DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Semarang

regulasi_utama

Ringkasan

1. Maksud dan Tujuan 2. Penyertaan Modal 3. Hak dan Kewajiban 4. Sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 1989 Nomor 12 Seri D);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Semarang adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Semarang.
9.Penyelesaian Hutang PDAM Kabupaten Semarang adalah pelunasan hutang yang dilakukan pemerintah pusat melalui cara hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM secara non kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dari disusunnya Peraturan Daerah ini adalah menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal daerah Kabupaten Semarang kepada PDAM Kabupaten Semarang secara non kas.
(2)Tujuan dari penyertaan modal daerah ini adalah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Pusat secara non kas.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Daerah melakukan penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Semarang secara non kas.
(2)Nilai nominal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp39.437.080.000,00 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Pusat secara non kas.

Pasal 4

Penyertaan modal dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan pada Tahun 2016.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak dari Pemerintah Daerah :

a.mendapatkan kepastian pelunasan hutang PDAM Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Pusat secara non kas;
b.mendapatkan laporan perkembangan pelunasan hutang PDAM Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Pusat secara non kas dari PDAM Kabupaten Semarang.

Pasal 6

Kewajiban dari Pemerintah Daerah :

a.melaksanakan pemenuhan penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah Dalam Bentuk Non Kas Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara Pada PDAM ; dan
b.memberikan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

Hak PDAM :

a.menerima pemenuhan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Pusat secara non kas; dan
b.menerima pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

Kewajiban PDAM :

a.melaksanakan pelunasan hutang PDAM Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Pusat secara non kas pada Tahun 2016; dan
b.memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelunasan hutang PDAM Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Pusat secara non kas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan hibah non kas dari Pemerintah Pusat.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 09-11-2016 BUPATI SEMARANG, ttd MUNDJIRIN Diundangkan di Ungaran pada tanggal 09-11-20162 8-03-2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd GUNAWAN WIBISONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 27 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH ( 27 / 2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG, DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS I. PENJELASAN UMUM Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dan dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Semarang mendapatkan Hibah non Kas dari Kementerian Keuangan untuk penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005