. 6.Sukarami
8. h.Kecamatan Talo
  1. 1.Lubuk Gadis
  2. 2.Bunut Tinggi
  3. 3.Air Teras
  4. 4.Serambi Gunung
  5. 5.Durian bubur
  6. 6.Lubuk Gio
  7. 7.Kembang Seri
  8. 8.Air Payangan
9. i.Kecamatan Talo Kecil
  1. 1.Suka Bulan
  2. 2.Taba
10. j.Kecamatan Ulu Talo
  1. 1.Air Keruh
  2. 2.Pagar
  3. 3.Mekar jaya
  4. 4.Muara Simpur
  5. 5.Muara Nibung
  6. 6.Giri Mulya
  7. 7.Pagar Banyu
11. k.Kecamatan Ilir Talo
  1. 1.Penago I
  2. 2.Penago II
  3. 3.Penago Baru
  4. 4.Tanah Abang
  5. 5.Talang Panjang 12
  6. 6.Padang Cekur
  7. 7.Pasar Talo
  8. 8.Dusun baru
  9. 9.Padang Batu
  10. 10.Nanti Agung
12. l.Kecamatan Semidang Alas
  1. 1.Padang Serunaian
  2. 2.Gunung Mesir
  3. 3.Tebat Gunung
  4. 4.Maras jauh
  5. 5.Renah Gajah Mati I
  6. 6.Kayu Elang
  7. 7.Petai kayu
  8. 8.Mekar Sari Mukti
  9. 9.Bandung Agung
13. m.Kecamatan Semidang Alas Maras
  1. 1.Padang Bakung
  2. 2.Gelombang
  3. 3.Gunung Bantan
  4. 4.Gunung Kembang
  5. 5.Ujung Padang
  6. 6.Tedunan
  7. 7.Padang Kelapo
  8. 8.Pematang Riding
  9. 9.Talang Beringin
  10. 10.Genting Juar
  11. 11.Muara Maras
(3)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) akan di laksanakan secara serentak kembali pada enam tahun kemudian dan seterusnya.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 8

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Seluma sama dengan tata cara 13 pemilihan kepala desa, sebagimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma. Ditetapkan di Tais pada tanggal 1 Juli 2015 BUPATI SELUMA, Diundangkan di Tais pada tanggal 30 Okt 2015 TTD H. BUNDRA JAYA SEKRETARIS DAERAH TTD IRIHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2015 NOMOR ... Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MIRIN AJIB,SH.MH Nip. 19660725 199403 1003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU: NOMOR 3 TAHUN 2015

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…