DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud dari penyertaan modal daerah adalah menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal daerah. (2) Tujuan dari penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah. Daerah melakukan penyertaan modal untuk penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah. (2) Nilai nominal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) dilaksanakan mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Penyetoran tunai dari pemerintah daerah; b. Sisa hasil penarikan AMU cash in-cash out;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 1989 Nomor 12 Seri D);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG Dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6.Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
7.Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Perseroan Terbatas Bank Jateng adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian besar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dari penyertaan modal daerah adalah menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal daerah.
(2)Tujuan dari penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah.

BAB III

SANKSI

Pasal 3

(1)Daerah melakukan penyertaan modal untuk penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah.
(2)Nilai nominal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) dilaksanakan mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Penyetoran tunai dari pemerintah daerah;
2. b.Sisa hasil penarikan AMU cash in-cash out;
(4)Sharing hasil penarikan AMU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menambah besaran penyertaan modal daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dari pemerintah daerah mendapatkan deviden sesuai dengan besaran penyertaan modal.

Pasal 5

Kewajiban dari pemerintah daerah melaksanakan pemenuhan modal dasar Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Hak Bank Jateng :

a.Menerima pemenuhan modal dasar dalam bentuk penyertaan modal dari pemerintah daerah;
b.Mengelola modal yang diterima;

Pasal 7

Kewajiban Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah menyetorkan deviden kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan.

BAB III

SANKSI

Pasal 8

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 13 April 2016 BUPATI SEMARANG, ttd MUNDJIRIN Diundangkan di Ungaran pada tanggal 14 April 2016 8-03-2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd GUNAWAN WIBISONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH ( 10 /2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…