DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Pengelolaan RUSUNAWA, 2.Tata Cara penghunian, 3.Hak dan Kewajiban 4.Larangan 5.Pembinaan dan Pengawasan 6.Pembiayaan, 7.Sanksi Adminitratif, 8.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka dipandang perlu membuat aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah Susun Sederhana Sewa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara -Republik Indonesia Nomor 4532);
16.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelengggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4.Bupati adalah Bupati Semarang;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman;
7.Unit Pelayanan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas;
8.Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut RUSUNAWA adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
9.Sewa adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penghuni RUSUNAWA yang besarannya ditetapkan berdasarkan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
10.Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa adalah SKPD atau UPTD yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan RUSUNAWA;
11.Satuan RUSUNAWA adalah unit hunian pada RUSUNAWA yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
12.Pengelolaan RUSUNAWA adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan;
13.Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian RUSUNAWA melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama;
14.Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa menyewa RUSUNAWA dengan lembaga pengelola RUSUNAWA;
15.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
16.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli atau penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17.Paguyuban warga atau perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada penghuni RUSUNAWA berupa kenyamanan dan ketertiban.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan RUSUNAWA; dan
2. b.agar pengelolaan RUSUNAWA dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran penghuni, layak huni, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pengelolaan RUSUNAWA;
b.tata cara penghunian;
c.hak dan kewajiban penghuni;
d.larangan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.sanksi administratif;
g.pembiayaan; dan
h.ketentuan peralihan.

BAB III

PENGELOLAAN RUSUNAWA

Pasal 4

Kegiatan pengelolaan RUSUNAWA dilaksanakan oleh pengelola RUSUNAWA meliputi kegiatan :

a.administratif, terdiri dari :
1. 1.pendaftaran calon penghuni;
2. 2.menetapkan calon penghuni
3. 3.menandatangani perjanjian sewa ;
4. 4.menarik dan menerima uang sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. 5.membuat laporan secara berkala; dan
6. 6.menerima pendapatan lain-lain dari pemanfaatan bangunan RUSUNAWA dan lingkungan.
b.keamanan dan ketertiban RUSUNAWA, mulai dari unit hunian, blok bangunan dan lingkungan hunian;
c.kebersihan RUSUNAWA, khususnya sampah dari unit hunian dan sampah lingkungan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
d.pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan beserta instalasi serta perbaikan kerusakan dalam skala kecil maupun besar; dan
e.pembinaan dan pengawasan terhadap penghuni RUSUNAWA.

Pasal 5

(1)Pengelola RUSUNAWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah SKPD yang membidangi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pengelola RUSUNAWA bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas pengelola RUSUNAWA adalah :

a.menyusun program dan perencanaan yang mencakup operasional dan teknis sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;
b.mengusulkan anggaran untuk kegiatan pengelolaan yang diusulkan melalui SKPD yang membidangi;
c.melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas (listrik dan air bersih);
d.melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan;
e.melaksanakan, penanganan pelanggaran, pembinaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
f.melaksanakan kegiatan administrasi penghunian / penyewaan dan menerima uang sewa serta penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g.melaksanakan sosialisasi keberadaan dan tatacara penyewaan RUSUNAWA;
h.melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
i.melaporkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi secara periodik mengenai posisi keuangan, administrasi, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

BAB IV

TATA CARA PENGHUNIAN

Pasal 7

(1)Calon penghuni yang berhak menempati RUSUNAWA adalah Warga Negara Indonesia dengan ketentuan :
1. a.belum memiliki rumah/tempat tinggal tetap;
2. b.sudah memiliki rumah/tempat tinggal namun jauh dari lokasi RUSUNAWA berada ;
3. c.pekerja industri;
4. d.MBR; atau
5. e.masyarakat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi, mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Rusunawa dengan melampirkan :
1. a.fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga;
2. b.fotokopi Surat Nikah untuk yang berkeluarga;
3. c.pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. d.surat keterangan tidak memiliki rumah dari Kepala Desa/Lurah;
5. e.surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja bagi pekerja industri dan dari Kepala Desa/Lurah bagi pekerja informal;
6. f.surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan; dan
7. g.surat pernyataan bersedia menaati dan memenuhi tata tertib/ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan.

Pasal 8

Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh pengelola RUSUNAWA dengan tata cara sebagai berikut:

a.seleksi calon penghuni yang telah mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan;
b.penetapan pemohon sebagai calon penghuni;
c.penetapan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
d.pengumuman dan undangan kepada calon penghuni;
e.memberitahukan hak dan kewajiban penghuni kepada calon penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa;
f.penandatanganan perjanjian sewa menyewa;
g.penetapan unit hunian dan pemberian kunci kepada calon penghuni; dan
h.penyampaian data penghuni yang dilampiri identitas penghuni oleh pengelola RUSUNAWA untuk disampaikan kepada Ketua rukun tetangga/rukun warga/ ketua blok untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni RUSUNAWA.

Pasal 9

(1)Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat f huruf b Paling tidak memuat :
1. a.identitas kedua belah pihak;
2. b.waktu terjadinya kesepakatan;
3. c.memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;
4. d.hak, kewajiban dan larangan para pihak;
5. e.jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
6. f.keadaan diluar kemampuan (force majeur);
7. g.penyelesaian perselisihan; dan
8. h.sanksi atas pelanggaran.
(2)Jangka waktu perjanjian sewa menyewa paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(3)Perjanjian sewa menyewa berakhir apabila :
1. a.berakhirnya masa perjanjian;
2. b.perjanjian sewa menyewa dihentikan secara sepihak;
3. c.penghuni tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; dan
4. d.penyewa meninggal dunia.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2010