DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 314

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistem Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang, dituangkan dalam bentuk; Pembangunan Daerah: a. RPJPD b. RPJMD c. Renstra SKPD d.RKPD; dan e. Renja SKPD Pembangunan Desa: a. RPJM-Desa b. RKP-Desa

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Semarang.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
8.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
10.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
14.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah di tingkat provinsi dan masyarakat.
15.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan masyarakat.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah.
20.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
22.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25.Musrenbang RPJPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD.
26.Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
27.Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
28.Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan desa dan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
29.Musrenbang Kelurahan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan kelurahan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
30.Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa pada tahun anggaran berikutnya.
31.Pemangku kepentingan pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
32.Forum konsultasi publik adalah wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah- atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
33.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan/atau acuan serta landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b.mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
c.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif , berkeadilan dan berkelanjutan;
d.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
e.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi; dan
f.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP, RUMUSAN, PENDEKATAN, DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

(1)Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
(2)Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan SKPD dan desa sesuai dengan kewenangannya.
(3)Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk :
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra SKPD;
4. d.RKPD; dan
5. e.Renja SKPD.
(4)Perencanaan pembangunan desa yang berada dalam cakupan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam bentuk :
1. a.RPJM-Desa; dan
2. b.RKP-Desa.

Pasal 5

Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a.perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

a.transparan;
b.responsif;
c.efisien;
d.efektif;
e.akuntabel;
f.partisipatif;
g.terukur;
h.berkeadilan;
i.berwawasan lingkungan; dan
j.berkelanjutan.

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan :

a.teknokratis;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.top-down dan bottom-up.

Pasal 8

(1)Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
(2)Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), antara lain digunakan untuk:
1. a.mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
2. b.merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
3. c.merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
4. d.merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
5. e.memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
6. f.merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
7. g.menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
8. h.memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
9. i.menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan:

a.relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b.kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
c.adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
d.keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
e.terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
f.terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pasal 10

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

a.penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
b.konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
c.pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pasal 11

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks314PDFHirarki

Memuat teks peraturan…